Kantor Hukum Dr. Iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. M.H.& Partners: Pengacara mahal karena kombinasi biaya operasional, seperti staf dan sewa kantor, keahlian profesional yang membutuhkan pendidikan panjang dan berlisensi, serta kompleksitas kasus yang memerlukan banyak waktu dan upaya. Selain itu, reputasi dan pengalaman pengacara juga memengaruhi tarif mereka, yang ditagihkan berdasarkan layanan yang diberikan, dengan beberapa faktor yang memengaruhi jumlah akhir.
- Cara Menentukan Pilihan Hukum dan Yurisdiksi dalam Perjanjian
- Kedudukan Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha
- ULASAN MENGENAI DASAR HUKUM USAHA WARALABA (FRANCHISE)
- Ulasan Mengenai Seluk Beluk Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga)
- Ulasan Hukum Mengenai Jenis-jenis Intervensi Pihak Ketiga dalam Perkara Perdata
Faktor yang memengaruhi biaya pengacara
- Biaya operasional dan overhead:
- Pengacara memiliki biaya operasional yang besar untuk menjalankan kantor, termasuk biaya sewa kantor yang representatif, gaji staf pendukung (paralegal, asisten), dan biaya administrasi lainnya.
- Firma hukum yang lebih besar memiliki biaya overhead yang lebih tinggi karena ukuran operasionalnya yang lebih besar.
- Pendidikan dan perizinan:
- Menjadi pengacara membutuhkan pendidikan hukum yang panjang dan mahal, diikuti dengan ujian lisensi dan persyaratan lain yang ketat.
- Proses ini membutuhkan investasi waktu dan uang yang signifikan, yang kemudian tercermin dalam tarif jasa mereka.
- Keahlian dan pengalaman:
- Pengacara menawarkan keahlian hukum yang profesional dan kompleks, yang tidak dapat diperoleh dari pendidikan dasar saja.
- Pengacara yang berpengalaman dan memiliki reputasi yang baik sering kali mengenakan tarif yang lebih tinggi karena efektivitas dan strategi yang mereka tawarkan.
- Kompleksitas kasus:
- Semakin rumit dan kompleks suatu kasus, semakin banyak waktu, tenaga, dan sumber daya yang harus dikeluarkan pengacara untuk riset, persiapan dokumen, dan persidangan.
- Misalnya, kasus hukum pidana atau niaga sering kali lebih rumit dibandingkan kasus perdata biasa.
- Waktu dan dedikasi:
- Profesi ini menuntut dedikasi tinggi, termasuk jam kerja yang tidak pasti dan ketersediaan 24/7 untuk menanggapi panggilan klien atau menghadiri persidangan.
- Pengacara juga harus memiliki kesabaran dan waktu untuk mendengarkan keluhan klien dan mencari solusi, yang semuanya berkontribusi pada biaya layanan mereka.
- Metode penagihan:
- Biaya pengacara bisa dihitung dengan berbagai cara, termasuk tarif per jam (time charge), tarif tetap untuk kasus tertentu (lump sum), retainer fee, atau persentase dari kemenangan (contingent fee).
- Besar kecilnya honorarium disepakati antara klien dan pengacara, dengan mempertimbangkan risiko, waktu, dan kemampuan finansial klien.
Selengkapnya Klik Disini: Lawyer Andri Marpaung, S.H.: Pentingnya Memahami Tenggang Waktu (Tempus Delicti) Dalam Penanganan Pembebasan Harta Kekayaan Yang Diduga Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)
Salah satu perkara tata usaha negagara yang dimenangkan adalah Gugatan Aan Karyanto Dikabulkan Oleh PTUN Bandung
- Law Firm Andri Marpaung, S.H. M.H.- Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. & Partners: Cari Jasa Pengacara |Lawyer Cimahi | Advokat Cimahi | Pengacara Cimahi | Kantor Hukum Cimahi | Bantuan Hukum Cimahi | Jasa Hukum Cimahi |Kuasa Hukum Cimahi | Penasehat Hukum Cimahi
- Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. M.H. & Partners: Lawyer Bandung | Advokat Bandung | Pengacara Bandung | Kantor Hukum Bandung | Bantuan Hukum Bandung | Jasa Hukum Bandung |Kuasa Hukum Bandung | Penasehat Hukum Bandung
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. M.H.& Partner’s ”:
- KABAR GEMBIRA TELAH DIBUKA: PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA) ANGKATAN IX ANGKATAN 2020 DPC PERADI BANDUNG BEKERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
- INILAH DAFTAR ALAMAT DPC PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) SELURUH INDONESIA
- SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA
- Inilah Biografi Lengkap 7 Presiden Republik Indonesia Dari Dari Indonesia Merdeka Hingga Saat Ini
- Kabar Gembira, Ayo Ikuti Webinar Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) Bandung
- Ulasan Lengkap Tentang Dasar Hukum Pengangguhan Penahanan
- Profil Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
- Perlindungan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia
- Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Negara Penerima Kerja
- Bagaimana Cara Mendirikan PT (Persero)
- Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Bahasa Inggris
- Sejarah KUHP Di Indonesia
- TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN
- TUJUAN HUKUM PIDANA
- MACAM-MACAM SANKSI PIDANA DAN PENJELASANNYA
- MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA
- ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
- ADVOKAT ADALAH PENEGAK HUKUM, APA KATA HUKUM ???
- APA SAJA HAK – HAK ANDA DAN APA SAJA MEMBERI HUKUM YANG DILALUI KETIKA MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAIK DI KEPOLISAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG
- BIDANG PERLINDUNGAN & PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT DPC PERADI BANDUNG
- Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
- Profil Purnawirawan Walikota TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila
- Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan
- Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
- Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
- TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
- TEORI-TEORI PEMIDANAAN
- Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
- 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
- Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
- DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
- Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
- Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
- Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
- Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
- Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
- Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
- Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?
- RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja / Buruh
- Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
- Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
- SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
- Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
- Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
- Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
- Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
- Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata
- Cara Menentukan Pilihan Hukum dan Yurisdiksi dalam Perjanjian
- Kedudukan Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha
- ULASAN MENGENAI DASAR HUKUM USAHA WARALABA (FRANCHISE)
- Ulasan Mengenai Seluk Beluk Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga)
- Ulasan Hukum Mengenai Jenis-jenis Intervensi Pihak Ketiga dalam Perkara Perdata
“Anda Membutuhkan Advokat Untuk Kemajuan Bisnis Anda, Kami Adalah Solusinya”