ULASAN LENGKAP MENGENAI PENINJAUAN KEMBALI (request civil)

Kedua syarat ini bersifat imperatif dan kumulatif. Artinya, apabila penemuan surat itu tidak dituangkan dalam bentuk surat pernyataan di bawah sumpah, kemudian surat pernyataan sumpah itu tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti surat itu tidak memenuhi syarat sebagai alasan permohonan PK. Sementara itu, pernyataan sumpah saja oleh Pemohon PK tanpa disahkan oleh pejabat yang berwenang juga mengakibatkan alat bukti surat tersebut tidak sah sebagai alasan permohonan PK. Secara sederhana, pernyataan di bawah sumpah tersebut dapat langsung dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, dan pengesahannya dilakukan oleh pejabat tersebut pada surat yang bersamaan di tempat pembuatan pernyataan sumpah. Adapun terhadap pengertian ”pejabat yang berwenang” pada Pasal 69 huruf b tersebut tidak diberikan penjelasan. Oleh karena tidak diberikan penjelasan, maka tidak terdapat pembatasan atas ”pejabat yang berwenang” dalam melakukan pengesahan atas alat bukti surat tersebut. Namun demikian, pada umumnya, jika suatu surat yang akan dijadikan novum berkaitan erat dengan pejabat tertentu, maka pernyataan sumpah dan pengesahannya dilakukan di hadapan dan oleh pejabat tersebut.

Mengenai syarat formil permohonan PK diatur pada pasal 70 dan pasal 71 UU MA seperti yang dijelaskan dibawah ini.

A. Diajukan kepada MA melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
Menurut pasal 70 ayat (1) UU MA, permohonan PK :
· Diajukan pemohon kepada MA,
· Tetapi mekanismenya harus melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara itu pada tingkat pertama.
Bertitik tolak dari ketentuan ini, pengajuan permohonan PK yang langsung disampaikan kepada MA, dianggap salah alamat. Karena undang-undang sendiri dengan tegas mengatakan harus melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. S ekiranya permohonan langsung disampaikan kepada MA, permohonan itu akan dikembalikan ke Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan, agar menyelesaikan administrasi yustisial yang berkenaan dengan permohonan itu. Jadi selain tindakan itu melanggar mekanisme yang ditentukan, juga akan memperlambat proses penyelesaian administrative yustisial yang diperlukan.Sehubungan dengan itu, mekanisme pengajuan permohonan PK yang tepat menurut pasal 71 ayat (1) UU MA, ialah memasukkan permohonan itu di paniteraan Pengadilan yang memutus perkara itu pada tingkat pertama. Bukan dimasukkan di kepaniteraan MA.

B. Membayar Biaya Perkara
Syarat formil selanjutnya, membayar biaya yang diperlukan di kepaniteraan Pengadailan Tingkat Pertama. Mengenai pembayaran biaya perkara, merupakan syarat formil yang melekat pada setiap pengajuan permohonan berperkara. Pada saat pengajuan gugatan, juga diikuti dengan pembayaran panjar biaya perkara agar gugatan itu didaftarkan. Begitu juga pada permintaan banding dan kasasi, keabsahan formilnya digantungkan pada pembayaran biaya banding dan kasasi. Demikian halnya pada permohonan PK, Pasal 70 ayat (1) UU MA, mensyaratkan agar permohonan PK  dibarengi dengan membayar biaya perkara yang diperlukan. Selama biaya perkara PK belum dibayar, permohonan PK belum dapat didaftarkan.

C. Permohonan Diajukan Secara Tertulis
Menurut pasal 71 ayat (1) UU MA, permohonan PK diajukan pemohon.
· Secara tertulis (schriftelijk,in writing)
· Tidak dibenarkan secara lisan (mondeling, orally)

