Tips Hukum Tips Membeli Tanah Girik-  “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. M.H. & Partner’s ”

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. M.H. & Partner’s ”:  Tanah girik adalah tanah yang tidak memiliki sertifikat hak atas tanah yang sah dan resmi, yang mana pemilik hanya memiliki bukti kepemilikan berupa surat girik sebagai bukti hak penguasaan. 

Baca juga artikel ini:

-1. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
0. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
1. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
2. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
3. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
4. Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
5. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

Selanjutnya jika anda ingin membeli tanah Girik alangkah lebih baik anda harus memahami hal-hal berikut ini, yaitu:

1. Pastikan dulu bahwa girik yang dipakai adalah girik asli.
2. Minta bukti pembayaran PBB dari pemilik girik.
3. Pastikan bahwa tanah sedang tidak dijaminkan kepada pihak lain.
4. Dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
5. Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual. Penelitian ini merupakan bentuk iktikad baik dari pembeli.
6. Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.
7. Melakukan konversi girik menjadi sertifikat hak milik

Selanjutnya jika sudah memahami hal tersebut diatas, jika ingin mengurusnya dapat mengikut hal berikut ini, yaitu:

1. Mengurus Dokumen di Kantor Kelurahan 

Sebelum ke BPN, Anda harus terlebih dahulu mengurus dokumen terkait tanah tersebut ke kantor desa atau kelurahan setempat. Adapun Dokumen yang harus diurus, meliputi: 

• Surat Keterangan Tidak Sengketa: Surat ini wajib ditandatangani oleh kepala desa beserta sejumlah saksi seperti RT dan RW setempat. Isinya menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
• Surat Keterangan Riwayat Tanah: Surat ini berfungsi sebagai penjelasan secara tertulis mengenai riwayat penguasaan tanah dari awal.
• Surat Keterangan Penguasaan Tanah secara Sporadik: Dokumen yang mencantumkan waktu perolehan penguasaan tanah didapatkan.

2. Datangi Kantor ATR/BPN Setempat

Tidak cuma surat-surat dari kelurahan, ada pula sejumlah dokumen pribadi yang perlu dipersiapkan sebelum mendatangi BPN, seperti:

• Fotokopi KTP dan KK
• Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan serta bukti pembayaran
• Bukti-bukti peralihan tanah
• Surat pernyataan memasang tanda batas
• Surat girik asli (fotokopi letter C apabila surat hilang).

Ajukan permohonan berkas di loket penerimaan dan serahkan keseluruhan dokumen tersebut. Selanjutnya, dokumen akan diverifikasi kebenarannya oleh BPN. 

3. Pengukuran Tanah dan Penerbitan Surat Ukur

Setelah memenuhi persyaratan untuk sertifikasi tanah girik, petugas BPN akan mengunjungi lokasi tanah dan melakukan pengukuran. Saat hendak melakukan pengukuran tanah, petugas BPN wajib temani saksi dan memegang surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan. Setelah itu, hasil pengukuran tanah akan dicetak dan dipetakan di BPN, serta disahkan pejabat yang berwenang. Jika sudah, BPN akan menerbitkan surat ukur tanah yang legal.

Baca juga artikel ini:

-1. Sejarah KUHP Di Indonesia
0. TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN
1. TUJUAN HUKUM PIDANA
2. MACAM-MACAM SANKSI PIDANA DAN PENJELASANNYA
3. MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA
4. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
5. ADVOKAT ADALAH PENEGAK HUKUM, APA KATA HUKUM ???
6. APA SAJA HAK – HAK ANDA DAN APA SAJA MEMBERI HUKUM YANG DILALUI KETIKA MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAIK DI KEPOLISAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG
7. BIDANG PERLINDUNGAN & PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT DPC PERADI BANDUNG
8. Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
9. Profil Purnawirawan Walikota TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila
10. Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan
11. Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
12. Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
13. TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
14. TEORI-TEORI PEMIDANAAN
15. Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
16. 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
17. Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
18. DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
19. Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
20. Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
21. Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
22. Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
23. Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
24. Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
25. Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?
26. RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja / Buruh
27. Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
28. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
29. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
30. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
31. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
32. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
33. Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
34. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

• Bagaimana Status Karyawan Perusahaan yang Diakuisisi
• Apa Sih Yang Perlu Diperhatikan Saat Akuisisi Perusahaan Terbuka
• Ulasan Mengenai Foto, Informasi Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Secara Hukum
• Ulasan Mengenai Perbedaan Konsolidasi, Merger Dan Akuisisi
• Bursa Efek Indonesia Menerbitkan Tata Cara Perdagangan Saham Selama Pandemi Covid-19

4. Pengumuman Data Yuridis

Tahap selanjutnya adalah pengumuman data yuridis di kantor BPN, biasanya, pengumuman ini memiliki waktu hingga 60 hari kerja. Lalu, BPN akan mengeluarkan Surat Keputusan perubahan lahan girik menjadi tanah bersertifikat.

5. Lakukan Pembayaran 

Setelah itu, Anda akan diarahkan untuk melakukan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB), besaran bea ini dikenakan sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) beserta luas tanah yang diajukan. Demikian semoga bermamfaat.

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. M.H. & Partner’s ”:

-1. KABAR GEMBIRA TELAH DIBUKA: PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA) ANGKATAN IX ANGKATAN 2020 DPC PERADI BANDUNG BEKERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
0. Nikson Kennedy Marpaung, S.H, M.H, CLA
1. LIDOIWANTO SIMBOLON, SH
2. INILAH DAFTAR ALAMAT DPC PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) SELURUH INDONESIA
3. SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA
4. Inilah Biografi Lengkap 7 Presiden Republik Indonesia Dari Dari Indonesia Merdeka Hingga Saat Ini
5. Kabar Gembira, Ayo Ikuti Webinar Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) Bandung
6. Ulasan Lengkap Tentang Dasar Hukum Pengangguhan Penahanan
7. Profil Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
8. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Negara Penerima Kerja
10. Bagaimana Cara Mendirikan PT (Persero)
11. Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Bahasa Inggris
12. Sejarah KUHP Di Indonesia
13. TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN
14. TUJUAN HUKUM PIDANA
15. MACAM-MACAM SANKSI PIDANA DAN PENJELASANNYA
16. MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA
17. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
18. ADVOKAT ADALAH PENEGAK HUKUM, APA KATA HUKUM ???
19. APA SAJA HAK – HAK ANDA DAN APA SAJA MEMBERI HUKUM YANG DILALUI KETIKA MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAIK DI KEPOLISAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG
20. BIDANG PERLINDUNGAN & PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT DPC PERADI BANDUNG
21. Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
22. Profil Purnawirawan Walikota TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila
23. Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan
24. Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
25. Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
26. TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
27. TEORI-TEORI PEMIDANAAN
28. Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
29. 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
30. Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
31. DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
32. Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
33. Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
34. Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
35. Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
36. Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
37. Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
38. Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?
39. RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja / Buruh
40. Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
41. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
42. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
43. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
44. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
45. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
46. Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
47. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

• Penundaan Eksekusi Atas Dasar Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)
• Ulasan Mengenai Penundaan Eksekusi Atas Dasar Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)
• PERLAWANAN PIHAK KETIGA (Derden Verzet) Dalam Perkara Perdata
• Upaya Hukum Eksekusi Terhadap Objek Hak Tanggungan Pada Kredit Macet
• Tips Menghindari Pasal Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penilaian Aset

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Saturan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah kemudian diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Saturan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah kemudian diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.