fbpx

Tips Membuat Perjanjian Kerjasama Bisnis Yang Baik

Tips Membuat Perjanjian Kerjasama Bisnis Yang Baik

Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ” Pada artikel kali ini, kami akan memberikan tips membuat perjanjian kerjasama bisnis yang baik. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha sebelum membuat perjanjian bisnis. Banyak kasus sengketa bisnis terjadi dikarenakan tidak adanya perjanjian kerjasama bisnis diawal.  Hal ini tentu sangat tidak diinginkan, apalagi terkait pinjaman modal dan investasi. Alhasil, bukan tidak mungkin kerjasama yang pada awalnya memiliki tujuan untuk menguntungkan para pihak pelaku bisnis, malah menjadi gagal dan merugikan. Baca juga artikel ini:

  1. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
  2. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
  3. Dalam Peraturan Perundang-Undangan Sering Dijumpai Istilah ‘Menimbang’ dan ‘Mengingat’, Apa Maksudnya ? “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”
  4. Ulasan Hukum Mengenai Alasan Dan Dasar Hukum Penghentian Penyidikan – Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners
  5. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”
  6. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 10 TAHUN 2020TENTANGBEA METERAI – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”
  7. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perkara Pidana Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap “Incraht” – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”
  8. Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
  9. Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
  10. TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
  11. TEORI-TEORI PEMIDANAAN
  12. Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
  13. 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
  14. Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
  15. DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
  16. Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
  17. Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
  18. Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
  19. Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
  20. Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
  21. Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
  22. Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?

Dengan adanya surat perjanjian kerjasama bisnis, tentu para pihak yang bekerjasama menjadi faham terkait apa yang menjadi hak dan kewajibannya masing-masing.  Sehingga diharapkan tentunya kerjasama dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berikut beberapa hal penting yang perlu diperhatikan para pelaku usaha sebelum membuat surat perjanjian kerjasama bisnis.

Bermitra dengan seorang yang sudah Anda kenal

Sebelum Anda melakukan kerjasama bisnis dengan seseorang, tentu yang pertama perlu anda lakukan adalah menjajaki mitra bisnis Anda.  Alangkah baiknya apabila Anda kenal baik dengan calon mitra bisnis Anda. Beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang calon mitra bisnis anda yaitu, bagaimana profilnya, bagaimana etika bisnisnya, dan bagaimana reputasinya. Informasi ini bisa saja Anda dapatkan melalui rekan-rekan terdekat, atau dengan mitra bisnisnya terdahulu.

  1. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
  2. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
  3. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
  4. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
  5. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
  6. Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
  7. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

Jangan memulai kegiatan bisnis, sebelum adanya kontrak perjanjian.

Sebelum kegiatan bisnis dimulai, untuk mengurangi risiko dari hal-hal yang tidak diinginkan, atau kesalahfahaman masing-masing pihak terhadap hak dan kewaijbannya, perjanjian bisnis harus sudah dibuat.

Buatlah perjanjian yang baik dan benar

Surat perjanjian perlu dibuat dengan baik dan benar, tidak bisa sembarangan agar dapat dikatakan sah dan diterima oleh seluruh pihak terkait. Berikut  beberapa point yang perlu diperhatikan untuk membuat perjanjian dengan baik dan benar.

  • Isinya jelas dan dimengerti masing-masing pihak.
  • tercantum dengan jelas hak dan kewajiban dari masing-masing pihak
  • dibuat secara sadar dan tidak ada paksaan.
  • tidak bertentangan dengan undang-undang
  • identitas dari para pihak harus tercantum dengan jelas
  • hasil dari kesepakatan masing-masing pihak.
  • terdapat mekanisme penyelesaian masalah apabila terjadi sengketa
  • adanya saksi dalam kontrak perjanjian tersebut

Demikian share singkat kami terkait tips membuat perjanjian kerjasama bisnis yang baik.

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”:

  1. KABAR GEMBIRA TELAH DIBUKA: PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA) ANGKATAN IX ANGKATAN 2020 DPC PERADI BANDUNG BEKERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
  2. Nikson Kennedy Marpaung, S.H, M.H, CLA
  3. INILAH DAFTAR ALAMAT DPC PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) SELURUH INDONESIA
  4. SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA
  5. Inilah Biografi Lengkap 7 Presiden Republik Indonesia Dari Dari Indonesia Merdeka Hingga Saat Ini
  6. Kabar Gembira, Ayo Ikuti Webinar Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) Bandung
  7. Ulasan Lengkap Tentang Dasar Hukum Pengangguhan Penahanan
  8. Profil Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
  9. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia
  10. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Negara Penerima Kerja
  11. Bagaimana Cara Mendirikan PT (Persero)
  12. Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Bahasa Inggris
  13. Sejarah KUHP Di Indonesia
  14. TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN
  15. TUJUAN HUKUM PIDANA
  16. MACAM-MACAM SANKSI PIDANA DAN PENJELASANNYA
  17. MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA
  18. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
  19. ADVOKAT ADALAH PENEGAK HUKUM, APA KATA HUKUM ???
  20. APA SAJA HAK – HAK ANDA DAN APA SAJA MEMBERI HUKUM YANG DILALUI KETIKA MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAIK DI KEPOLISAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG
  21. BIDANG PERLINDUNGAN & PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT DPC PERADI BANDUNG
  22. Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
  23. Profil Purnawirawan Walikota TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila
  24. Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan
  25. Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
  26. Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
  27. TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
  28. TEORI-TEORI PEMIDANAAN
  29. Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
  30. 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
  31. Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
  32. DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
  33. Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
  34. Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
  35. Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
  36. Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
  37. Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
  38. Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
  39. Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?
  40. RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja / Buruh
  41. Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
  42. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
  43. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
  44. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
  45. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
  46. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
  47. Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
  48. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *