
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon, mengaku siap menerapkan proses perizinan mudah untuk mendukung program pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) Segitiga Rebana.
INI SOLUSI AGAR PERALIHAN KPR AMAN SECARA HUKUM
December 19, 2019 No Comments PERTANYAAN: Selamat Malam Pak Andri Marpaung SH !!! Perkenalkan saya Hendri Jokowi beralamat di Jakarta Pusat, Pak mohon bantuan dan saran hukumnya, saya membeli rumah… Read More
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Money Laundering)
December 19, 2019 No Comments Pertanyaan: Selamat Siang Bapak Pengacara Andri Marpaung SH, perkenalkan saya Poltak Simbolon dari Kota Bandung, Saya Ingin bertanya terkait Tindak Pidana Pencucian, yaitu Apakah semua… Read More
PENERIMAAN KARYAWAN STAF ADMINISTRASI PT. PERDANA MUNCUL JAYA
December 20, 2019 No Comments PT. PERDANA MUNCUL JAYA adalah sebuah perusahaan/badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak dibidang jasa. Adapun legalitasnya sesuai Akta Pendirian Nomor:… Read More
Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi (MK), Perusahaan Leasing Tidak Bisa Melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia, Akan Tetapi Harus Melalui Jalur Hukum Ke Pengadilan
January 8, 2020 4 Comments Pertanyaan: Selamat Malam Dan Salam Keadilan Senior Andri Marpaung SH, Perkenalkan nama saya David Fernandes, saya adalah seorang Pengacara Magang dari Jakarta Selatan, kemarin saya… Read More
Anda Harus Ketahui Ini Ketika Terjadi Penangkapan Yang Dilakukan Polisi
January 12, 2020 No Comments Pertanyaan: Salam Hormat Pak Andri Marpaung SH, Perkenalkan saya Makarim Hotman tinggal di Pekanbaru, Kemarin Adek saya ditangkap polisi tanpa memberitahukan kepada keluarga dan setelah… Read More
TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU AHLI WARIS, JUAL BELI HARTA WARISAN TIDAK SAH/BATAL
January 23, 2020 No Comments Pertanyaan : Salam Keadilan !!!!!, perkenalkan saya Nadiem Makariem Wiranto tinggal di Kota Bandung. Singkatnya kami lima bersaudara dan kedua orang tua kami sudah meninggal… Read More
Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Sugeng Darsono, mengatakan, selama ini banyak investor dan masyarakat yang menuding kalau proses penerbitan izin di Kabupaten Cirebon dianggap rumit dan memakan waktu lama.
Sebenarnya yang terjadi, kata Sugeng, DPMPTSP Kabupaten Cirebon sudah menerapkan perizinan online dan izin tersebut bisa keluar hanya dalam waktu satu hari.
“Beberapa perizinan sudah online, bisa dilakukan di rumah. Sebenarnya, yang lama itu adalah keluarnya izin teknis dari SKPD terkait, biasanya itu sampai berlarut-larut,” kata Sugeng kepada Bisnis, Jumat (28/8/2020).
Meskipun izin telah dipermudah, DPMPTSP Kabupaten Cirebon memastikan, tidak akan memproses perizinan yang administrasinya belum lengkap, sesuai aturan dari bupati, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
Sugeng mengatakan, sebelumnya pemerintah daerah memberikan toleransi kepada investor yang belum melengkapi persyaratan perizinan.
“Sekarang tidak bisa, kelengkapan berkas administrasi dan teknis wajib dipenuhi oleh pemohon,” katanya.
Dalam waktu dekat, dengan menggunakan anggaran perubahan, petugas teknis dari sejumlah SKPD akan berkantor di DPMPTSP dan sarana prasarana pun segera disiapkan.
“Kepala dinas untuk memberikan SK, jadi nantinya mereka petugas teknis bekerja di sini,” katanya.
Selama pandemi covid-19, nilai investasi di Kabupaten Cirebon yang baru tercapai hanya sebesar 40% dari target 70%.
Di tahun ini, kata Sugeng, ada sejumlah investor asing yang sudah melengkapi perizinan di Kabupaten Cirebon, salah satunya PT Long Rich di Kecamatan Pabedilan.
