JAKSA AGUNG DARI MASA KE MASA DI INDONESIA

Leave a Comment / Uncategorized / By
See the source image

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Pengadilan Tinggi Bandung

No Comments

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s…

Read More

Kausalitas Hukum Pidana

No Comments

https://youtu.be/xkanJoTom8Y Secara umum setiap peristiwa sosial menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial yang lain, demikian…

Read More

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

DOKTRIN KEJAKSAAN


Trikrama Adhyaksa :

Satya Adhi Wicaksana

  • SATYA :
    Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
     
  • ADHI :
    Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pada rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa,  keluarga dan sesama manusia.
     
  • WICAKSANA :

Berikut ini info Jaksa Agung dari masa ke masa di Indonesia, yaitu:

Mr. Gatot Taroenamihardja
1. Mr.GatotTaroenamihardja (12 Agustus 1945 – 22 Oktober 1945)Mr. Gatot Taroenamihardja adalah Jaksa Agung Republik Indonesia yang …		Mr. Kasman Singodimedjo
2. Mr. Kasman Singodimedjo (8 November 1945 – 6 Mei 1946)Mr Kasman Singodimedjo kelahiran Purworejo, 25 Februari 1904, diangkat menjadi Jaksa …
Mr. Tirtawinata
3. Mr. Tirtawinata (22 Juli 1946 – 1951)Mr. Tirtawinata diangkat menjadi Jaksa Agung tanggal 22 Juli 1946. Pada masa jabatan …		R Soeprapto
4. R Soeprapto (1951 – 1959) Saat R Soeprapto menjabat Jaksa Agung, negara sedang dirongrong oleh berbagai kemelut …
Mr. Gatot Taroenamihardja
5. Mr. Gatot Taroenamihardja (1 April 1959 – 22 September 1959) Mr. Gatot Taroenamihardja kembali memegang jabatan Jaksa Agung pada …		Mr Goenawan
6. Mr Goenawan (31 Desember 1959 – 1962) Mr Goenawan menjadi Jaksa Agung terhitung tanggal 31 Desember 1959. Sebelumnya, pada masa …
R Kadaroesman
7. R Kadaroesman (1962 – 1964) R. Kadaroesman, SH adalah Jaksa Agung Republik Indonesia untuk periode 1962 sampai 1964		Brigadir Jenderal TNI A. Soethardhio
8. Brigadir Jenderal TNI A. Soethardhio (1964 – 1966)Brigadir Jenderal TNI A. Soethardhio menggantikan R Kadaroesman sebagai …
Brigjen Soegih Arto
9. Brigjen Soegih Arto (27 Maret 1966 – 1973)Brigjen Soegih Arto adalah jaksa Agung pertama pada era Orde …		Let. Jen. Ali Said
10. Let. Jen. Ali Said (1973 – 1981) Letnan Jenderal Purnawirawan Ali Said  adalah Jaksa Agung pada …
Ismail Saleh
11. Ismail Saleh (1981 – 1984) Letnan Jenderal TNI Ismail Saleh, SH (lahir di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, 7 …		Mayor Jenderal TNI Hari Suharto, SH
12. Mayor Jenderal TNI Hari Suharto, SH (4 Juni 1984 – 1988) Purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir mayor jenderal …
Laksamana Muda Sukarton Marmosujono, SH
13. Laksamana Muda Sukarton Marmosujono, SH (1988 – 1990) Laksamana Muda TNI Sukarton Marmosujono, SH adalah Jaksa Agung …		Singgih, SH
14. Singgih, SH (1990 – 1998) Munculnya Singgih sebagai Jaksa Agung menjadi fenomena baru di kalangan kejaksaan. Sebab, …
Soedjono C. Atmonegoro SH
15. Soedjono C. Atmonegoro SH (1998 – 15 Juni 1998) Soedjono Chanafiah Atmonegoro adalah Jaksa Agung RI pada Kabinet …		Andi Ghalib SH
16. Andi Ghalib SH (1998 – 1999) Letnan Jenderal TNI Andi Muhammad Ghalib, SH adalah Jaksa Agung  …
Marzuki Darusman SH
17. Marzuki Darusman SH (1999 – 2001)Marzuki Darusman, SH (lahir di Bogor, Jawa Barat tahun 1945) adalah Jaksa …		Baharuddin Lopa SH
18. Baharuddin Lopa SH (6 Juni 2001 – 3 Juli 2001)Baharuddin Lopa, SH adalah Jaksa Agung Republik Indonesia sejak 6 …
Marsillam Simanjuntak SH
19. Marsillam Simanjuntak SH (11 Juli 2001 – 14 Agustus 2001)Marsillam Simanjuntak, S.H. (lahir: 1943) adalah Jaksa Agung Republik …		MA Rachman
20. M.A. Rachman, SH (14 Agustus 2001 – 21 Oktober 2004)M.A. Rachman, SH adalah Jaksa Agung Republik …
Abdul Rahman Saleh
21. Abdul Rahman Saleh (21 Oktober 2004 – 9 Mei 2007) Abdul Rahman Saleh, kelahiran Pekalongan, 1 April 1941, adalah Jaksa Agung …		Hendarman Supandji
22. Hendarman Supandji (23 Mei 2007 s/d 24 September 2010) Jaksa Agung Hendarman Supandji kelahiran Klaten Jawa Tengah, 6 Januari 1947 …
Basrief Arief
23. Basrief Arief (26 November 2010 s/d 20 Oktober 2014) Jaksa Agung Basrief Arief kelahiran Tanjung Enim, Sumsel, 1947 lalu …		H.M Prasetyo
24. H.M Prasetyo (20 November 2014 – 18 Oktober 2019)

Berita Terbaru “Firma Hukum Dr. iur. Liona N. Supriatna, SH, M.Hum. – Andri Marpaung, SH & Rekan ”:

  1. KABAR GEMBIRA TELAH DIBUKA: PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA) ANGKATAN IX ANGKATAN 2020 DPC PERADI BANDUNG BEKERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
  2. Nikson Kennedy Marpaung, S.H, M.H, CLA
  3. LIDOIWANTO SIMBOLON, SH
  4. Priston Tampubolon, S.H
  5. INILAH DAFTAR ALAMAT DPC PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) SELURUH INDONESIA
  6. SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA
  7. Inilah Biografi Lengkap 7 Presiden Republik Indonesia Dari Dari Indonesia Merdeka Hingga Saat Ini
  8. Kabar Gembira, Ayo Ikuti Webinar Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) Bandung
  9. Ulasan Lengkap Tentang Dasar Hukum Pengangguhan Penahanan
  10. Profil Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
  11. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia
  12. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Negara Penerima Kerja
  13. Bagaimana Cara Mendirikan PT (Persero)
  14. Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Bahasa Inggris
  15. Sejarah KUHP Di Indonesia
  16. TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN
  17. TUJUAN HUKUM PIDANA
  18. MACAM-MACAM SANKSI PIDANA DAN PENJELASANNYA
  19. MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA
  20. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
  21. ADVOKAT ADALAH PENEGAK HUKUM, APA KATA HUKUM ???
  22. APA SAJA HAK – HAK ANDA DAN APA SAJA MEMBERI HUKUM YANG DILALUI KETIKA MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAIK DI KEPOLISAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG
  23. BIDANG PERLINDUNGAN & PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT DPC PERADI BANDUNG
  24. Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
  25. Profil Purnawirawan Walikota TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila
  26. Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan
  27. Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
  28. Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
  29. TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
  30. TEORI-TEORI PEMIDANAAN
  31. Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
  32. 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
  33. Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
  34. DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
  35. Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
  36. Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
  37. Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
  38. Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
  39. Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
  40. Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
  41. Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?
  42. RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja / Buruh
  43. Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
  44. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
  45. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
  46. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
  47. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
  48. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
  49. Cara meminta Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
  50. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *