Berita Terbaru Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. M.H. & Partners: Pemerintah Indonesia menyalurkan berbagai program Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat kurang mampu. Salah satu syarat utama penerimaan bansos adalah kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar dalam sistem Kementerian Sosial (Kemensos). NIK di Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik menjadi kunci verifikasi identitas penerima bansos agar bantuan tepat sasaran. Bansos ini meliputi berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600.000.
Masyarakat dapat mengecek status penerimaan bansos melalui situs resmi Kemensos dan aplikasi Cek Bansos. Proses pengecekan cukup mudah, hanya dengan memasukkan NIK KTP kamuj dan data diri lainnya. Namun, penting untuk berhati-hati terhadap situs atau aplikasi tidak resmi yang mengatasnamakan pemerintah. Pastikan Anda hanya mengakses sumber resmi untuk menghindari penipuan dan informasi yang menyesatkan.
Cara Mudah Cek Bansos Lewat NIK KTP
Berikut adalah langkah-langkah mudah untuk mengecek status penerimaan bansos melalui NIK KTP:
- Kunjungi Situs Resmi Kemensos: Akses situs resmi Kementerian Sosial untuk mengecek status bansos secara online. Ikuti petunjuk yang tersedia di situs tersebut.
- Unduh Aplikasi Cek Bansos: Unduh dan instal aplikasi Cek Bansos di smartphone Anda. Aplikasi ini memudahkan pengecekan status bansos secara praktis dan cepat.
- Masukkan NIK KTP dan Data Diri: Setelah mengakses situs atau aplikasi, masukkan NIK KTP dan data diri lainnya sesuai yang diminta. Pastikan data yang dimasukkan akurat.
- Periksa Hasil Pengecekan: Setelah memasukkan data, sistem akan memproses dan menampilkan hasil pengecekan status penerimaan bansos Anda.
Pastikan Anda hanya menggunakan situs dan aplikasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jangan mudah tergiur dengan tawaran atau situs tidak resmi yang menjanjikan pengecekan bansos dengan mudah, karena hal ini berpotensi sebagai modus penipuan.
Program Bansos yang Dapat Dicek Lewat NIK KTP
Beberapa program bansos yang dapat dicek status penerimanya melalui NIK KTP antara lain:
- Program Keluarga Harapan (PKH): Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan. Besaran bantuan bervariasi tergantung kategori penerima.
- Bansos Tunai Rp600.000: Pemerintah menyalurkan bansos tunai senilai Rp600.000 kepada warga yang memenuhi syarat tertentu. Syarat dan ketentuannya dapat dicek melalui sumber resmi pemerintah.
Syarat dan kriteria penerima bansos dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, selalu pantau informasi terbaru dari sumber resmi pemerintah untuk memastikan Anda mendapatkan informasi yang akurat dan ter-update. Tujuan utama penyaluran bansos PKH adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, serta menekan angka kemiskinan. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang tunai yang disalurkan dalam empat tahap sepanjang tahun. Setiap penerima mendapatkan nominal bantuan yang berbeda sesuai kategori yang telah ditetapkan. Besaran bantuan PKH mencakup beberapa kelompok penerima manfaat, seperti balita, ibu hamil, pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas berat, dengan rincian sebagai berikut.
- Balita (usia 0-6 tahun) mendapat Rp 750.000 per tahap (Rp 3.000.000 per tahun).
- Ibu hamil dan masa nifas mendapat Rp 750.000 per tahap (Rp 3.000.000 per tahun).
- Siswa Sekolah Dasar (SD) mendapat Rp 225.000 per tahap (Rp 900.000 per tahun).
- Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendapat Rp 375.000 per tahap (Rp 1.500.000 per tahun).
- Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) mendapat Rp 500.000 per tahap (Rp 2.000.000 per tahun).
- Lansia berusia 70 tahun ke atas mendapat Rp 600.000 per tahap (Rp 2.400.000 per tahun).
- Penyandang disabilitas berat mendapat Rp 600.000 per tahap (Rp 2.400.000 per tahun).
Dengan adanya program ini, diharapkan keluarga miskin dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Jika Anda ingin mengetahui apakah termasuk dalam daftar penerima bansos PKH, pastikan untuk mengecek status kepesertaan melalui layanan resmi Kemensos. Baca juga artikel ini:
- Sejarah KUHP Di Indonesia
- TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN
- TUJUAN HUKUM PIDANA
- MACAM-MACAM SANKSI PIDANA DAN PENJELASANNYA
- MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA
- ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
- ADVOKAT ADALAH PENEGAK HUKUM, APA KATA HUKUM ???
- APA SAJA HAK – HAK ANDA DAN APA SAJA MEMBERI HUKUM YANG DILALUI KETIKA MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAIK DI KEPOLISAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG
- BIDANG PERLINDUNGAN & PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT DPC PERADI BANDUNG
- Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
Jadwal Pencairan PKH Tahap 1 2025
Bantuan ini diberikan dalam empat tahap sepanjang tahun. Bansos PKH tahap 1 tahun 2025 disalurkan pada periode Januari, Februari, dan Maret.
Penting bagi penerima manfaat untuk mengetahui jadwal pencairannya agar tidak terlewat. Simak jadwal lengkap pencairan PKH 2025 di bawah ini.
