Anda Harus Ketahui Ini Ketika Terjadi Penangkapan Yang Dilakukan Polisi

Pertanyaan:

Salam Hormat Pak Andri Marpaung SH, Perkenalkan saya Makarim Hotman tinggal di Pekanbaru, Kemarin Adek saya ditangkap polisi tanpa memberitahukan kepada keluarga dan setelah dibawah Ke Polsek tiba-tiba dipindahkan ke Polres tanpa sepengetahuan kami keluarganya, yang menjadi pertanyaan saya apabila Polisi melaksanakan penangkapan, apa saja syarat-sayarat penangkapan ??? dan apa saja hak dari orang yang ditangkap serta tkalau ada kesalahan/kelalaian Polisi bagaimana langkah hukumnya Pak ???

Jawaban:

Terimaksih atas pertanyaan, sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Penangkapan ??? Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (20) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bebrunyi:

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dari definisi penangkapan diatas dapat kita bisa ketahui bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik (dalam hal ini kepolisian) pada proses penyidikan. Selain itu, penangkapan dilakukan guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 158) mengatakan bahwa alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP:

– Seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana;

– Dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Penjelasan Pasal 17 KUHAP mengatakan bahwa pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Berkaitan dengan fungsi penangkapan itu sendiri, dari definisi penangkapan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa penangkapan dilakukan guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.

M. Yahya mengatakan bahwa penangkapan harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP (hal. 157). Selain itu, penting diingat bahwa alasan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan diselewengkan untuk maksud selain di luar kepentingan penyelidikan dan penyidikan (hal. 159).

Syarat-Syarat Penangkapan antara lain, yaitu:

  1. Penangkapan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.
  2. Melakukan penangkapan tidak sewenang-wenang.

Maksudnya: kewajiban polisi dalam melakukan penangkapan adalah tidak berlaku sewenang-wenang terhadap “terduga”/tersangka tindak pidana. M. Yahya juga mengatakan bahwa penangkapan harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP

1. Berpijak pada landasan hukum.

Maksudnya: Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Bersumber atas wewenang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang asal masih berpijak pada landasan hukum. Salah satu bentuk pengurangan kebebasan dan hak asasi itu adalah dengan dilakukannya penangkapan. Akan tetapi harus diingat bahwa semua tindakan penyidik mengenai penangkapan itu adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan dan benar-benar sangat diperlukan sekali.

2. Tidak menggunakan kekerasan.

Maksudnya: Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan. Hal ini juga berkaitan dengan salah satu hak yang dimiliki oleh tahanan, yaitu bebas dari tekanan seperti; diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

3. Melengkapi penangkapan dengan surat perintah penangkapan.

Maksudnya: Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka/keluarganya Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

4. Dalam melaksanakan penangkapan wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

– Keseimbangan antara tindakan yang dlakukan dengan bobot ancaman;

– Kenantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap; dan

– Tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka

Secara umum, kewajiban petugas kepolisian dalam melakukan penangkapan, yaitu:

  1. Memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;
  2. Menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan;
  3. Memberitahukan alasan penangkapan;
  4. Menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan;
  5. Menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan;
  6. Senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap; dan
  7. Memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.

Hak Tersangka Saat Ditangkap/Digeledah Polisi

Hak Tersangka antara lain:

1.    Meminta surat tugas dari petugas kepolisian yang akan menangkap.

2.    Meminta surat perintah penangkapan.

3.    Setelah seseorang ditangkap, maka dia berhak untuk:

  1. Menghubungi dan didampingi oleh seorang penasehat hukum/pengacara;
  2. Segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
  3. Minta untuk dilepaskan setelah lewat dari 1 X 24 jam;
  4. Diperiksa tanpa tekanan seperti ; intimidasi, ditaku-takuti dan disiksa secara fisik.

4.    Tidak mendapat penyiksaan dari pihak yang berwajib.

5.    Menghubungi penasihat hukumnya.

6.    Bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa.

7.   Berhak untuk diperlakukan sebagai orang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan (asas praduga tak bersalah)

Kaitanynya untuk menjawab pertanyaan saudara tersebut diatas, dalam hal Pihak Kepolisian melakukan penangkapan harus memperhatikan hal-hal yang disebutkan diatas dan apabilan terjadi pelanggaran berupa tindakan ksewenang-wenanagan dalam hal melakukan penangkapan, maka secara hukum oknum atau pihak kepolisian tersebut bisa dilakukan upaya hukum baik itu dengan mengajukan Praperadilan di Pengadilan Negeri setempat, yaitu dengan cara mengajukan Permohonan Praperadilan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat dan juga bisa melakukan pengaduan ke Unit Yanduan atau Pelayanan dan Pengaduan Propam yang berada di POLRES/POLRESTABES dan POLDA atau melalui Website Div Propam Polri: http://www.propam.polri.go.id dengan mencantumkan Nama Polisi, Pangkat dan Kesatuan Anggota tersebut. Demikian yang bisa saya jawab, semoga bermamfaat.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *