Layanan Konsultasi Hukum Online dan Offline – Law Firm Andri Marpaung, S.H. M.H.- Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. & Partners

Leave a Comment / Uncategorized / By

Berita Terbaru Law Firm Andri Marpaung, S.H. M.H.- Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. & Partners:

Konsultasi hukum adalah layanan pemberian nasihat, penjelasan, dan informasi kepada individu atau badan hukum yang memiliki permasalahan hukum oleh seorang ahli hukum, yaitu Advokat. Tujuan konsultasi ini adalah untuk membantu klien memahami masalah hukum, mengevaluasi pilihan solusi, dan memitigasi risiko agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Layanan ini bisa diberikan secara lisan atau tertulis, baik melalui percakapan langsung (ofline) ataupun melalui perantara penrangkat (online). Selengkapnya Klik Disini: Lawyer Andri Marpaung, S.H.: Pentingnya Memahami Tenggang Waktu (Tempus Delicti) Dalam Penanganan Pembebasan Harta Kekayaan Yang Diduga Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)

DASAR HUKUM KONSULTASI HUKUM

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) Pasal 4 dan 5, berbunyi:


“Menyatakan bahwa Advokat memiliki kedudukan sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, serta berwenang memberikan jasa hukum kepada klien termasuk konsultasi hukum”.

Pasal 1 angka 1:

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang ini.”

Apa yang diberikan dalam Konsultasi Hukum ?

  • Nasihat dan Opini Hukum: Ahli hukum akan memberikan pandangan dan nasihat mengenai dasar hukum suatu permasalahan. 
  • Penjelasan Permasalahan: Membantu klien memahami kompleksitas masalah hukum yang dihadapi, termasuk istilah-istilah hukum yang sulit dipahami. 
  • Solusi dan Pilihan: Menyajikan berbagai opsi solusi hukum serta risiko yang mungkin timbul dari setiap tindakan. 
  • Informasi dan Petunjuk: Memberikan arahan tentang langkah-langkah selanjutnya yang perlu diambil dan potensi jasa hukum yang diperlukan. 

Siapa yang memberikan Konsultasi Hukum ?

Konsultasi hukum diberikan oleh seorang Advokat yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Advokat untuk memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan tentunya punya Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTA) dan Berita Acara Sumpah (BAS).

Mengapa Konsultasi Hukum penting ?

Kami mengetahui bahwa masyarakat membutuhkan pendapat hukum dari para Ahli/orang yang mengerti jelas tentang hukum untuk permasalahan yang dialami, untuk itu kami hadir untuk memberikan layanan Konsultasi Hukum yang dapat diakses secara online oleh masyarakat dimanapun berada.

LAYANAN KONSULTASI HUKUM YANG KAMI BERIKAN:

Topik yang Dapat Dikonsultasikan 

  • Hukum Perdata: Masalah tanah, gugatan, warisan, perceraian, dan utang-piutang.
  • Hukum Pidana: Kasus penipuan, penggelapan, narkotika, pembunuhan, Tipikor, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan tindak pidana lainnya.
  • Hukum Bisnis & Ketenagakerjaan: Kontrak usaha, kemitraan, PHK, dan pesangon.
  • Hukum Keluarga: Perceraian, hak asuh, dan warisan.
  • Lain-lain: HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), hukum properti, dan sengketa TUN (Tata Usaha Negara).

Berita Terbaru “Law Firm Andri Marpaung, S.H., M.H.- Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. & Partner’s ”:

  1. SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA
  2. Inilah Biografi Lengkap 7 Presiden Republik Indonesia Dari Dari Indonesia Merdeka Hingga Saat Ini
  3. Kabar Gembira, Ayo Ikuti Webinar Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) Bandung
  4. Ulasan Lengkap Tentang Dasar Hukum Pengangguhan Penahanan
  5. Profil Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
  6. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia
  7. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Negara Penerima Kerja
  8. Bagaimana Cara Mendirikan PT (Persero)
  9. Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Bahasa Inggris
  10. Sejarah KUHP Di Indonesia
  11. TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN
  12. TUJUAN HUKUM PIDANA
  13. MACAM-MACAM SANKSI PIDANA DAN PENJELASANNYA
  14. MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA
  15. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
  16. ADVOKAT ADALAH PENEGAK HUKUM, APA KATA HUKUM ???
  17. APA SAJA HAK – HAK ANDA DAN APA SAJA MEMBERI HUKUM YANG DILALUI KETIKA MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAIK DI KEPOLISAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG
  18. BIDANG PERLINDUNGAN & PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT DPC PERADI BANDUNG
  19. Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
  20. Profil Purnawirawan Walikota TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila
  21. Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan
  22. Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
  23. Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
  24. TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
  25. TEORI-TEORI PEMIDANAAN
  26. Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
  27. 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
  28. Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
  29. DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
  30. Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
  31. Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
  32. Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
  33. Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
  34. Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
  35. Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
  36. Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?
  37. RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja / Buruh
  38. Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
  39. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
  40. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
  41. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
  42. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
  43. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
  44. Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
  45. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *