Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Penyelesaian perkara perdata memiliki cara kerja yang berbeda dengan perkara pidana. Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan, misalnya perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa, pembagian harta bersama, perceraian, dan sebagainya.
Menurut advokat Emir Pohan dari Emir Pohan & Partners, terdapat perbedaan mendasar antara perkara perdata dan perkara pidana. Jika perkara perdata adalah perkara terkait hubungan perseorangan dengan perseorangan yang lain, perkara pidana menyangkut hubungan perseorangan dengan publik atau negara. Baca juga artikel ini:
- Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
- SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
- Dalam Peraturan Perundang-Undangan Sering Dijumpai Istilah ‘Menimbang’ dan ‘Mengingat’, Apa Maksudnya ? “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”
- Ulasan Hukum Mengenai Alasan Dan Dasar Hukum Penghentian Penyidikan – Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners
- PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 10 TAHUN 2020TENTANGBEA METERAI – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”
- Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perkara Pidana Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap “Incraht” – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”
- Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
- Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
- TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
- TEORI-TEORI PEMIDANAAN
- Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
- 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
- Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
- DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
- Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
- Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
- Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
- Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
- Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
- Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
- Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?
Selain itu dalam proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan, dua lawyer dari masing-masing pihak akan saling berhadapan dalam persidangan. Sedangkan dalam perkara pidana, lawyer yang mewakili terdakwa akan menghadapi jaksa penuntut.
Sama halnya dengan perkara pidana yang berujung pada meja hijau, perkara perdata juga bisa berakhir di pengadilan. Hanya saja, lanjut Emir, kasus-kasus perdata masih memiliki opsi lain di luar pengadilan (non ajudikatif) seperti negosiasi dan mediasi. Bahkan langkah non ajudikatif ini sangat dianjurkan dalam sengketa-sengketa perdata sebelum memutuska membawa perkara ke meja hijau.
“Kalau dari pengalaman saya, memang tidak ada satu mekanisme atau tahapan apa yang harus dilakukan dalam menyelesaikan sengketa perdata, terkecuali jika sengketa terpaksa di bawa ke pengadilan. Ada dua cara, bisa pakai cara non ajudikatif yang tidak berlawanan dan bertentangan seperti mediasi atau negosiasi. Jadi ketika kita berselisih dengan seseorang itu cara yang bisa tempuh salah satunya dengan non ajudikatif, ngomong baik-baik negosiasi, kalau tidak berhasil baru lanjut ke mediasi,” kata Emir dalam Live IG Klinik Hukumonline “Strategi Advokat Atasi Sengketa Perdata Secara Efektif,” Jumat (21/5).
Dalam proses negosiasi, para pihak berinisiatif untuk melakukan pertemuan, membahas dan mencari jalan keluar atas persoalan yang ada. Jika tidak ada titik temu, mediasi bisa dilakukan dengan melibatkan mediator untuk mencari jalan tengah dan win-win solution bagi kedua belah pihak.
Emir mengingatkan bahwa negosiasi dan mediasi yang sukses akan memberikan hasil yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun jika cara non ajudikatif ini gagal, maka sengketa akan berlabuh ke pengadilan, di mana akan ada pihak yang menang dan kalah.
“Kalau menempuh cara ajudikatif, maka melibatkan lembaga pemutus, harus ada yang kalah dan menang. Nah ini yang dikenal dengan lembaga pengadilan atau arbitrase. Sebenarnya kalau masih non ajudikatif dan menyelesaikan sengketa dengan cara baik-baik itu terserah para pihak, sebeas-bebasnya dalam praktek dengan cara yang bisa diterima oleh kedua belah pihak dan sefleksibel mungkin,” jelasnya.
Sebagai pihak yang berpengalaman dalam menangani sengketa perdata, Emir mengaku mendapatkan instruksi untuk menyelesaikan perkara di tahap negosiasi. Langkah ini banyak dipilih karena lebih menguntungkan klien baik dari sisi biaya maupun waktu, jika dibanding dengan sengketa yang berlabuh ke pengadilan.
- Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
- SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
- Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
- Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
- Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
- Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
- Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata
- Upaya Hukum Eksekusi Terhadap Objek Hak Tanggungan Pada Kredit Macet
- Tips Menghindari Pasal Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penilaian Aset
- Ulasan Mengenai Ada Tiga Cara Pembagian Harta Warisan Di Indonesia
- Ancaman Pidana Penjara Bagi Pelaku Menjaminkan Sertifikat Orang Lain Tanpa Seiziin Pemegang Hak
- Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Dan Cara Penyelesaiannya
“Kami sebagai penyelenggara selalu berkomitmen membatasi jumlah peserta PKPA. Hal ini guna menjaga kualitas dari PKPA agar tercipta suasana kelas yang kondusif,” ungkap Ramos Pandia, Chief Operating Officer Hukumonline.
Untuk itu, Emir menegaskan ada tujuh poin penting bagi lawyer agar sengketa perdata dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Pertama, kedua belah pihak yang bersengketa harus memiliki niat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam hal ini penyelesaian sengketa secara non ajudikatif harus dikedepankan bagi kedua belah pihak.
Kedua, baik dari sisi klien dan advokat kedua belah pihak harus memahami duduk permasalahan, melakukan review dokumentasi dan faktual. “Kita harus pahami dulu masalahnya apabila kita dari sisi pihak yang melakukan klaim atau menerima klaim, harrus lihat apakah klaim itu punya dasar, dan harus liat juga apakah dalam suatu klaim itu kita punya salah dalam kaitan dengan dispute itu sendiri,” jelasnya.
Ketiga, klien dan advokat harus memiliki target realistis dan bisa diterima dalam menyelesaikan masalah. Artinya klaim yang diajukan oleh klien harus bisa dinegosiasikan untuk mencari keputusan yang adil tanpa harus ke pengadilan, dan keempat adalah memahami poin-poin yang akan dinegosiasikan.
Kelima, memilih konsultan hukum yang memahami persoalan. Emir menjelaskan hal ini menjadi poin penting karena dalam proses negosiasi, lawyer atau konsultan hukum tidak hanya memberikan masukan terkait legal, namun juga memberikan masukan terkait komersial.
Keenam, klien harus terlibat dalam penyelesaian sengketa kendati sudah menunjuk advokat untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Dan ketujuh adalah memanfaatkan mediasi ketika perkara harus berlabuh ke pengadilan.
“Bagi klien harus dipahami benar, meskipun pihak klien sudah men-engage lawyer, tapi ini masalah anda, artinya lawyer hanya tools. Jadi klien harus in charge, kalau udh ada lawyer terserah, itu enggak bisa. Dan kalau harus masuk ke pengadilan saya sarankan memanfaatkan mediasi dengan baik. Kadang-kadang memang harus digugat dulu baru mau duduk bersama, dan bagi penggugat jangan karena menggugat menutup ruang negosiasi atau mediasi. Sengketa perdata itu makan waktu dan bagusnya ya diselesaikan baik-baik,” pungkasnya.
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”:
- KABAR GEMBIRA TELAH DIBUKA: PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA) ANGKATAN IX ANGKATAN 2020 DPC PERADI BANDUNG BEKERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
- Nikson Kennedy Marpaung, S.H, M.H, CLA
- LIDOIWANTO SIMBOLON, SH
- INILAH DAFTAR ALAMAT DPC PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) SELURUH INDONESIA
- SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA
- Inilah Biografi Lengkap 7 Presiden Republik Indonesia Dari Dari Indonesia Merdeka Hingga Saat Ini
- Kabar Gembira, Ayo Ikuti Webinar Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) Bandung
- Ulasan Lengkap Tentang Dasar Hukum Pengangguhan Penahanan
- Profil Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
- Perlindungan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia
- Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Negara Penerima Kerja
- Bagaimana Cara Mendirikan PT (Persero)
- Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Bahasa Inggris
- Sejarah KUHP Di Indonesia
- TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN
- TUJUAN HUKUM PIDANA
- MACAM-MACAM SANKSI PIDANA DAN PENJELASANNYA
- MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA
- ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
- ADVOKAT ADALAH PENEGAK HUKUM, APA KATA HUKUM ???
- APA SAJA HAK – HAK ANDA DAN APA SAJA MEMBERI HUKUM YANG DILALUI KETIKA MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAIK DI KEPOLISAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG
- BIDANG PERLINDUNGAN & PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT DPC PERADI BANDUNG
- Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
- Profil Purnawirawan Walikota TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila
- Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan
- Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
- Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
- TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
- TEORI-TEORI PEMIDANAAN
- Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
- 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
- Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
- DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
- Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
- Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
- Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
- Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
- Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
- Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
- Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?
- RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja / Buruh
- Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
- Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
- SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
- Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
- Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
- Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
- Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
- Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata
- Dalam Peraturan Perundang-Undangan Sering Dijumpai Istilah ‘Menimbang’ dan ‘Mengingat’, Apa Maksudnya ? “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”
- Ulasan Hukum Mengenai Alasan Dan Dasar Hukum Penghentian Penyidikan – Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners
- PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 10 TAHUN 2020TENTANGBEA METERAI – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”
- Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perkara Pidana Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap “Incraht” – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”