Uncategorized

Ketua Mahkamah Agung (MA) RI Prof. H.M. Syarifuddin telah membuka secara resmi acara Rapat Koordinasi (Rakor) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag MA) Tahun 2021 dengan tema “Membangun Peradilan Agama Modern Berkelanjutan Menuju Birokrasi Berkelas Dunia” secara virtual, Selasa (2/3/2021). Dalam Rakor yang diikuti 29 Pengadilan Tingkat Banding dan 412 Pengadilan Tingkat Pertama di …

Harapan Ketua Mahkamah Agung RI Dengan Peluncuran 6 Aplikasi Ditjen Badilag Read More »

Istilah Error in Persona maupun Error in Objecto digunakan di pengadilan pada tahap eksepsi atas gugatan (kalau di perdata) atau dakwaan (kalau di pidana). Eksepsi dengan dasar Error in Persona di ajukan oleh Tergugat/Terdakwa terhadap Gugatan/ Surat Dakwaan Penggugat/Penuntut Umum karena dakwaan/gugatan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah. Sebagai contoh misalnya surat dakwaan disebutkan bahwa …

Ulasan Hukum Mengenai Error In Persona dan Error in Objecto-“Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners” Read More »

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Perbuatan melawan hukum memiliki  ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan  dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan …

ULASAN HUKUM MENGENAI GUGATAN PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM-“Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners” Read More »

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada Pasal 222 ayat (2) disebutkan bahwa, “Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada …

Ulasan Mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang-“Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners” Read More »

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (“Permen ATR/BPN 21/2020”). Kami akan menjawab pertanyaan Anda berdasarkan …

Tips Hukum Mengenai Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan -“Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners” Read More »

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Modernisasi pelayanan pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat, Menteri Agraria dan Tata Ruang menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik (“Permen ATR/BPN 1/2021”).[1] Dalam …

Ulasan Mengenai Tanah Terdaftar dan Belum Terdaftar Sesuai Dengan Penerbitan Sertipikat Elektronik-Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners Read More »

Lahir di Tarutung, tanggal 12 Juni 1979, beliau adalah pendiri Kantor Hukum JUN PARINCAN GURNING,SH., MH – POLMER SIRAIT,SH., MH & REKAN didirikan tahun 2007 di Bandung dan dipimpin oleh JUN PARINCAN GURNING,SH., MH. yang telah beracara sejak tahun 2007 sebagai Pengacara Praktek/ Advokat. Sebagai Managing Partner, JUN PARINCAN GURNING, SH., MH  telah menyelesaikan pendidikan …

Jun Parincan Gurning, S.H., M.H. Read More »

Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners” : Tuntutan Pidana dan Pembelaan (Pledoi) Pledoi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dikenal dengan istilah pembelaan.   M.Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) …

Ingat !!! Lima Tata Cara Pengajuan Tuntutan Pidana dan Pledoi – Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners” : Read More »

Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners” : Pilihan Hukum dan Yurisdiksi dalam Perjanjian Menentukan pilihan hukum dan yurisdiksi hukum yang berlaku dalam suatu perjanjian memang sangatlah penting, karena hal tersebut berkaitan dengan penyelesaian apabila terjadi sengketa antara para pihak. Sudargo Gautama dalam bukunya Pengantar Hukum Perdata …

Tips Hukum Cara Menentukan Pilihan Hukum dan Yurisdiksi dalam sebuah Perjanjian – Read More »

Putusan Verstek Putusan verstek diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR sebagai berikut: Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak …

Tips Hukum Jika Dalam Putusan Verstek Didasarkan Pada Dugaan Keterangan Palsu – Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners Read More »