- Tahap 1: Januari, Februari, Maret
- Tahap 2: April, Mei, Juni
- Tahap 3: Juli, Agustus, September
- Tahap 4: Oktober, November, Desember
Cara Cek KTP Terdaftar Bansos 2025
Pemerintah terus menyalurkan bansos kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai KPM. Bagi yang ingin mengetahui apakah KTP terdaftar sebagai penerima bansos 2025, kini pengecekan dapat dilakukan dengan praktis secara online maupun offline. Berikut cara cek KTP terdaftar bansos 2025.
1. Cek Bansos Secara Online
Untuk mempermudah masyarakat dalam mengecek apakah terdaftar sebagai penerima bansos, pemerintah menyediakan layanan daring yang dapat diakses kapan saja. Terdapat dua cara utama yang bisa dilakukan, yaitu melalui situs resmi Kemensos dan aplikasi Cek Bansos.
a. Melalui Website Kemensos
Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyediakan situs resmi yang dapat digunakan masyarakat untuk mengecek status penerima bantuan sosial hanya dengan menggunakan KTP. Berikut langkahnya.
Buka situs resmi Kemensos: cekbansos.kemensos.go.id.
Masukkan data diri:
Ketik nama sesuai KTP.
Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.
Masukkan kode verifikasi yang muncul di layar.
Klik tombol “Cari Data”.
Jika KTP terdaftar sebagai penerima bansos, informasi detail mengenai jenis.
Bantuan yang diterima dan jadwal pencairan akan muncul di layar.
b. Melalui Aplikasi Cek Bansos
Pemerintah juga telah meluncurkan aplikasi yang bisa membantu masyarakat mengecek status penerima bantuan sosial. Aplikasi ini bisa di-download di toko aplikasi sesuai jenis ponsel masing-masing. Melalui aplikasi Cek Bansos, masyarakat juga dapat mengajukan pendaftaran baru jika merasa layak mendapatkan bantuan sosial.
Unduh aplikasi “Cek Bansos” melalui Google Play Store.
Buka aplikasi dan login menggunakan akun yang sudah terdaftar. Jika belum memiliki akun, lakukan pendaftaran dengan memasukkan NIK, nama lengkap, dan data lainnya.
Pilih menu “Cek Penerima Bansos”.
Masukkan data sesuai KTP dan pilih wilayah tempat tinggal.
Klik “Cari Data” untuk melihat apakah Anda termasuk penerima bansos.
2. Cek Bansos Secara Offline
detikers juga bisa secara langsung mendatangi kantor desa/kelurahan atau dinas sosial setempat untuk menanyakan apakah terdaftar dalam penerima bantuan social. Persiapkan dokumen seperti KTP dan KK untuk proses verifikasi bersama petugas.
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”:
- KABAR GEMBIRA TELAH DIBUKA: PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA) ANGKATAN IX ANGKATAN 2020 DPC PERADI BANDUNG BEKERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
- INILAH DAFTAR ALAMAT DPC PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) SELURUH INDONESIA
- SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA
- Inilah Biografi Lengkap 7 Presiden Republik Indonesia Dari Dari Indonesia Merdeka Hingga Saat Ini
- Kabar Gembira, Ayo Ikuti Webinar Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) Bandung
- Ulasan Lengkap Tentang Dasar Hukum Pengangguhan Penahanan
- Profil Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
- Perlindungan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia
- Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Negara Penerima Kerja
- Bagaimana Cara Mendirikan PT (Persero)
- Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Bahasa Inggris
- Sejarah KUHP Di Indonesia
- TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN
- TUJUAN HUKUM PIDANA
- MACAM-MACAM SANKSI PIDANA DAN PENJELASANNYA
- MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA
- ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
- ADVOKAT ADALAH PENEGAK HUKUM, APA KATA HUKUM ???
- APA SAJA HAK – HAK ANDA DAN APA SAJA MEMBERI HUKUM YANG DILALUI KETIKA MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAIK DI KEPOLISAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG
- BIDANG PERLINDUNGAN & PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT DPC PERADI BANDUNG
- Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
- Profil Purnawirawan Walikota TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila
- Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan
- Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
- Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
- TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
- TEORI-TEORI PEMIDANAAN
- Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
- 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
- Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
- DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
- Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
- Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
- Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
- Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
- Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
- Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
- Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?
- RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja / Buruh
- Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
- Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
- SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
- Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
- Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
- Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
- Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
- Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata
- Cara Menentukan Pilihan Hukum dan Yurisdiksi dalam Perjanjian
- Kedudukan Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha
- ULASAN MENGENAI DASAR HUKUM USAHA WARALABA (FRANCHISE)
- Ulasan Mengenai Seluk Beluk Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga)
- Ulasan Hukum Mengenai Jenis-jenis Intervensi Pihak Ketiga dalam Perkara Perdata
Baca juga artikel ini:
- Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
- SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
- Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
- Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
- Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
- Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
- Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata
- Upaya Hukum Eksekusi Terhadap Objek Hak Tanggungan Pada Kredit Macet
- Tips Menghindari Pasal Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penilaian Aset
- Ulasan Mengenai Ada Tiga Cara Pembagian Harta Warisan Di Indonesia
- Ancaman Pidana Penjara Bagi Pelaku Menjaminkan Sertifikat Orang Lain Tanpa Seiziin Pemegang Hak
- Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Dan Cara Penyelesaiannya
Selengkapnya Klik Di Sini: Lawyer Andri Marpaung, S.H.: Pentingnya Memahami Tenggang Waktu (Tempus Delicti) Dalam Penanganan Pembebasan Harta Kekayaan Yang Diduga Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)
- Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
- Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
- SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
- Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
- Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
- Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
- Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
- Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata