Pengadilan Tinggi Bandung

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Pengadilan Tinggi (PT) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang lebih tinggi dari Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding (untuk mengajukan upaya hukum banding) terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri.

A. Sejarah Pengadilan Tinggi Bandung

Sebelum Pengadilan Tinggi Bandung dibentuk adalah merupakan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta, namun setelah terbit Undang Undang Nomor 1 Tahun 1969 Tanggal 11 Maret Tahun 1969 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bandung, maka Pengadilan Tinggi Bandung yang meliputi wilayah hukum Propinsi Jawa Barat termasuk wilayah Banten melakukan operasionalnya, kemudian pada tahun 2004 dibentuk pula Pengadilan Tinggi Banten yang meliputi wilayah Propinsi Banten.

Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana Pengadilan Tinggi Lainnya mempunyai Tugas Pokok yaitu Menerima, Memeriksa dan Memutuskan Perkara Banding yang masuk, sedangkan fungsinya adalah melakukan urusan administrasi kesekretariatan berupa urusan kepegawaian, keuangan dan tata laksana, disamping itu juga urusan administraasi kepaniteraan berupa urusan kepaniteraan perdata, pidana dan hokum, menyiapkan program dan evaluasi, melakukan hubungan masyarakat, melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap satuan kerja/jajarannya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung. Disamping itu juga melakukan pembinaan ketatalaksanaan dan sarana serta Pembinaan teknis Pengadilan.

  1. Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
  2. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
  3. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
  4. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
  5. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
  6. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
  7. Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
  8. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Bandung pada umumnya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan maupun petunjuk-petunjuk Pimpinan Mahkamah Agung RI

Adapun dalam pelaksanaan tugas dimaksud ditemukan adanya hambatan-hambatan yang telah diusahakan untuk diatasi, namun demikian masih terdapat pelaksanaan tugas atau program yang belum terselesaikan.

Perlu kami sampaikan bahwa Propinsi Jawa Barat yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung meliputi:

  1. 17 (tujuh belas) Kabupaten dan 7 (tujuh) Kota, yaitu : Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Indramayu, Kab. Subang, Kab. Purwakarta, Kab. Karawang, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat.
  2. Luas wilayah 3.709.528,44 HA terdiri dari hutan, rawa, sungai, danau, gunung, air, pantai, tanah, dll
  3. Penduduk 39.140.812 jiwa

B. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Bandung

Di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung terdapat beberapa wilayah Satuan Kerja, yaitu:

  1. Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung
  2. Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bekasi
  3. Pengadilan Negeri Kelas I A Tasikmalaya
  4. Pengadilan Negeri Kelas I A Cibinong
  5. Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung
  6. Pengadilan Negeri Kelas I B Bogor
  7. Pengadilan Negeri Kelas I B Sukabumi
  8. Pengadilan Negeri Kelas I B Cianjur
  9. Pengadilan Negeri Kelas I B Karawang
  10. Pengadilan Negeri Kelas I B Indramayu
  11. Pengadilan Negeri Kelas I B Cirebon
  12. Pengadilan Negeri Kelas I B Sumber
  13. Pengadilan Negeri Kelas I B Cibadak
  14. Pengadilan Negeri Kelas I B  Garut
  15. Pengadilan Negeri Kelas I B  Ciamis
  16. Pengadilan Negeri Kelas I B Purwakarta
  17. Pengadilan Negeri Kelas I B  Subang
  18. Pengadilan Negeri Kelas I B  Sumedang
  19. Pengadilan Negeri Kelas I B Depok
  20. Pengadilan Negeri Kelas II Kuningan
  21. Pengadilan Negeri Kelas II Majalengka
  22. Pengadilan Negeri Kelas II Cikarang
  23. Pengadilan Negeri Kelas II Banjar
  24. Wilayah Pengadilan Negeri Purwakarta di Wanayasa
  25. Wilayah Pengadilan Negeri Ciamis di Pangandaran
  26. Wilayah Pengadilan Negeri Sumedang di Darmaraja
  27. Wilayah Pengadilan Negeri Bale Bandung di Ciwidey
  28. Wilayah Pengadilan Negeri Sumber di Ciledug
  29. Wilayah Pengadilan Negeri Cibadak di Pelabuhan Ratu

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”:

  1. KABAR GEMBIRA TELAH DIBUKA: PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA) ANGKATAN IX ANGKATAN 2020 DPC PERADI BANDUNG BEKERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
  2. INILAH DAFTAR ALAMAT DPC PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) SELURUH INDONESIA
  3. SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA
  4. Inilah Biografi Lengkap 7 Presiden Republik Indonesia Dari Dari Indonesia Merdeka Hingga Saat Ini
  5. Kabar Gembira, Ayo Ikuti Webinar Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) Bandung
  6. Ulasan Lengkap Tentang Dasar Hukum Pengangguhan Penahanan
  7. Profil Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
  8. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia
  9. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Negara Penerima Kerja
  10. Bagaimana Cara Mendirikan PT (Persero)
  11. Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Bahasa Inggris
  12. Sejarah KUHP Di Indonesia
  13. TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN
  14. TUJUAN HUKUM PIDANA
  15. MACAM-MACAM SANKSI PIDANA DAN PENJELASANNYA
  16. MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA
  17. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
  18. ADVOKAT ADALAH PENEGAK HUKUM, APA KATA HUKUM ???
  19. APA SAJA HAK – HAK ANDA DAN APA SAJA MEMBERI HUKUM YANG DILALUI KETIKA MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAIK DI KEPOLISAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG
  20. BIDANG PERLINDUNGAN & PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT DPC PERADI BANDUNG
  21. Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
  22. Profil Purnawirawan Walikota TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila
  23. Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan
  24. Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
  25. Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
  26. TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
  27. TEORI-TEORI PEMIDANAAN
  28. Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
  29. 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
  30. Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
  31. DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
  32. Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
  33. Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
  34. Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
  35. Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
  36. Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
  37. Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
  38. Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?
  39. RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja / Buruh
  40. Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
  41. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
  42. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
  43. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
  44. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
  45. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
  46. Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
  47. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *