
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.
A. Sejarah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A
Adapun lokasi bangunan Pengadilan Negeri Bale Bandung beralamat di Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung dengan Luas Tanah adalah 5885 m2 dengan sertifikat Nomor : 4218/90 (Hak Guna Pakai). Pada tahun 1980 Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Barat mendapat alokasi dana melalui APBN tahun 1980 Nomor : 90/Xlll/3/1980 tanggal 18 Maret 1980 yang peruntukannya adalah pada pengadaan tanah untuk pembangunan Pengadilan Negeri Bale Bandung. Dan pada tahun 1982 dengan menggunakan anggaran APBN pula dibangun Kantor Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Luas Bangunan adalah 624 M2 dengan biaya seluruhnya adalah sebesar Rp. 56.893.000,- (limapuluh enam juta delapan rates sembilan puluh tiga ribu rupiah). Kemudian pada tahun 1986, Pengadilan Negeri Bale Bandung memperluas lahan / tanah sebesar 400 M2 yang sumber perolehannya menggunakan anggaran APBN tahun 1985 yaitu DIP Nomor 075/XIII/3/1985 tanggal 11 Maret 1985 sebesar Rp. 75.059.000,- (tujuh puluh lima juta lima puluh sembilan ribu rupiah).
- Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
- Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
- SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
- Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
- Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
- Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
- Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
- Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata
- Cara Menentukan Pilihan Hukum dan Yurisdiksi dalam Perjanjian
- Kedudukan Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha
- ULASAN MENGENAI DASAR HUKUM USAHA WARALABA (FRANCHISE)
- Ulasan Mengenai Seluk Beluk Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga)
- Ulasan Hukum Mengenai Jenis-jenis Intervensi Pihak Ketiga dalam Perkara Perdata
Pengadilan Negeri Bale Bandung terletak + 25 Km dari Kota Bandung (sebelah selatan Kota Bandung). Letak kantor pemerintahan Kabupaten Bandung pada awal tahun 1980 masih berada di Bale Endah, namun pada tahun 1986 Kabupaten Bandung ii-iengalami musibah Banjir besar dengan meluapnya sungai Citarum yang pada saat itu mengakibatkan terendamnya daerah Wilayah Bale Endah yang mencapai kedalaman antara 2 s/d 3 Meter, dan setelah kejadian musibah tersebut maka ibu kota Kabupaten Bandung dipindahkan ke arah Barat yaitu ke daerah Soreang sedangkan untuk Pengadilan Negeri tetap menempati tempat semula yaitu di Wilayah Kecamatan Bale Endah.
Kemudian pada tahun 1997 Pengadilan Negeri Bale Bandung memperluas bangunan gedung kantor seluar 300 m2 dengan menggunakan anggaran biaya APBN Nomor 050/Xill/3/1996 tertanggal 30 Maret 1996.
- Cara Menentukan Pilihan Hukum dan Yurisdiksi dalam Perjanjian
- Kedudukan Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha
- ULASAN MENGENAI DASAR HUKUM USAHA WARALABA (FRANCHISE)
- Ulasan Mengenai Seluk Beluk Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga)
- Ulasan Hukum Mengenai Jenis-jenis Intervensi Pihak Ketiga dalam Perkara Perdata
Pada saat itu Pengadilan Negeri Bale Bandung menyandang predikat Klas II A, namun dengan seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk Kabupaten Bandung Serta banyaknya jumlah perkara yang masuk maka Pengadilan Negeri Bale Bandung telah dipercaya untuk menyandang predikat Pengadilan Negeri Klas I B. Pada tahun 2004, Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung telah mengajukan peningkatan Klas I B untuk menjadi Klas I A kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Nomor Surat: W8.D0.PL.02.01-514 tertanggal 15 April 2004 Kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat menindak lanjuti usulan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang usul peningkatan klas pengadilan dimaksud kepada Mahkamah Agung dengan nomor surat : W.18.DA.111-02.01-909 tertanggal 26 April 2004 perihal Peningkatan Klas I B Pengadilan Negeri Bale Bandung menjadi Klas I A.
Usulan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut mendapat tanggapan dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mengusulkan pula peningkatan Klas Pengadilan Negeri Bale Bandung dari Klas I B menjadi Klas I A kepada MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA di Jakarta dengan Surat Nomor : KMA/262/VII/2005 tertanggal 22 Juli 2005. Pada tanggal 13 Mei 2009 dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 021/SEK/SK/V/2009 tentang peningkatan kelas pada 11 (Sebelas) Pengadilan Negeri Kelas II (Dua), menjadi Kelas IB dan I (Satu) Pengadilan Negeri Kelas IB menjadi Kelas IA (Yaitu Pengadilan Bale Bandung).
B. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A

C. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A
Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A merupakan salah satu unit pelaksana Teknis dilingkungan Peradilan umum Mahkamah Agung RI, yang merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman Adapun Tugas Pokok Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sebagai berikut :
- Mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan undang-undang no. 84 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman Peradilan Umum.
- Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum
Pengadilan Negeri Kelas IA masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat (Bandung), dan daerah hukum nya meliputi wilayah:
- Kabupaten Bandung
- Kabupaten Bandung Barat
- Kota Cimahi

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”:
- KABAR GEMBIRA TELAH DIBUKA: PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA) ANGKATAN IX ANGKATAN 2020 DPC PERADI BANDUNG BEKERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
- INILAH DAFTAR ALAMAT DPC PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) SELURUH INDONESIA
- SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA
- Inilah Biografi Lengkap 7 Presiden Republik Indonesia Dari Dari Indonesia Merdeka Hingga Saat Ini
- Kabar Gembira, Ayo Ikuti Webinar Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) Bandung
- Ulasan Lengkap Tentang Dasar Hukum Pengangguhan Penahanan
- Profil Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
- Perlindungan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia
- Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Negara Penerima Kerja
- Bagaimana Cara Mendirikan PT (Persero)
- Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Bahasa Inggris
- Sejarah KUHP Di Indonesia
- TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN
- TUJUAN HUKUM PIDANA
- MACAM-MACAM SANKSI PIDANA DAN PENJELASANNYA
- MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA
- ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
- ADVOKAT ADALAH PENEGAK HUKUM, APA KATA HUKUM ???
- APA SAJA HAK – HAK ANDA DAN APA SAJA MEMBERI HUKUM YANG DILALUI KETIKA MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAIK DI KEPOLISAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG
- BIDANG PERLINDUNGAN & PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT DPC PERADI BANDUNG
- Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
- Profil Purnawirawan Walikota TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila
- Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan
- Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
- Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
- TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
- TEORI-TEORI PEMIDANAAN
- Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
- 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
- Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
- DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
- Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
- Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
- Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
- Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
- Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
- Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
- Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?
- RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja / Buruh
- Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
- Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
- SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
- Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
- Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
- Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
- Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
- Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata
- Cara Menentukan Pilihan Hukum dan Yurisdiksi dalam Perjanjian
- Kedudukan Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha
- ULASAN MENGENAI DASAR HUKUM USAHA WARALABA (FRANCHISE)
- Ulasan Mengenai Seluk Beluk Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga)
- Ulasan Hukum Mengenai Jenis-jenis Intervensi Pihak Ketiga dalam Perkara Perdata