Ulasan Mengenai Prosedur Dan Tata Cara Penentuan Nilai Lelang –“Law Firm Dr.Iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”:  Secara umum, lelang adalah aktivitas jual-beli benda atau jasa yang ditawarkan kepada orang banyak. Dimana, penawar dengan harga tertinggi yang berhak mendapatkan barang atau jasa tersebut. Sementara, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Pelaksanaan lelang, pengertian lelang adalah “penjualan benda yang dibuka untuk publik dengan penawaran harga secara lisan atau tertulis yang semakin menurun atau meningkat untuk mencapai harga tertinggi, yang sebelumnya didahului dengan pengumuman.”

• Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
• SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
• Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
• Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
• Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
• Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
• Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

-1. Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
0. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
1. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
2. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
3. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
4. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
5. Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
6. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

• Cara Menentukan Pilihan Hukum dan Yurisdiksi dalam Perjanjian
• Kedudukan Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha
• ULASAN MENGENAI DASAR HUKUM USAHA WARALABA (FRANCHISE)
• Ulasan Mengenai Seluk Beluk Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga)
• Ulasan Hukum Mengenai Jenis-jenis Intervensi Pihak Ketiga dalam Perkara Perdata

A. Prosedur dan tata cara penentuan Nilai Limit Lelang

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, setiap pelaksanaan lelang disyaratkan harus terdapat Nilai Limit atau nilai minimal barang yang akan dinilai, kecuali pada Lelang Noneksekusi Sukarela atas barang bergerak milik perorangan atau badan hukum/usaha swasta.
2. Sesuai Pasal 47 ayat (2) PMK No. 213/PMK.06/2020, penetapan Nilai Limit tersebut menjadi kewenangan dan tanggung jawab Penjual, bukan Pejabat Lelang.
3. Nilai limit ditetapkan oleh Penjual berdasarkan:
a. laporan hasil penilaian oleh Penilai;
b. laporan hasil penaksiran oleh Penaksir; atau
c. harga perkiraan sendiri;
sesuai dengan kriteria yang diatur dalam PMK No. 213/PMK.06/2020.
4. Ketentuan mengenai Nilai Limit secara lebih lengkap diatur dalam Pasal 47 s.d. 52 PMK No. 213/PMK.06/2020.

Upaya Hukum Eksekusi Terhadap Objek Hak Tanggungan Pada Kredit Macet
Tips Menghindari Pasal Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penilaian Aset
Ulasan Mengenai Ada Tiga Cara Pembagian Harta Warisan Di Indonesia
Ancaman Pidana Penjara Bagi Pelaku Menjaminkan Sertifikat Orang Lain Tanpa Seiziin Pemegang Hak
Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Dan Cara Penyelesaiannya

B. Larangan bagi Pejabat Lelang

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.06/2019 tentang Pejabat Lelang Kelas I, Pejabat Lelang Kelas I dilarang:
a. memimpin lelang tanpa disertai surat tugas;
b. dengan sengaja tidak hadir dalam pelaksanaan lelang yang telah dijadwalkan, kecuali telah mendapatkan persetujuan dari Kepala KPKNL;
c. membeli barang pada lelang yang dipimpinnya baik secara langsung maupun tidak langsung;
d. melakukan pungutan lain di luar yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melibatkan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah derajat pertama, suami/ isteri serta saudara sekandung Pejabat Lelang Kelas I menjadi peserta lelang dalam pelaksanaan lelang yang dipimpinnya; dan/atau
f. melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepatutan sebagai Pejabat Lelang Kelas I.
Dapat kami sampaikan bahwa Pejabat Lelang Kelas I merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan yang diangkat sebagai Pejabat Lelang yang merupakan pejabat umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

• Cara Menentukan Pilihan Hukum dan Yurisdiksi dalam Perjanjian
• Kedudukan Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha
• ULASAN MENGENAI DASAR HUKUM USAHA WARALABA (FRANCHISE)
• Ulasan Mengenai Seluk Beluk Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga)
• Ulasan Hukum Mengenai Jenis-jenis Intervensi Pihak Ketiga dalam Perkara Perdata

Selain itu, sebagai Penyelenggara Negara, Pejabat Lelang juga dilarang menerima gratifikasi sesuai UU Tipikor (Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001).

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”:

-1. KABAR GEMBIRA TELAH DIBUKA: PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA) ANGKATAN IX ANGKATAN 2020 DPC PERADI BANDUNG BEKERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
0. INILAH DAFTAR ALAMAT DPC PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) SELURUH INDONESIA
1. SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA
2. Inilah Biografi Lengkap 7 Presiden Republik Indonesia Dari Dari Indonesia Merdeka Hingga Saat Ini
3. Kabar Gembira, Ayo Ikuti Webinar Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) Bandung
4. Ulasan Lengkap Tentang Dasar Hukum Pengangguhan Penahanan
5. Profil Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
6. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia
7. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Negara Penerima Kerja
8. Bagaimana Cara Mendirikan PT (Persero)
9. Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Bahasa Inggris
10. Sejarah KUHP Di Indonesia
11. TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN
12. TUJUAN HUKUM PIDANA
13. MACAM-MACAM SANKSI PIDANA DAN PENJELASANNYA
14. MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA
15. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
16. ADVOKAT ADALAH PENEGAK HUKUM, APA KATA HUKUM ???
17. APA SAJA HAK – HAK ANDA DAN APA SAJA MEMBERI HUKUM YANG DILALUI KETIKA MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAIK DI KEPOLISAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG
18. BIDANG PERLINDUNGAN & PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT DPC PERADI BANDUNG
19. Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
20. Profil Purnawirawan Walikota TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila
21. Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan
22. Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
23. Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
24. TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
25. TEORI-TEORI PEMIDANAAN
26. Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
27. 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
28. Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
29. DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
30. Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
31. Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
32. Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
33. Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
34. Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
35. Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
36. Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?
37. RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja / Buruh
38. Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
39. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
40. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
41. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
42. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
43. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
44. Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
45. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

• Cara Menentukan Pilihan Hukum dan Yurisdiksi dalam Perjanjian
• Kedudukan Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha
• ULASAN MENGENAI DASAR HUKUM USAHA WARALABA (FRANCHISE)
• Ulasan Mengenai Seluk Beluk Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga)
• Ulasan Hukum Mengenai Jenis-jenis Intervensi Pihak Ketiga dalam Perkara Perdata