Apa Sih Yang Perlu Diperhatikan Saat Akuisisi Perusahaan Terbuka

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Pengambilalihanatau yang dikenal dengan istilah akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.[1]

Sedangkan Perusahaan Terbuka adalah emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.[2] Patut diketahui, dalam hal terjadinya akuisisi, maka hanya terjadi peralihan pengendalian atas perseroan tersebut.

Baca juga artikel ini:

1. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
2. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
3. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
4. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
5. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
6. Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
7. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

Adapun yang dimaksud dengan Pengendali Perusahaan Terbuka (“Pengendali”) adalah pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:[3]

1. memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau
2. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka.

Untuk melakukan akuisisi sebuah perusahaan terbuka, berikut beberapa peraturan yang harus diperhatikan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“Peraturan OJK 31/2015”);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 /POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“Peraturan OJK 42/2020”).

Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk melakukan akuisisi internal antara lain:

1. Perusahaan Terbuka wajib memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), dalam hal:[4]

1. Nilai Transaksi Afiliasi memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS;
2. Transaksi Afiliasi yang dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perusahaa Terbuka; dan/atau
3. Melakukan Transaksi Afiliasi yang berdasarkan pertimbangan OJK memerlukan persetujuan pemegang saham independen.

Persetujuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi pemegang saham independen agar mereka dapat menolak suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

2. Menyampaikan laporan informasi perubahan pengendalian

Emiten atau Perusahaan publik wajib menyampaikan laporan informasi atau fakta material berupa perubahan dalam pengendalian baik langsung maupun tidak langsung terhadap emiten atau perusahaan publik kepada OJK dan melakukan pengumuman kepada masyarakat.[5]

3. Melakukan penawaran tender

Pengendali baru wajib melaksanakan penawaran tender selama 30 puluh hari setelah pengumuman berupa teks melalui 1 surat kabar harian yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek.[6] Kewajiban ini bertujuan agar pemegang saham yang akan menjual saham harus menyerahkan saham ke kustodian yang ditunjuk Pengendali baru.[7]

Adapun harga pembelian saham Perusahaan Terbuka dalam penawaran tender ditetapkan:[8]

1. Dalam hal pengambilalihan dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, harga pembelian saham paling rendah sebesar:

1. harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam jangka waktu 90 hari terakhir:
   1. sebelum pengumuman Pengambilalihan berdaarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a;
   2. sebelum pengumuman negosiasi berdasarkan Pasal 4 ayat (2), jika calon Pengendali baru mengumumkan negosiasi;
   3. sebelum pengumuman informasi menurut Peraturan OJK mengenai penambahan modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu yang telah mengungkapkan informasi mengenai calon Pengendali baru, jika Pengambilalihan terjadi karena penambahan modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu; atau
   4. sebelum keterbukaan informasi berdasarkan Peraturan OJK mengenai penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu, jika Pengambilalihan terjadi karena penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu; atau
2. harga Pengambilalihan yang sudah dilakukan, mana yang paling tinggi.

2. Dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, namun selama 90 hari atau lebih sebelum pengumuman berdasarkan huruf a angka 1 huruf a) sampai dengan huruf d) tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, harga pembelian saham paling rendah sebesar:

1. harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya; atau
2. harga Pengambilalihan yang sudah dilakukan, mana yang paling tinggi.

3. Dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek, harga pembelian saham paling rendah sebesar:

1. harga Pengambilalihan yang sudah dilakukan; atau
2. harga wajar yang ditetapkan oleh penilai yang terdaftar di OJK, mana yang paling tinggi.

4. Dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, harga pembelian saham paling rendah sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman berdasarkan huruf a angka 1 huruf a) sampai dengan huruf d);
5. Dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, namun selama 90 hari atau lebih sebelum pengumuman Pengambilalihan berdasarkan huruf a angka 1 huruf a) sampai dengan huruf d) tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, harga pembelian saham paling rendah sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya; atau
6. Dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek, harga pembelian saham paling rendah sama dengan harga wajar yang ditetapkan oleh penilai yang terdaftar di OJK.

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”:

-1. KABAR GEMBIRA TELAH DIBUKA: PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA) ANGKATAN IX ANGKATAN 2020 DPC PERADI BANDUNG BEKERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
0. Nikson Kennedy Marpaung, S.H, M.H, CLA
1. LIDOIWANTO SIMBOLON, SH
2. Priston Tampubolon, S.H
3. INILAH DAFTAR ALAMAT DPC PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) SELURUH INDONESIA
4. SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA
5. Inilah Biografi Lengkap 7 Presiden Republik Indonesia Dari Dari Indonesia Merdeka Hingga Saat Ini
6. Kabar Gembira, Ayo Ikuti Webinar Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) Bandung
7. Ulasan Lengkap Tentang Dasar Hukum Pengangguhan Penahanan
8. Profil Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia
10. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Negara Penerima Kerja
11. Bagaimana Cara Mendirikan PT (Persero)
12. Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Bahasa Inggris
13. Sejarah KUHP Di Indonesia
14. TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN
15. TUJUAN HUKUM PIDANA
16. MACAM-MACAM SANKSI PIDANA DAN PENJELASANNYA
17. MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA
18. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
19. ADVOKAT ADALAH PENEGAK HUKUM, APA KATA HUKUM ???
20. APA SAJA HAK – HAK ANDA DAN APA SAJA MEMBERI HUKUM YANG DILALUI KETIKA MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAIK DI KEPOLISAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG
21. BIDANG PERLINDUNGAN & PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT DPC PERADI BANDUNG
22. Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
23. Profil Purnawirawan Walikota TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila
24. Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan
25. Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
26. Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
27. TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
28. TEORI-TEORI PEMIDANAAN
29. Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
30. 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
31. Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
32. DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
33. Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
34. Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
35. Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
36. Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
37. Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
38. Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
39. Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?
40. RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja / Buruh
41. Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
42. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
43. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
44. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
45. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
46. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
47. Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
48. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

• Ulasan Mengenai Foto, Informasi Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Secara Hukum
• Ulasan Mengenai Perbedaan Konsolidasi, Merger Dan Akuisisi
• Bursa Efek Indonesia Menerbitkan Tata Cara Perdagangan Saham Selama Pandemi Covid-19
• Jokowi Widodo Presiden RI Tegaskan: “Tidak Akan Lindungi Pejabat yang Terlibat Korupsi”
• Ulasan Hukum Mengenai Masa Daluwarsa Penuntutan Tindak Pidana

Sumber: hukumonline

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 /POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

---

1. Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 /POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK 9/2018”)
3. Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK 9/2018
4. Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan OJK 42/2020
5. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 huruf k Peraturan OJK 31/2015
6. Pasal 14 huruf (a) jo. Pasal 13 Peraturan OJK 9/2018
7. Pasal 15 Peraturan OJK 9/2018
8. Pasal 17 Peraturan OJK 9/2018