”Beberapa investor luar masih berproses. Kami akan terapkan ramah kepada investor, sehingga menjadi daya tarik bagi investor luar, karena Cirebon adalah gerbang timur Jawa Barat,” katanya.
Kabupaten Cirebon diunggulkan karena dilalui oleh Trans Jawa dan memiliki lima pintu tol, yakni di Palimanan, Plumbon, Ciperna, Kanci, dan Ciledug.
Mal Pelayanan Publik Siap Dibangun
Pemerintah Kabupaten Cirebon, berencana akan membangun mal pelayanan publik (MPP). Fasilitas baru tersebut akan memberikan untuk tempat permohonan penerbitan dokumen atau izin.
Di tempat tersebut, nantinya akan ditempati oleh instansi tingkat daerah, provinsi, pusat, BUMN, BUMD swasta yang sifatnya memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
“MPP adalah program nawacita pak Jokowi, dimana ada 8 area perubahan reformasi birokrasi, dalam rangka gerakan Indonesia melayani baik kepada masyarakat atau pun investor,” kata Sugeng.
Pada 2021, pemerintah daerah akan melakukan kajian studi dengan konsultan profesional untuk pembangunan MPP. Tempat yang digunakan untuk MPP bakal berada di tempat strategis.
“Sebenarnya bisa dibangun baru atau di tempat yang sudah ada, lalu dikembangkan. Di daerah lain, banyak mall elayanan publik yang sewa di mall. Kami punya lahan,” katanya. (K45).
Sumber: https://bandung.bisnis.com
Berita Terbaru “Firma Hukum Dr. iur. Liona N. Supriatna, SH, M.Hum. – Andri Marpaung, SH & Rekan ”:
- KABAR GEMBIRA TELAH DIBUKA: PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA) ANGKATAN IX ANGKATAN 2020 DPC PERADI BANDUNG BEKERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
- Nikson Kennedy Marpaung, S.H, M.H, CLA
- LIDOIWANTO SIMBOLON, SH
- Priston Tampubolon, S.H
- INILAH DAFTAR ALAMAT DPC PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) SELURUH INDONESIA
- SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA
- Inilah Biografi Lengkap 7 Presiden Republik Indonesia Dari Dari Indonesia Merdeka Hingga Saat Ini
- Kabar Gembira, Ayo Ikuti Webinar Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) Bandung
- Ulasan Lengkap Tentang Dasar Hukum Pengangguhan Penahanan
- Profil Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
- Perlindungan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia
- Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Negara Penerima Kerja
- Bagaimana Cara Mendirikan PT (Persero)
- Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Bahasa Inggris
- Sejarah KUHP Di Indonesia
- TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN
- TUJUAN HUKUM PIDANA
- MACAM-MACAM SANKSI PIDANA DAN PENJELASANNYA
- MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA
- ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
- ADVOKAT ADALAH PENEGAK HUKUM, APA KATA HUKUM ???
- APA SAJA HAK – HAK ANDA DAN APA SAJA MEMBERI HUKUM YANG DILALUI KETIKA MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAIK DI KEPOLISAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG
- BIDANG PERLINDUNGAN & PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT DPC PERADI BANDUNG
- Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
- Profil Purnawirawan Walikota TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila
- Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan
- Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
- Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
- TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
- TEORI-TEORI PEMIDANAAN
- Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
- 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
- Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
- DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
- Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
- Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
- Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
- Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
- Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
- Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
- Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?
- RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja / Buruh
- Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
- Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
- SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
- Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
- Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
- Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
- Cara meminta Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
- Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata
- BPKP Rilis Jadwal SKB CPNS, Ini Informasi Lengkapnya !
- Terdaftar Di Bank Swasta, Ini Mekanisme Penyaluran Bantuan Karyawan Rp 600.000
- KEDUDUKAN ORGANISASI ADVOKAT SELAIN PERADI, KEABSAHAN PENYUMPAHAN ADVOKAT YANG DIUSULKANNYA DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM YANG DAPAT DIMINTAKAN ATASNYA ANALISA YURIDIS ATAS IMPELEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-XVII/2018
- PENGANGKATAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI ADVOKAT DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI BANDUNG 2020
- IBA Young Lawyers Survey (for lawyers aged 40 or under). CLOSING DATE 31 AUGUST 2020