Ulasan Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Pada Tahap Penyidikan: Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum.

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s : Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, berbunyi:“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Dan selanjutnya mengenai Tersangka sesuai Pasal 1 butir 14 KUHAP, berbunyi: “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Hak-hak tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia telah secara resmi mendapatkan pengakuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Selain dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP tersebut, secara implisit beberapa hak lainnya juga diatur dalam beberapa pasal dalam KUHAP. Hak-hak tersangka yang tercantum dalam KUHAP dapat disebutkan sebagai berikut:

Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan dengan segera (Pasal 50 ayat (1));
Hak tersangka perkaranya segera diajukan ke pengadilan (Pasal 50 ayat (2));
Hak tersangka untuk mempersiapkan pembelaan dan diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 huruf a);
Pada tingkat penyidikan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52);
Hak tersangka untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1)), dan dalam hal tersangka bisu atau tuli (Pasal 53 ayat (2));
Hak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukumnya selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54);
Hak tersangka untuk memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55);
Hak tersangka untuk mendapat penasihat hukum yang ditunjuk, dalam hal tidak mempunyai penasihat hukum sendiri dengan disangka/didakwa melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati, pidana lima belas tahun atau lebih, tersangka tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih (Pasal 56 ayat (1), dan hak mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma Pasal 56 ayat (2);
Hak tersangka yang ditahan untuk menghubungi penasihat hukumnya (Pasal 57 ayat (1);
Hak untuk menerima kunjungan dokter pribadi (Pasal 58);
Hak untuk diberitahukan tentang penahanan atas dirinya pada semua tingkat pemeriksaan kepada keluarganya (Pasal 59);
Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan keluarga guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan atau usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60);
Hak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan keluarga dalam kaitan kepentingan pekerjaan (Pasal 61);
Hak mengirim surat kepada penasihat hukum dan menerima surat dari penasihat hukum atau sanak keluarganya (Pasal 62 ayat (1));
Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63);
Hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang dapat menguntungkannya (Pasal 65);
Hak tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66);
Hak tersangka untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68);

Selain dari hak-hak tersangka yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP tersebut, perlindungan atas hak-hak tersangka ini juga diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu:

“Setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.” (Satjipto Rahardjo, 1992:167-168).

Berdasarkan ketentuan di atas, maka seseorang yang menjadi tersangka harus diberikan hak-hak sebagai bentuk perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi yang dimiliki. Prinsip ini ditinjau dari segi teknis juridis atau teknis penyidikan dinamakan “Prinsip akusatoir”, yaitu menempatkan kedudukan tersangka sebagai subjek dan bukan sebagai objek dalam setiap tingkat pemeriksaan. Sehingga ia harus diperlakukan dan dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan yang menjurus pada pengabaian kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan harga diri.

Ulasan Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Pada Tahap Penyidikan: Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”:

Leave a Comment Cancel Reply

Layanan Pelanggan

Contact Details