Syarat Pendirian CV Dan PT

Perseroan Terbatas (PT) dan Perseroan Komanditer (CV) alias Firma merupakan bentuk badan usaha yang paling umum di Indonesia. Pada dasarnya, kedua bentuk badan usaha ini membutuhkan minimal dua orang pendiri yang kemudian disahkan melalui akta pendirian yang dibuat notaris berwenang. Apabila perusahaan Anda telah terdaftar secara resmi sebagai PT atau CV, maka status perusahaan Anda akan sah di mata hukum. Adapun syarat CV adalah sebagai berikut:

Syarat Mendirikan CV

Identitas pendiri yang terdiri dari Sekutu Aktif dan Sekutu Pasif (nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tanggal).
Penetapan Nama CV.
Keterangan CV (bersifat Umum atau Terbatas).
Nama Sekutu yang Berkuasa (untuk menandatangani perjanjian atas Nama Persekutuan).
Klausul-klausul penting lain yang berkaitan dengan Pihak Ketiga terhadap Sekutu Pendiri.
Pendaftaran Akta Pendirian ke PN yang diberi tanggal.
Pembentukan kas (uang) dari CV yang khusus disediakan bagi Penagih dari Pihak Ketiga. Jika sudah kosong, berlakulah tanggung jawab Sekutu Secara Pribadi untuk Keseluruhan.
Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenangnya untuk bertindak atas Nama Persekutuan.

Jika Anda tidak ingin repot-repot mengurus perizinan dan tetek-bengek lainnya, saat ini sudah hadir beragam jasa yang menyediakan layanan CV. Harga atau biaya yang dipatok beragam, tergantung paket yang dipilih. Berikut kami sajikan informasi terbaru kisaran biaya pendirian CV, yang sebenarnya tidak banyak berubah dari tahun-tahun sebelumnya.

Dan selanjutnya sayarat pendirian PT adalah sebagai berikut:

A. Modal Dasar Pendirian PT

Lantas, berapa kisaran biaya untuk mendirikan PT ataupun CV? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang perubahan modal dasar Perseroan Terbatas (PT), di Pasal 1 disebutkan bahwa modal dasar pendirian Perseroan Terbatas paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Sejalan dengan pengaturan perubahan modal dasar, modal dasar PT awalnya ditetapkan sebesar Rp50 juta, kemudian diubah dalam PP29/2016 yang mengatur bahwa modal dasar PT harus dituangkan dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian PT. Besaran modal dasar PT ini ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas.

Modal Dasar Perseroan Terbatas tetap minimal Rp50 Juta (pengusaha di luar kriteria UMKM).
Namun untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), modal dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT yang dituangkan dalam Akta Pendirian PT.
Jadi. untuk UMKM tidak perlu setor modal Rp50 juta, tapi tergantung kemampuan pemilik modal. Misalnya, didirikan oleh 3 orang dan hanya punya modal masing-masing Rp500 ribu, maka terkumpul Rp1,5 juta dan tetap akan dilayani proses perizinannya.
Kriteria UMKM yang mendapatkan kelonggaran modal tersebut, antara lain Usaha Mikro, kekayaan bersih berupa aset maks Rp50 juta dan omset maks Rp300 juta; Usaha Kecil aset lebih dari Rp50 sampai Rp500 juta, omset lebih dari Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar; Usaha Menengah aset lebih dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar, dengan omset Rp2,5-50 miliar.
Modal dasar PT, minimal 25% atau berarti Rp12,5 juta (dari Rp50 juta) harus ditempatkan dan disetor penuh. Dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Hal tersebut dilakukan karena pada awalnya untuk menjamin iklim penanaman modal yang kondusif, pemerintah telah mengesahkan UU PT. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat substansi yang cukup sulit untuk dilaksanakan dan menyulitkan dunia usaha, khususnya bagi pengusaha pemula, termasuk untuk pembuatan akta pendirian

Dalam pembuatan akta pendirian, Anda membutuhkan jasa notaris. Setiap notaris wajib menetapkan biaya jasa hukum untuk pendirian Perseroan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, sebagaimana diatur dalam Permenkumham. Biasanya, pembuatan akta notaris ini menjadi biaya yang menguras kantong ketika ingin mendirikan sebuah PT.

B. Syarat Dokumen Mendirikan PT

Fotokopi atau scan KTP atau identitas diri, Kartu Keluarga (KK), maupun NPWP direksi perusahaan dan pemegang saham.
Fotokopi atau scan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir sesuai lokasi tempat usaha.
Fotokopi surat kontrak atau sewa kantor, maupun bukti kepemilikan tempat usaha.
Surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau ruko tempat usaha.
Foto kantor tampak dalam dan luar.

C. Keuntungan PT

Lebih kredibel dan profesional karena sudah berbadan hukum.
Lebih mudah mendapatkan tambahan modal.
Bisa memilih bidang usaha, baik itu di sektor pariwisata, jasa konstruksi, sampai sektor perhubungan
Lebih mudah bekerja sama dengan pemilik modal asing.
Dilindungi undang-undang, seperti nama PT yang harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sehingga tidak dapat digunakan orang lain.

INI SOLUSI AGAR PERALIHAN KPR AMAN SECARA HUKUM

December 19, 2019 No Comments PERTANYAAN: Selamat Malam Pak Andri Marpaung SH !!! Perkenalkan saya Hendri Jokowi beralamat di Jakarta Pusat, Pak mohon bantuan dan saran hukumnya, saya membeli rumah… Read More

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Money Laundering)

December 19, 2019 No Comments Pertanyaan: Selamat Siang Bapak Pengacara Andri Marpaung SH, perkenalkan saya Poltak Simbolon dari Kota Bandung, Saya Ingin bertanya terkait Tindak Pidana Pencucian, yaitu Apakah semua… Read More

PENERIMAAN KARYAWAN STAF ADMINISTRASI PT. PERDANA MUNCUL JAYA

December 20, 2019 No Comments PT. PERDANA MUNCUL JAYA adalah sebuah perusahaan/badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak dibidang jasa. Adapun legalitasnya sesuai Akta Pendirian Nomor:… Read More

Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi (MK), Perusahaan Leasing Tidak Bisa Melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia, Akan Tetapi Harus Melalui Jalur Hukum Ke Pengadilan

January 8, 2020 4 Comments Pertanyaan: Selamat Malam Dan Salam Keadilan Senior Andri Marpaung SH, Perkenalkan nama saya David Fernandes, saya adalah seorang Pengacara Magang dari Jakarta Selatan, kemarin saya… Read More

INI SOLUSI AGAR PERALIHAN KPR AMAN SECARA HUKUM

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Money Laundering)

PENERIMAAN KARYAWAN STAF ADMINISTRASI PT. PERDANA MUNCUL JAYA

Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi (MK), Perusahaan Leasing Tidak Bisa Melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia, Akan Tetapi Harus Melalui Jalur Hukum Ke Pengadilan

Anda Harus Ketahui Ini Ketika Terjadi Penangkapan Yang Dilakukan Polisi

TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU AHLI WARIS, JUAL BELI HARTA WARISAN TIDAK SAH/BATAL

Berita Terbaru “Firma Hukum Dr. iur. Liona N. Supriatna, SH, M.Hum. – Andri Marpaung, SH & Rekan ”:

Leave a Comment Cancel Reply

Layanan Pelanggan

Contact Details