Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Sertifikat tanah adalah dokumen yang legal atas hak tanah dan penguasaan suatu lahan. Biasanya, sertifikat yang menjadi tanda bukti akan dibukukan dalam buku tanah. Buku tanah menjadi dokumen yang membuat seluruh data fisik dan yuridis tanah yang sudah ada haknya dan digunakan untuk kepentingan jual beli. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pasal 1 ayat 20 tentang Pendaftaran Tanah, pengertian sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah. Baca juga berikut Ini:
- Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
- SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
Fungsi Sertifikat Tanah
Seperti dokumen legal lainnya, dokumen legal berupa sertifikat tanah ini dipercayakan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan dicetak oleh Peruri. Pengurusan sertifikat tanah dapat dilakukan secara mandiri aatu melalui jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Setelah diterbitkan, pada dasarnya fungsi sertifikat tanah yang diatur dalam Pasal 3 Tahun 1997 dimaksudkan untuk:
- Memberi kepastian dan perlindungan hukum pada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak lain yang terdaftar agar dengan membuktikan dirinya sebagai pemegang tanah
- Menyediakan informasi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah memperoleh data yang diperlukan
- Untuk penyajian data Kantor Pertanahan atas peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, dan daftar nama
- Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
- Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
- SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
- Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
- Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
- Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
- Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
- Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata
Jenis Sertifikat Tanah
Meski sudah mengenal fungsinya, kamu juga perlu memahami bahwa jenis sertifikat tanah juga bermacam-macam. Kamu perlu mendapatkan bukti kepemilikan yang sesuai agar mendapatkan fungsi perlindungan kepemilikan yang sesuai.
1. Sertifikat Hak Milik (SHM)
Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah sertifikat tanah dengan kepemilikan penuh oleh pemegang sertifikat dan tidak memiliki batas waktu. SHM menjadi bukti kepemilikan paling kuat karena tidak ada kemungkinan kepemilikan pihak lain. SHM juga bisa dijual atau diwariskan turun temurun.
2. Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU)
Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) merupakan bukti kepemilikan untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu tertentu. Biasanya, HGU diberikan untuk tanah yang termasuk kategori hutan produksi dan dialihfungsikan untuk perkebunan, pertanian, atau peternakan.
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)
Adapun Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dapat diberikan untuk pemegangnya agar bisa memanfaatkan tanah untuk mendirikan bangunan atau keperluan lain. Kepemilikan tanah yang dimaksud adalah milik negara. SHGB berlaku untuk batas waktu 30 tahun dan harus diperpanjang. SHGB Bisa ditingkatkan kepemilikannya menjadi SHM. Caranya, pemegang sertifikat bisa datang ke kantor pertanahan di wilayah tanah tersebut berada. SHGB tersebut harus milik WNI dengan luas kurang dari 600 meter persegi, masih menguasai tanah, dan memiliki SHGB (yang masih berlaku maupun sudah habis masa berlaku). Baca juga artikel ini:
- Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
- SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
- Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
- Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
- Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
- Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
- Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata
- Upaya Hukum Eksekusi Terhadap Objek Hak Tanggungan Pada Kredit Macet
- Tips Menghindari Pasal Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penilaian Aset
- Ulasan Mengenai Ada Tiga Cara Pembagian Harta Warisan Di Indonesia
- Ancaman Pidana Penjara Bagi Pelaku Menjaminkan Sertifikat Orang Lain Tanpa Seiziin Pemegang Hak
- Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Dan Cara Penyelesaiannya
4. Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS)
Tidak hanya area tanah berupa lahan tapak yang memiliki sertifikat. Kepemilikan area apartemen atau rumah susun juga bisa dibuktikan dengan adanya sertifikat. SHSRS menjadi bukti kepemilikan seseorang atas rumah vertikal yang dibangun di atas tanah dengan kepemilikan bersama.
5. Akta Jual Beli (AJB)
Selain sertifikat, ada pula Akta Jual Beli (AJB) yang merupakan salah satu bukti pengalihan hak atas tanah sebagai akibat dari proses jual-beli. Biasanya, AJB dapat terjadi dalam bentuk kepemilikan tanah baik Hak Milik, Hak Guna Bangunan, maupun tanah adat (girik). Biasanya, AJB dibuat oleh PPAT untuk peralihan hak atas tanah dan bangunan.
- Kedudukan Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha
- ULASAN MENGENAI DASAR HUKUM USAHA WARALABA (FRANCHISE)
- Ulasan Mengenai Seluk Beluk Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga)
- Ulasan Hukum Mengenai Jenis-jenis Intervensi Pihak Ketiga dalam Perkara Perdata
- Penundaan Eksekusi Atas Dasar Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)
Bagian Sertifikat Tanah
Sebagai dokumen yang penting untuk bukti legalitas, kamu sebaiknya teliti dalam mengidentifikasi keasliannya. Keaslian sertifikat tanah sebaiknya langsung dilakukan dengan mendatangi kantor BPN. Namun, kamu bisa memperhatikan keaslian sertifikat tanah secara fisik dengan beberapa ciri-ciri bagian sertifikat tanah berikut ini:
- Sampul seritikat tanah berwarna hijau
- Nomor sertifikat terletak pada kotak-kotak bagian pojok kanan bawah dan terdiri dari 14 angka
- Terdapat stempel cap dan tanda tangan
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”:
- KABAR GEMBIRA TELAH DIBUKA: PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA) ANGKATAN IX ANGKATAN 2020 DPC PERADI BANDUNG BEKERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
- INILAH DAFTAR ALAMAT DPC PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) SELURUH INDONESIA
- SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA
- Inilah Biografi Lengkap 7 Presiden Republik Indonesia Dari Dari Indonesia Merdeka Hingga Saat Ini
- Kabar Gembira, Ayo Ikuti Webinar Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) Bandung
- Ulasan Lengkap Tentang Dasar Hukum Pengangguhan Penahanan
- Profil Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
- Perlindungan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia
- Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Negara Penerima Kerja
- Bagaimana Cara Mendirikan PT (Persero)
- Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Bahasa Inggris
- Sejarah KUHP Di Indonesia
- TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN
- TUJUAN HUKUM PIDANA
- MACAM-MACAM SANKSI PIDANA DAN PENJELASANNYA
- MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA
- ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
- ADVOKAT ADALAH PENEGAK HUKUM, APA KATA HUKUM ???
- APA SAJA HAK – HAK ANDA DAN APA SAJA MEMBERI HUKUM YANG DILALUI KETIKA MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAIK DI KEPOLISAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG
- BIDANG PERLINDUNGAN & PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT DPC PERADI BANDUNG
- Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
- Profil Purnawirawan Walikota TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila
- Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan
- Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
- Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
- TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
- TEORI-TEORI PEMIDANAAN
- Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
- 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
- Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
- DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
- Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
- Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
- Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
- Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
- Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
- Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
- Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?
- RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja / Buruh
- Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
- Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
- SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
- Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
- Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
- Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
- Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
- Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata
- Cara Menentukan Pilihan Hukum dan Yurisdiksi dalam Perjanjian
- Kedudukan Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha
- ULASAN MENGENAI DASAR HUKUM USAHA WARALABA (FRANCHISE)
- Ulasan Mengenai Seluk Beluk Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga)
- Ulasan Hukum Mengenai Jenis-jenis Intervensi Pihak Ketiga dalam Perkara Perdata