fbpx

YUK PAHAMI EMPAT SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Menurut Pasal 1320 KUHPer, terdapat 4 (empat) macam syarat sahnya suatu perjanjian, yang terdiri dari persyaratan subyektif, dikarenakan berkenaan dengan para subjek dalam perjanjian tersebut yaitu: adanya kesepakatan dan kecakapan dan persyaratan objektif, yaitu persyaratan yang merupakan objek dalam perjanjian tersebut (suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal). Baca juga artikel ini:

  1. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
  2. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
  3. Dalam Peraturan Perundang-Undangan Sering Dijumpai Istilah ‘Menimbang’ dan ‘Mengingat’, Apa Maksudnya ? “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”
  4. Ulasan Hukum Mengenai Alasan Dan Dasar Hukum Penghentian Penyidikan – Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners
  5. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”
  6. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 10 TAHUN 2020TENTANGBEA METERAI – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”
  7. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perkara Pidana Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap “Incraht” – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”
  8. Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
  9. Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
  10. TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
  11. TEORI-TEORI PEMIDANAAN
  12. Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
  13. 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
  14. Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
  15. DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
  16. Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
  17. Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
  18. Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
  19. Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
  20. Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
  21. Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
  22. Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?

1. Adanya Kesepakatan antara pihak dalam perjanjian (syarat subjektif)

Di dalam proses pembuatan perjanjian, kesepakatan menjadi hal yang wajib antara pihak-pihak terkait.  Kesepakatan ini harus lahir dari kehendak masing-masing para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kealpaan, ataupun unsur penipuan.  Biasanya tercantum kata-kata setuju atau sepakat dalam perjanjian tersebut. 

Contohnya :

A sepakat untuk menjual mobilnya kepada B dengan harga Rp. xxx dengan termin pembayaran 3 kali selama 3 bulan.

B sepakat untuk membayar mobil A dengan harga Rp. xxx dengan termin pembayaran 3 kali selama 3 bulan.

Apabila dalam perjanjian tersebut, salah satu pihak merasa adanya unsur paksaan terhadap perjanjian jual beli, misalnya, maka pihak tersebut dapat mengajukan pembatalan atas perjanjian jual beli tersebut.

  1. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
  2. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
  3. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
  4. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
  5. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
  6. Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
  7. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

2. Adanya Kecakapan (syarat subjektif)

Dalam Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap, dalam Pasal 1330 juga dinyatakan bahwa ada beberapa orang yang dianggap tidak memiliki cakap untuk membuat perjanjian, yaitu:

  • orang yang belum dewasa
  • orang yang ditaruh dibawah pengampuan (curatele or conservatorship), seseorang dianggap berada di bawah pengampuan apabila ia sudah mencapai usia dewasa, akan tetapi karena keadaan mental atau pskikis yang dianggap kurang sempurna, maka dipersamakan dengan orang yang belum dewasa. Contohnya : orang gila, cacat, atau memiliki sifat boros berlebihan.
  • wanita yang telah menikah (namun berdasarkan surat edaran MA No. 3 Tahun 1963, seorang istri sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat perjanjian)

Menurut pasal 330 KUHPerdata, seseorang dianggap dewasa apabila telah berusia 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi telah menikah. Kemudian berdasarkan pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No 1/1974 menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun.

Berkaitan dengan wanita yang telah menikah, pasal 31 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa masing-masing pihak (suami atau isteri) berhak melakukan perbuatan hukum. Baca KPK Ajak Pengusaha Agar Tidak Korupsi

3. Adanya Suatu Hal Tertentu (syarat objektif)

Dalam Pasal 1333 KUHPerdata dijelaskan bahwa suatu perjanjian wajib memiliki objek  tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (certainty of terms), dimana terhadap objek tertentu tersebut, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajibannya.

Objek tersebut tidak selalu berbentuk barang/fisik, tetapi juga dapat berupa layanan jasa.  Suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Objek tersebut tidak hanya berupa barang dalam bentuk fisik, namun juga dapat berupa jasa yang dapat ditentukan jenisnya.

Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli, Bapak Amir berniat menjual motornya Honda Beat Tahun 2009 dengan harga Rp. 7,5 juta kepada Bapak Danu.  Dalam perjanjian, Bapak Amir secara jelas menyatakan barang apa yang akan dijual beserta jenis, harga, hingga ciri-ciri barang tersebut.

4. Sebab Yang Halal

Syarat terakhir agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum yaitu adanya kausa hukum yang halal.  Apabila objek dari perjanjian tersebut merupakan barang/jasa ilegal, atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan hukum, maka perjanjian semacam ini tentunya tidak sah dimata hukum.

Contohnya misalnya perjanjian jual beli narkoba, atau jasa penculikan dan lalin sebagainya.Berdasarkan pemaparan diatas, sebelum membuat perjanjian, perlu diperhatikan dan dipenuhi keempat syarat sah agar perjanjian tersebut sah dimata hukum dan dapat dilaksanakan sesuai hak dan kewajiban masing-masing para pihak.  Syarat-syarat tersebut bertujuan untuk memperjelas sebuah transaksi, atau kerjasama, agar tidak terjadi kerugian dari masing-masing pihak yang terikat.

Jika Anda sedang berencana untuk membuat perjanjian, anda perlu memperhatikan isi perjanjian dengan seksama, apakah hak dan kewajiban sudah sesuai kesepakatan bersama.  Agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa, dan terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan dari perjanjian tersebut.

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”:

  1. KABAR GEMBIRA TELAH DIBUKA: PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA) ANGKATAN IX ANGKATAN 2020 DPC PERADI BANDUNG BEKERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
  2. Nikson Kennedy Marpaung, S.H, M.H, CLA
  3. LIDOIWANTO SIMBOLON, SH
  4. INILAH DAFTAR ALAMAT DPC PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) SELURUH INDONESIA
  5. SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA
  6. Inilah Biografi Lengkap 7 Presiden Republik Indonesia Dari Dari Indonesia Merdeka Hingga Saat Ini
  7. Kabar Gembira, Ayo Ikuti Webinar Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) Bandung
  8. Ulasan Lengkap Tentang Dasar Hukum Pengangguhan Penahanan
  9. Profil Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
  10. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia
  11. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Negara Penerima Kerja
  12. Bagaimana Cara Mendirikan PT (Persero)
  13. Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Bahasa Inggris
  14. Sejarah KUHP Di Indonesia
  15. TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN
  16. TUJUAN HUKUM PIDANA
  17. MACAM-MACAM SANKSI PIDANA DAN PENJELASANNYA
  18. MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA
  19. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
  20. ADVOKAT ADALAH PENEGAK HUKUM, APA KATA HUKUM ???
  21. APA SAJA HAK – HAK ANDA DAN APA SAJA MEMBERI HUKUM YANG DILALUI KETIKA MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAIK DI KEPOLISAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG
  22. BIDANG PERLINDUNGAN & PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT DPC PERADI BANDUNG
  23. Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
  24. Profil Purnawirawan Walikota TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila
  25. Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan
  26. Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
  27. Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
  28. TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
  29. TEORI-TEORI PEMIDANAAN
  30. Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
  31. 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
  32. Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
  33. DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
  34. Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
  35. Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
  36. Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
  37. Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
  38. Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
  39. Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
  40. Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?
  41. RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja / Buruh
  42. Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
  43. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
  44. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
  45. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
  46. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
  47. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
  48. Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
  49. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

Leave a Comment

Your email address will not be published.