TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Money Laundering)

Pertanyaan:

Selamat Siang Bapak Pengacara Andri Marpaung SH, perkenalkan saya Poltak Simbolon dari Kota Bandung, Saya Ingin bertanya terkait Tindak Pidana Pencucian, yaitu Apakah semua Aset/Harta dari Terdakwa dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dapat disita oleh Negara ??? dan Apabila ada korban dari Tindak Pidana Awal secara hukum bagaimana haknya serta bagaimana hak orang yang mempunyai piutang terhadap Terdakwa ???.

Jawaban:

Terimakasih atas pertanyaan Bapak Poltak Simbolon, untuk mejawab pertanyaan Bapak tersebut saya akan menjawabnya, yaitu sebagai berikut:

Sebelumnya kita membahas terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) terlebih dahulu kita memahami pengertian TPPU. Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) merupakan salah satu white collar atau kejahatan kerah putih atau kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berdasi. Pengertian mengenai Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu: Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelenjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharaga atau perbuatanlain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebaimana dimaksud dalam Pasal 3 bebrunyi:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 4 berbunyi:

“Pasal 4 Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Selanjutnya Pasal 2 (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkotika; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,

Selanjutnya pengertian tindak pidana pencucian uang dapat juga dilihat dalam ketentuan Pasal (3), (4), dan (5) Undang-Undang TPPU. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.

Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dikenal dengan istilah pembuktian terbalik, dalam tindak pidana pencucian uang patut diberlakukan di Indonesia sebagai tindak lanjut dari pasal 77 UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berbunyi “untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.” Jikalau kita mengimplementasikan pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, artinya dalam konsep negara hukum, supremasi hukum harus dijunjung tinggi di Negara ini. Maka dari itulah mengapa dirasa perlu menerapkan sistem beban pembuktian terbalik ini dalam tindak pidana pencucian uang khususnya.

Selanjutnya kaitannya dengan pertanyaan Bapak terkait hak pihak ketiga yang hartanya tersangkut dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, sebaiamana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 79 ayat 6 berbunyi:

“Setiap Orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”.

Solusi:

Maka secara hukum pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan atas penetapan aset sebagai hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan pengalaman saya dalam menangani perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) hal utama yang sangat perlu diperhatikan adalah mengenai tenggang waktu (Tempus Delicti) tindak pidana awal (Predicate Crime) itu dilakukan, bahwa tenggang waktu tindak pidana awal sangat menentukan terhadap aset yang patut diduga hasil dari tindak pidana pencucian uang, karena dalam perkara tindak pidana pencucian uang tidak semua aset dapat dikatakan sebagai hasil dari tindak pidana, akan tetapi sejak kapan perbuatan pidana itu dilakukan, maka sejak saat itulah aset atau hasil tindak pidana itu dapat diduga sebagai aset atau harta yang diperoleh dari tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai tindak pidana pencucian unang. Dan sebagai sumber bacaan dapat mengunjungi link berikut ini.

  1. https://cirebon.tribunnews.com/2019/12/05/masih-ingat-bos-miras-oplosan-maut-cicalengka-yang-tewaskan-45-orang-semua-harta-kekayaannya-disita
  2. https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4809840/kasus-tppu-big-bos-miras-jangan-sita-harta-saya?tag_from=news_newsfeed_5
  3. https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4684463/big-bos-miras-oplosan-cicalengka-jalani-sidang-tppu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *