Ini Para Pemenang Anugerah MA Tahun 2021 – Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”:

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Daftar para penerima Anugerah MA 2021 tertuang dalam Keputusan Mahkamah Agung No.161/KMA/SK/VIII/2021 tentang Penerima Anugerah MA Tahun 2021.

Baca juga artikel ini:

-1. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
0. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
1. Dalam Peraturan Perundang-Undangan Sering Dijumpai Istilah ‘Menimbang’ dan ‘Mengingat’, Apa Maksudnya ? “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”
2. Ulasan Hukum Mengenai Alasan Dan Dasar Hukum Penghentian Penyidikan – Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners
3. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”
4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 10 TAHUN 2020TENTANGBEA METERAI – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”
5. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perkara Pidana Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap “Incraht” – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”
6. Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
7. Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
8. TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
9. TEORI-TEORI PEMIDANAAN
10. Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
11. 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
12. Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
13. DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
14. Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
15. Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
16. Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
17. Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
18. Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
19. Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
20. Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?

Mahkamah Agung (MA) sudah mengumumkan penerima penghargaan kategori pelaksanaan Peradilan Elektronik (E-Court), Gugatan Sederhana (GS), dan Mediasi. Pemenangnya berasal dari pengadilan-pengadilan sesuai kelas pengadilan, advokat pengguna, dan hakim mediator yang masuk 10 nominasi terbaik, kecuali untuk PTUN dan Pengadilan Agama Kelas IB untuk kategori Mediasi yang kurang dari 10 nominasi.  

Bila dirinci penerima Anugerah MA 2021 ini totalnya sekitar 120 Pengadilan Negeri; 89 Pengadilan Agama untuk kategori pelaksanaan Peradilan Elektronik, GS, Mediasi; 19 PTUN (Tipe A, B, C) dengan untuk kategori Peradilan Elektronik. Untuk pengguna advokat totalnya sebanyak 50 advokat. Rinciannya: 10 advokat di Pengadilan Negeri, 10 advokat di Pengadilan Agama, 10 advokat di PTUN untuk kategori Peradilan Elektronik; dan masing-masing 10 advokat di Pengadilan Negeri dan Agama untuk kategori GS.

Sedangkan penerima penghargaan pengguna mediator, 10 hakim mediator di Pengadilan Negeri dan 10 hakim mediator di Pengadilan Agama. Tapi, dari 10 nominasi itu, diambil 3 terbaik (peringkat I, II, III) dari masing-masing kategori di 3 lingkungan peradilan sesuai kelasnya, advokat pengguna, dan hakim mediator.

Diberikan pula penghargaan khusus kepada Pengadilan Tinggi yang telah melaksanakan fungsi pembinaan terbaik lantaran pengadilan-pengadilan di bawahnya peraih nominasi terbanyak kategori Peradilan Elekronik, Gugatan Sederhana, dan Mediasi. Khusus kategori Pengadilan Tinggi, jumlah satker nominasi terbanyak, total penerima Anugerah MA 2021 sebanyak 20 Pengadilan Tinggi di 3 lingkungan peradilan. Rinciannya: Pengadilan Tinggi Peradilan Umum sebanyak 8 Pengadilan Tinggi; Pengadilan Tinggi Agama sebanyak 8 Pengadilan Tinggi; dan Pengadilan Tinggi TUN sebanyak 8 Pengadilan Tinggi TUN.

Ketua Kelompok Kerja Anugerah MA Tahun 2021, Hakim Agung Prof. Takdir Rahmadi, mengatakan berdasarkan Keputusan Ketua MA Nomor: 77/KMA/SK/IV/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2021, Kelompok Kerja (Pokja) mendapatkan mandat untuk mengkaji dan menilai implementasi peradilan elektronik, gugatan sederhana, dan mediasi di pengadilan.

Pokja telah melaksanakan pengkajian dan penilaian implementasi peradilan elektronik, gugatan sederhana, dan mediasi di pengadilan tahun 2021 terhadap seluruh pengadilan di empat lingkungan peradilan secara adil, akuntabel, dan profesional. “MA merasa perlu memberi apresiasi dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah mendukung pelaksanaan implementasi peradilan elektronik, gugatan sederhana, dan mediasi dalam rangka terus memicu dan meningkatkan pelayanan peradila,” ujar Takdir.

Takdir mengatakan dalam 5 tahun terakhir, MA berupaya mengembangkan berbagai kebijakan tersebut agar bermanfaat, khususnya bagi pencari keadilan. Kebijakan itu juga sebagai upaya MA menyukseskan program kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB).

“Dalam pelaksanaan Anugerah MA ini pemerintah melalui Kementerian Investasi dan BKPM ikut mendukung dan menjadi bagian dalam kelompok kerja. Dukungan lain juga dari Hukumonline yang berperan independen sebagai penilai eksternal, sehingga mendapat pengolahan data dan penilaian yang obyektif akuntabel dan profesional,” imbuhnya. (Baca Juga: Ini Puluhan Kategori Anugerah Mahkamah Agung 2021)

-1. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
0. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
1. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
2. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
3. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
4. Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
5. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

• Upaya Hukum Eksekusi Terhadap Objek Hak Tanggungan Pada Kredit Macet
• Tips Menghindari Pasal Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penilaian Aset
• Ulasan Mengenai Ada Tiga Cara Pembagian Harta Warisan Di Indonesia
• Ancaman Pidana Penjara Bagi Pelaku Menjaminkan Sertifikat Orang Lain Tanpa Seiziin Pemegang Hak
• Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Dan Cara Penyelesaiannya

Sekretaris MA, Hasbi Hasan, membacakan daftar pemenang sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua MA RI No.161/KMA/SK/VIII/2021 tentang Penerima Anugerah MA Tahun 2021. Keputusan yang ditetapkan 18 Agustus 2021 itu menetapkan penerima Anugerah MA Tahun 2021 dengan kategori Pelaksana Peradilan Elektronik, Gugatan Sederhana, dan Mediasi di Pengadilan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan Ketua MA tersebut.

Hasbi mengatakan proses pengkajian dan penilaian yang telah dilaksanakan sebagai proses yang adil, akuntabel serta profesional dan hasil penilaiannya tidak dapat diganggu gugat. “Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,” kata Hasbi Hasan saat membacakan daftar Penerima Anugerah MA Tahun 2021 secara daring, Kamis (19/8/2021).

Dalam kesempatan ini pula, Panitera MA Ridwan Mansyur mengatakan MA juga memberikan penganugerahan kepada panitera pengganti dengan kinerja minutasi perkara tertinggi periode Juli 2020-Juli 2021. Penerima penganugerahan pertama diberikan kepada Panitera Pengganti Kamar Tata Usaha Negara MA, Agus Budi Susilo, dengan jumlah minutasi sebesar 482 berkas.

Kedua, Panitera Pengganti Kamar Pidana MA, R Heru Wibowo Sukaten, dengan jumlah perkara yang diminutasi 365 berkas. Ketiga, Panitera Pengganti Kamar Perdata, Arief Sapto Nugroho, jumlah perkara yang diminutasi 302 berkas. Keempat, Panitera Pengganti Kamar Agama, Mardi Chandra, berhasil meminutasi 123 berkas. Kelima, Panitera Pengganti Kamar Militer, Sri Indah Rahmawati, berhasil meminutasi 43 berkas dengan catatan dia juga melakukan minutasi pada kamar pidana dengan jumlah 273 berkas. “Kepada Panitera Pengganti yang namanya disebut diberikan penghargaan yang wujudnya ditentukan pimpinan MA RI,” katanya.

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”:

-1. KABAR GEMBIRA TELAH DIBUKA: PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA) ANGKATAN IX ANGKATAN 2020 DPC PERADI BANDUNG BEKERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
0. INILAH DAFTAR ALAMAT DPC PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) SELURUH INDONESIA
1. SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA
2. Inilah Biografi Lengkap 7 Presiden Republik Indonesia Dari Dari Indonesia Merdeka Hingga Saat Ini
3. Kabar Gembira, Ayo Ikuti Webinar Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) Bandung
4. Ulasan Lengkap Tentang Dasar Hukum Pengangguhan Penahanan
5. Profil Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
6. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia
7. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Negara Penerima Kerja
8. Bagaimana Cara Mendirikan PT (Persero)
9. Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Bahasa Inggris
10. Sejarah KUHP Di Indonesia
11. TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN
12. TUJUAN HUKUM PIDANA
13. MACAM-MACAM SANKSI PIDANA DAN PENJELASANNYA
14. MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA
15. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
16. ADVOKAT ADALAH PENEGAK HUKUM, APA KATA HUKUM ???
17. APA SAJA HAK – HAK ANDA DAN APA SAJA MEMBERI HUKUM YANG DILALUI KETIKA MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAIK DI KEPOLISAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG
18. BIDANG PERLINDUNGAN & PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT DPC PERADI BANDUNG
19. Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
20. Profil Purnawirawan Walikota TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila
21. Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan
22. Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
23. Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
24. TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
25. TEORI-TEORI PEMIDANAAN
26. Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
27. 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
28. Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
29. DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
30. Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
31. Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
32. Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
33. Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
34. Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
35. Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
36. Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?
37. RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja / Buruh
38. Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
39. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
40. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
41. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
42. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
43. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
44. Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
45. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

• Dalam Peraturan Perundang-Undangan Sering Dijumpai Istilah ‘Menimbang’ dan ‘Mengingat’, Apa Maksudnya ? “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”
• Ulasan Hukum Mengenai Alasan Dan Dasar Hukum Penghentian Penyidikan – Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners
• PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”
• UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 10 TAHUN 2020TENTANGBEA METERAI – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”
• Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perkara Pidana Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap “Incraht” – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”