Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus

BATAS WILAYAH KOTA BANDUNG

Berdasarkan PP 16/1987, PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG DAN KABUPATEN , sebagai berikut :

Pasal 2

Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung diubah dan diperluas dengan memasukan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang meliputi :

1. Sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Utara, yang terdiri dari sebagian Kelurahan Pasirkaliki;
2. Sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Selatan, yang terdiri dari sebagian Kelurahan Cibeureum;
3. Sebagian wilayah Kecamatan Marga Asih,
4. Sebagian wilayah Kecamatan Dayeuhkolot,
5. Sebagian wilayah Buahbatu,
6. Sebagian wilayah Cicadas,
7. Sebagian wilayah Kecamatan Ujungberung,

Pasal 4

(1)   Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung setelah diperluas dengan memasukan sebagian wilayah        

      Kabupaten Daerah Tingakat II Bandung, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai batas-batas

      sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang, Kecamatan Cimenyan, dan Kecamatan Cilengkrang;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Marga Asih, Kecamatan Margahayu, Kecamatan Bojongsoang, dan Kecamatan Dayeuhkolot;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Selatan, dan Kecamatan Cisarua;

(2)  Batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang berbatasan dengan wilayah Kotamadya Daerah

      Tingkat II Bandung *22020 berubah dan disesuaikan dengan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

      Bandung setelah diperluas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

LUAS WILAYAH KOTA BANDUNG

Berdasarkan, PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH RUPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1987 TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG, sebagai berikut :

Perluasan wilayah :

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, maka sebagai usaha pemenuhan kebutuhan ruang untuk kegiatan pembangunan dan dalam rangka terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, yang erat kaitannya dengan *22027 usaha peningkatan fungsi dan peranan Kota Bandung sebagai pusat pengembangan wilayah, dipandang pelu dan sudah waktunya penyesuaian batas wilayah dengan memperluas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang semula seluas  8.098 Ha menjadi  17.000 Ha.

DATA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

(Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008  Tentang perubahan Atas Peraturan   Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan Dan Kelurahan di  Lingkungan Pemerintah Kota Bandung). Terdiri dari 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan.

Berikut daftar nama Kecamatan di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Indonesia :

Seengkapnya Klik Link Dibawah ini :

Daftar 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan Di Kota Bandung

Berita Terbaru “Firma Hukum Dr. iur. Liona N. Supriatna, SH, M.Hum. – Andri Marpaung, SH & Rekan ”:

1. KABAR GEMBIRA TELAH DIBUKA: PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA) ANGKATAN IX ANGKATAN 2020 DPC PERADI BANDUNG BEKERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
2. Nikson Kennedy Marpaung, S.H, M.H, CLA
3. LIDOIWANTO SIMBOLON, SH
4. Priston Tampubolon, S.H
5. INILAH DAFTAR ALAMAT DPC PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) SELURUH INDONESIA
6. SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA
7. Inilah Biografi Lengkap 7 Presiden Republik Indonesia Dari Dari Indonesia Merdeka Hingga Saat Ini
8. Kabar Gembira, Ayo Ikuti Webinar Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) Bandung
9. Ulasan Lengkap Tentang Dasar Hukum Pengangguhan Penahanan
10. Profil Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
11. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia
12. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Negara Penerima Kerja
13. Bagaimana Cara Mendirikan PT (Persero)
14. Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Bahasa Inggris
15. Sejarah KUHP Di Indonesia
16. TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN
17. TUJUAN HUKUM PIDANA
18. MACAM-MACAM SANKSI PIDANA DAN PENJELASANNYA
19. MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA
20. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
21. ADVOKAT ADALAH PENEGAK HUKUM, APA KATA HUKUM ???
22. APA SAJA HAK – HAK ANDA DAN APA SAJA MEMBERI HUKUM YANG DILALUI KETIKA MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAIK DI KEPOLISAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG
23. BIDANG PERLINDUNGAN & PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT DPC PERADI BANDUNG
24. Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
25. Profil Purnawirawan Walikota TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila
26. Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan
27. Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
28. Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
29. TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
30. TEORI-TEORI PEMIDANAAN
31. Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
32. 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
33. Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
34. DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
35. Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
36. Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
37. Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
38. Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
39. Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
40. Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
41. Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?
42. RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja / Buruh
43. Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
44. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
45. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
46. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
47. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
48. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
49. Cara meminta Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
50. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

• Bagaimana Cara Berfikir Pengacara ? Penasaran Lihat Rahasianya
• Seputar Profesi Pengacara, Advokat atau Lawyer
• Brigjen Setyo Budiyanto Lolos Jadi Direktur Penyidikan KPK
• Pengacara Jakarta
• Daftar Sepuluh Firma Hukum Terkemuka Di Indonesia