Akan tetapi, pasal 71 ayat (2) UU MA member pengecualian kepada pemohonan yang tidak dapat menulis. Bagi mereka diberi kelonggaran untuk menguraikan permohonan PK secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama atau dihadapan hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan tersebut. Ketua pengadilan atau hakim yang menerima uraian atau dasar permohonan secara lisan itu membuat catatan tertulis atas permohonan dimaksud.Pengecualian kebolehan menyampaikan uraian permohonan secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan atau hakim, menurut pasa 71 ayat (2) diberikan kepada pemohonan yang tidak dapat menulis. Bagaimana halnya, kalau pemohon dapat membaca dan menulis, tetapi tidak dapat menulis secara teknis dan yuridis permohonan PK. Yang dimaksud tidak dapat menulis pada pasal 71 ayat (2) itu, bukan dalam arti pemohon buta huruf. Akan tetapi, harus ditafsirkan meliputi mereka yang pandai menulis dan membaca, namun tidak dapat menulis permohonan PK yang memuat aspek teknis dan yuridis.

Selanjutnya, pasal 71 UU MA mengatur hal-hal yang mesti disebut dalam surat permohonan. Minimal surat permohonan itu harus menyebutkan sejelas jelasnya alsan yang dijadikan dasar permohonan PK. Surat permohonan yang tidak menyebut alas an yang menjadi dasar pemohon PK, dianggap tidak memenuhi syarat.
Surat permohonan dianggap juga tidak memenuhi syarat apabila alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan PK, tidak sesuai dengan salah satu alas an yang disebut pasal 67 UU MA. Surat permohonan berisi berbagai macam alas an, namun dari sekian banyak alas an itu, tidak satupun yang sesuai dengan alas an limitative yang disebut pada pasal 67 UU MA. Surat permohonan yang demikian, dianggap tidak memenuhi syarat yang ditentukan pasal 71 ayat (1) UU MA. Permohonan yang demikian harus ditolak.

Dalam praktik, surat permohonan PK disebut Risalah Pk. Jadi, didalam risalah PK, sekaligus termuat permohonan PK dan alas an PK. Tidak dipisah antar surat permohonan dengan alas an atau risalah PK. Hal ini agak berbeda dengan permohonan kasasi. Antara permohonan dengan kasasi dipisah dalam dua surat yang berbeda. Lain permohonan kasasi, lain pula memori kasasi. Akan tetapi, hai ini tidak mengurangi  kebolehan memisahkannya dalam dua surat. Suatu permohonan PK saja dan yang kedua risalah PK yang berisi alas an yang menjadi dasar permohonan PK. Permohonan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan yang memutus perkara itu pada tingkat pertama.

D.Memberikan Salinan Permohonan kepada Pihak Lawan Pemohon
Proses selanjutnya mengiringi permohonan PK, diatur pada pasal 72 UU MA, seperti yang dijelaskan dibawah ini .
1)      Panitera  Wajib Memberikan atau Mengirimkan Salinan Permohonan kepada Pihak Lawan
Tindakan hukum yang pertama yang mesti dilakukan panitera setelah menerima permohonan PK :
· Panitera Pengadilan Tingkat Pertama tersebut wajib memberikan atau mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lawan,
· Mengenai pelaksanaan kewajiban ini bersifat alternative :
1. Boleh diberikan secara langsung kepada pihak lawan melalui juru sita, atau
2. Dapat mengirimkan salinan permohonan itu melalui surat tercatat oleh Kantor pos atau badan lain yang bergerak di bidang itu.

Cara mana yang ditempuh panitera apakah menyerahkan langsung atau mengirimkannya, sama-sama dibenarkan hukum.
2)Tenggang Waktu Pemberian Salinan, Selambat-lambatnya dalam Waktu 14 Hari
Menurut pasal 72 ayat (1) UU MA, kewajiban panitera memberikan atau mengirimkan salinan permohonan PK kepada pihak lawan :
· Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari dari tanggal penerimaan permohonan PK.
· Tenggang waktu ini bersifat imperative, tidak boleh dilampaui, oleh karena itu betul-betul harus dilaksanakan dalam tenggang waktu 14 hari oleh panitera yang bersangkutan.
Kepada panitera yang tidak melaksanakan kewajiban ini tepat waktu, perlu dilaksanakan hukum administrative yang setimpal, karena dianggap melakukan tindakan yang tidak professional (unprofessional conduct).

E. Pihak Lawan Berhak Mengajukan Jawaban
Pasal 72 ayat (1) UU MA, member hak kepada pihak lawan mengajukan dan menyampaikan jawaban atau Kontra Risalah PK terhadap Risalah PK yang menyampaikan diajukan pemohon. Bahkan menurut pasal 72 ayat (1) tersebut, maksud tujuan memberikan salinan permohonan kepada pihak lawan adalah dalam rangka agar pihak lawan mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawaban atau Kontra Risalah PK.
1 Kebolehan Mengajukan Jawaban,Terbatas pada Alasan Pasal 67 Huruf a atau b UU MA
Tidak terhadap semua permohonan PK dapat diajukan jawaban oleh pihak lawan. Menurut pasal 72 ayat (1) UU MA, posisi pihak lawan mwnghadapi permohonan PK, terpecah pada dua klasifikasi :
1).Dalam hal permohonan PK didasarkan atas alas an pasal 67 huruf a atau b UU MA, pihak lawan mempunyai hak mengajukan jawaban atau Kontra Risalah PK.
Jadi, kalau alasan yang mendasari permohonan PK adalah kebohongan atau tipu muslihat atau didasarkan pada bukti-bukti yang dinyatakan palsu oleh hakim pidana (pasal 67 huruf a) maupun atas alasan ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan atau novum (pasal 67 huruf b), maka pihak lawan berhak atau dapat mengajukan jawaban permohonan PK.
2).Dalam hal permohonan PK didasarkan atas salah satu alasan yang disebut pasal 67 huruf c dengan huruf f, pihak lawan tidak mempunyai hak mengajukan jawaban.
Diluar alasan permohonan PK yang disebut pasal 67 huruf a atau b, pihak lawan tidak berhak mengajukan jawaban. Menurut pasal 72 ayat (1) huruf b, kalau alasan permohonan PK terdiri dari pasal 67 huruf c,d,e,dan f :
· Pihak lawan tidak mempunyai hak mengajukan jawaban.
· Maksud dan tujuan pemberian atau pengiriman salinan permohonan PK kepada pihak lawan jika alasan-alasan permohonan PK terdiri dari pasal 67 huruf c,d,e,atau f, bukan untuk menyusun jawaban, tetapi hanya dalam rangka agar pihak lawan dapat mengetahui adanya permohonan PK.
Demikian patokan yang digariskan undang-undang sehubungan dengan hak pihak lawan mengajukan jawaban. Hanya terbatas terhadap permohonan yang berisi alasan pasal 67 huruf a atau b. Terhadap alasan selebihnya, pihak lawan mempunyai hak mengajukan jawaban.

2. Tenggang Waktu Mengajukan Jawaban
Tentang tenggang waktu untuk mengajukan jawaban oleh pihak lawan diatur pada pasal 79 ayat (2) UU MA, yakni 30 hari setelah pihak lawan menerima salinan permohonan PK. Kalau jawaban atau Kontra Risalah PK itu diajukan dalam tenggang waktu 30 hari dari tanggal penerimaan salinan permohonan PK, menurut hukum Majelis PK harus memperhatikan dan menilai jawaban tersebut. Sebaliknya, apabila pengajuan jawaban itu melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan pasal 72 ayat (2) UU MA, tidak ada kewajiban hukum bagi Majelis PK untuk memperhatikan dan menilainya.

3. Jawaban Diserahkan atau Dikirimkan kepada Pengadilan yang Memutuskan Perkara Itu dalam Tingkat Pertama
Menurut pasal 72 ayat (1) UU MA, surat jawaban pihak lawan diserahkan atau dikirimkan kepada kepada Pengadilan yang memutus perkara itu pada tingkat pertama. Boleh diserahkan langsung atau dikirimkan melalui surat tercatat kepada Pengadilan yang memutus perkara itu pada tingkat pertama. Tidak dibenarkan langsung diberikan atau dikirimkan kepada MA. Demikian mekanisme cara penyampaian jawaban yang harus ditaati pihak lawan agar jawaban itu memenuhi syarat formil.

4. Panitera Membubuhi Cap, Hari, serta Tanggal Penerimaan Jawaban
Pasal 72 ayat (3) UU MA, mengatakan Panitera Pengadilan yang menerima jawaban itu untuk melakukan tindakan hukum, berupa :
1. Membubuhi cap, hari, dan tanggal dimaksud menjadi landasan fakta memperhitungkan apakah pengajuan jawaban itu masih dalam tenggang waktu 30 hari dari tanggal penerimaan salinan permohonan PK.
2. Menyampaikan atau mengirimkan salinan jawaban kepada pihak pemohon PK.

Tugas selanjutnya Panitera setelah membubuhi cap, hari, dan tanggap atas penerimaan jawaban, menyampaikan atau mengirimkan salinan jawaban itu kepada pihak pemohon PK. Tujuannya menurut pasal 72 ayat (3) UU MA, agar pemohon mengetahui adanya jawaban dari pihak lawan. Bukan untuk ditanggapi atau dibantahi, tetapi sebatas untuk diketahui saja.
Diajukan gambaran proses dan mekanisme yang berkaitan dengan jawaban yang diajukan pihak lawan sesuai dengan yang digariskan pasal 72 ayat (1), (2), dan (3) UU MA. Harus diajukan paling lambat 30 hari dari tanggal penerimaan salinan permohonan, dan selanjutnya diserahkan atau dikirimkan kepada Pengadilan yang memutus perkara itu pada tingkat pertama.

5. Pengiriman Berkas Perkara PK ke MA

Pasal 72 ayat (4) UU MA, mengatur pengiriman berkas perkara PK kepada MA. Yang penting  diperhatikan mengenai pengiriman berkas perkara tersebut, antara lain sebagai berikut.
a.Panitera Melakukan Pengiriman
Panitera yang dibebani tugas mngirimkan berkas perkara PK kepada MA, dalam hal ini, Panitera Pengadilan yang memutus perkara itu pada tingkat pertama.
b.Yang Dikirim ke MA
Yang harus dikirimkan Panitera ke MA,meliputi :
1.Berkas perkara yang lengkap
Berkas perkara yang lengkap dalam permohonan PK meliputi semua dokumen, berita acara, memori dua kontra memori banding dan kasasi serta putusan tingkat pertama, tingkat banding, dan kasasi. Itulah yang harus dikirimkan Panitera ke MA.
2.Biaya Perkara PK
Yang kedua yang mesti dikirimkan panitera ke MA adalah biaya perkara PK. Tanpa pengiriman biaya perkara, permohonan PK tidak dapat didaftarkan di MA.

7. Tenggang Waktu Pengiriman Berkas Perkara PK
Mengenai tenggang waktu pengiriman berkas perkara PK dan biaya perkara diatur pada pasal 72 ayat (2) UU MA, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari. Akan tetapi pasal ini tidak menentukan patokan darimana dihitung jangka waktu 30 hari tersebut. Pasal itu hanya memuat rumusan dalam kalimat yang berbunyi :
“…dikirim kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari.”
Rumusan itu tidak jelas (unclear outline) dan bisa menimbulkan multitafsir. Bisa ditafsirkan dalam jangka waktu 30 hari tanggal penerimaan permohonan. Boleh juga dikonstruksi paling lambat dalam jangka waktu 30 hari dari tanggal pemberian atau pengiriman salinan permohonan kepada pihak lawan. Yang paling rasional dan objektif, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari dari tanggal penerimaan jawabandari pihak lawan. Akan tetapi, patokan ini tidak selamanya valid. Sebab patokan ini tidak selamanya melekat pada permohonan PK. Jika alas an permohonan PK berdasarkan pasal 67 huruf c,d,e,atau f, tidak ada hak pihak lawan mengajukan jawaban, sehingga pada kasus permohonan PK yang demikian, tidak adapat diterapkan patokan dalam jangka waktu 30 hari tanggal penerimaan jawaban, karena memang tidak ada jawaban. Sehubungan dengan itu, perhitungan dengan yang rasional dan objektif menentukan jangka waktu pengiriman dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
1. dalam jangka waktu 30 hari dari tanggal penerimaan jawaban apabila alasan PK berdasarkan pasal  67 huruf a atau b,
2. dalam jangka waktu 30 hari dari tanggal pemberian atau pengiriman salinan permohonan PK, apabila alas an permohonan PK berdasarkan pasal 67 huruf c,d,e atau f.