Rekomendasi Kantor Hukum Penyelamatan Aset Yang Akan Dilelang

Berita Terbaru Law Firm Andri Marpaung, S.H. M.H.- Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. & Partners: Upaya hukum untuk pembatalan lelang melibatkan pengajuan keberatan ke Pejabat Lelang dan/atau mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) atau wanprestasi, dengan melampirkan bukti-bukti pelanggaran prosedur lelang atau cacat hukum lainnya.  Selengkapnya Klik DisiniLawyer Andri Marpaung, S.H.: Pentingnya Memahami Tenggang Waktu (Tempus Delicti) Dalam Penanganan Pembebasan Harta Kekayaan Yang Diduga Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)

Langkah-langkah Upaya Hukum Pembatalan Lelang:

  1. Mengajukan Keberatan (sebelum lelang)
    • Ajukan keberatan secara tertulis kepada pejabat lelang (KPKNL atau balai lelang) sebelum penetapan hasil lelang. 
    • Sertakan bukti-bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran prosedur atau cacat hukum dalam pelaksanaan lelang. 
  2. Mengajukan Gugatan Perdata (jika keberatan tidak ditanggapi atau sebelum lelang)
    • Jika keberatan tidak ditanggapi, atau sebagai upaya langsung sebelum lelang, Anda dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. 
    • Siapkan Dokumen dan Bukti: Kumpulkan bukti kepemilikan objek lelang, risalah lelang, dan bukti-bukti lain yang relevan. 
    • Susun Gugatan: Buat gugatan tertulis yang mencakup identitas pihak, kronologi pelaksanaan lelang, dasar hukum pembatalan (misalnya pelanggaran pasal undang-undang), permintaan utama (pembatalan lelang), dan permintaan tambahan (ganti rugi). 
    • Daftarkan Gugatan: Daftarkan gugatan Anda ke Pengadilan Negeri, baik melalui sistem online (e-court) jika tersedia. 

Salah satu aset yang pernah diselamatkan Klik 22/PDT/2024/PT BDG
Tanggal 7 Maret 2024

Putusan PT BANDUNG Nomor 22/PDT/2024/PT BDG
Tanggal 7 Maret 2024 —Pembanding/Penggugat : PT KURNIA JAYA FARM
Terbanding/Tergugat I : 1. PT. BANK AGRIS, Tbk. Kantor Cabang Bandung
Terbanding/Tergugat II : PT BANK IBK INDONESIA
Terbanding/Tergugat III : PT OKE ASSET INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat I : JENY SUHERMAN, S.H.MH
Terbanding/Turut Tergugat II : DESIYANA CHAFSAH, SH.M.kN
Terbanding/Turut Tergugat III : ANNA YULIANTI, SH.MKn
Terbanding/Turut Tergugat IV : HANNYWATI GUNAWAN, SH
Terbanding/Turut Tergugat V : KPKNL BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat VI : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Dengan Amar Putusan:

Mengadili:

  • Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
  • Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 547/ Pdt. G/ 2022/PN.Bdg tanggal 19 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

  • Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
  • Menyatakan Terbanding III dahulu Tergugat III dan Turut Terbanding V dahulu Turut Tergugat V melakukan perbuatan melawan hUkum ;
  • Menyatakan segala proses penjualan lelang dan penjualan lelang oleh Terbanding III dahulu Tergugat III PT OKE ASSET Indonesia kepada Pihak Lain melalui Turut Terbanding V dahulu Turut Tergugat V adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
  • Menyatakan harga penawaran lelang tanggal 06 Desember 2022 sebesar Rp. 44.918.100.000,- (Empat puluh empat milyar Sembilan ratus delapan belas juta Seratus ribu rupiah) adalah harga yang tidak berdasar hukum dan merugikan Penggugat ;
  • Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
  • Menghukum para Terbanding semula para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00. (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Berita Terbaru “Law Firm Andri Marpaung, S.H., M.H.- Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. & Partner’s ”:

  1. SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA
  2. Inilah Biografi Lengkap 7 Presiden Republik Indonesia Dari Dari Indonesia Merdeka Hingga Saat Ini
  3. Kabar Gembira, Ayo Ikuti Webinar Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) Bandung
  4. Ulasan Lengkap Tentang Dasar Hukum Pengangguhan Penahanan
  5. Profil Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
  6. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia
  7. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Negara Penerima Kerja
  8. Bagaimana Cara Mendirikan PT (Persero)
  9. Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Bahasa Inggris
  10. Sejarah KUHP Di Indonesia
  11. TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN
  12. TUJUAN HUKUM PIDANA
  13. MACAM-MACAM SANKSI PIDANA DAN PENJELASANNYA
  14. MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA
  15. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
  16. ADVOKAT ADALAH PENEGAK HUKUM, APA KATA HUKUM ???
  17. APA SAJA HAK – HAK ANDA DAN APA SAJA MEMBERI HUKUM YANG DILALUI KETIKA MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAIK DI KEPOLISAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG
  18. BIDANG PERLINDUNGAN & PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT DPC PERADI BANDUNG
  19. Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
  20. Profil Purnawirawan Walikota TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila
  21. Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan
  22. Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
  23. Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
  24. TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
  25. TEORI-TEORI PEMIDANAAN
  26. Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
  27. 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
  28. Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
  29. DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
  30. Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
  31. Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
  32. Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
  33. Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
  34. Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
  35. Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
  36. Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?
  37. RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja / Buruh
  38. Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
  39. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
  40. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
  41. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
  42. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
  43. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
  44. Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
  45. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *