Law Firm Andri Marpaung, S.H. M.H.- Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. & Partners: Pengacara Sengketa Tanah Bandung | Lawyer Sengketa Tanah Bandung | Advokat Sengketa Tanah Bandung | Kantor Hukum Sengketa Tanah Bandung | Bantuan Hukum Sengketa Tanah Bandung | Jasa Hukum Sengketa Tanah Bandung |

Law Firm Andri Marpaung, S.H. M.H.- Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. & Partners: Sengketa tanah adalah perselisihan atau konflik yang timbul antara dua pihak atau lebih mengenai hak atas tanah, baik itu hak milik, hak guna, atau hak-hak lain yang berkaitan dengan tanah. Sengketa ini bisa terjadi karena berbagai faktor, termasuk kepemilikan yang tidak jelas, klaim ganda atas tanah, atau masalah administrasi pertanahan. 

Baca juga artikel ini:

-1. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
0. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
1. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
2. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
3. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
4. Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
5. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

• Upaya Hukum Eksekusi Terhadap Objek Hak Tanggungan Pada Kredit Macet
• Tips Menghindari Pasal Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penilaian Aset
• Ulasan Mengenai Ada Tiga Cara Pembagian Harta Warisan Di Indonesia
• Ancaman Pidana Penjara Bagi Pelaku Menjaminkan Sertifikat Orang Lain 

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan sengketa tanah antara lain:

• Kepemilikan Tanah yang Tidak Jelas:Ketidakjelasan status kepemilikan tanah seringkali menjadi pemicu utama sengketa. 
• Klaim Ganda:Dua pihak atau lebih mengklaim memiliki hak atas tanah yang sama. 
• Masalah Administrasi:Kesalahan dalam proses administrasi pertanahan, seperti kesalahan dalam penerbitan sertifikat atau data yang tidak akurat, juga dapat memicu sengketa. 
• Peningkatan Harga Tanah:Pertumbuhan nilai tanah yang pesat dapat mendorong pihak-pihak tertentu untuk mengklaim hak atas tanah tersebut. 
• Faktor Sosial dan Ekonomi:Perubahan sosial dan ekonomi, seperti urbanisasi dan industrialisasi, juga dapat memperburuk konflik pertanahan. 

Pentingnya Penyelesaian Sengketa Tanah:

Penyelesaian sengketa tanah yang efektif sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan hukum. Sengketa tanah yang berlarut-larut dapat menghambat pembangunan, menciptakan ketidakpastian hukum, dan bahkan memicu konflik sosial. 

Cara Penyelesaian Sengketa Tanah:

Sengketa tanah dapat diselesaikan melalui berbagai cara, antara lain:

• Mediasi:Penyelesaian sengketa melalui perundingan yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. 
• Negosiasi:Penyelesaian sengketa melalui perundingan langsung antara pihak-pihak yang bersengketa. 
• Litigasi:Penyelesaian sengketa melalui proses hukum di pengadilan. 
• Ajudikasi:Penyelesaian sengketa melalui keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. 

Berita Terbaru “Law Firm Andri Marpaung, S.H., M.H. – Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. & Partner’s ”:

-1. KABAR GEMBIRA TELAH DIBUKA: PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA) ANGKATAN IX ANGKATAN 2020 DPC PERADI BANDUNG BEKERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
0. INILAH DAFTAR ALAMAT DPC PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) SELURUH INDONESIA
1. SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA
2. Inilah Biografi Lengkap 7 Presiden Republik Indonesia Dari Dari Indonesia Merdeka Hingga Saat Ini
3. Kabar Gembira, Ayo Ikuti Webinar Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) Bandung
4. Ulasan Lengkap Tentang Dasar Hukum Pengangguhan Penahanan
5. Profil Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
6. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia
7. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Negara Penerima Kerja
8. Bagaimana Cara Mendirikan PT (Persero)
9. Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Bahasa Inggris
10. Sejarah KUHP Di Indonesia
11. TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN
12. TUJUAN HUKUM PIDANA
13. MACAM-MACAM SANKSI PIDANA DAN PENJELASANNYA
14. MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA
15. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
16. ADVOKAT ADALAH PENEGAK HUKUM, APA KATA HUKUM ???
17. APA SAJA HAK – HAK ANDA DAN APA SAJA MEMBERI HUKUM YANG DILALUI KETIKA MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAIK DI KEPOLISAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG
18. BIDANG PERLINDUNGAN & PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT DPC PERADI BANDUNG
19. Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
20. Profil Purnawirawan Walikota TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila
21. Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan
22. Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
23. Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
24. TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
25. TEORI-TEORI PEMIDANAAN
26. Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
27. 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
28. Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
29. DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
30. Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
31. Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
32. Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
33. Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
34. Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
35. Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
36. Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?
37. RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja / Buruh
38. Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
39. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
40. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
41. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
42. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
43. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
44. Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
45. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

• Cara Menentukan Pilihan Hukum dan Yurisdiksi dalam Perjanjian
• Kedudukan Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha
• ULASAN MENGENAI DASAR HUKUM USAHA WARALABA (FRANCHISE)
• Ulasan Mengenai Seluk Beluk Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga)
• Ulasan Hukum Mengenai Jenis-jenis Intervensi Pihak Ketiga dalam Perkara Perdata

Baca juga artikel ini:

-1. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
0. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
1. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
2. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
3. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
4. Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
5. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

• Upaya Hukum Eksekusi Terhadap Objek Hak Tanggungan Pada Kredit Macet
• Tips Menghindari Pasal Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penilaian Aset
• Ulasan Mengenai Ada Tiga Cara Pembagian Harta Warisan Di Indonesia
• Ancaman Pidana Penjara Bagi Pelaku Menjaminkan Sertifikat Orang Lain Tanpa Seiziin Pemegang Hak
• Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Dan Cara Penyelesaiannya

Selengkapnya Klik Di Sini: Lawyer Andri Marpaung, S.H.: Pentingnya Memahami Tenggang Waktu (Tempus Delicti) Dalam Penanganan Pembebasan Harta Kekayaan Yang Diduga Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)

-1. Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
0. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
1. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
2. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
3. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
4. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
5. Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
6. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata