Profil Singkat 5 Pimpinan Baru KPK Periode 2019-2023

Lima pimpinam KPK periode 2019-2023 berfoto bersama dalam acara sertijab pimpinan KPK, Jumat (20/12/2019).

Lima orang Pimpinan KPK baru periode 2019-2023, hari ini, Jumat (20/12/2019) dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Mereka secara resmi terpilih melalui serangkaian proses seleksi yang ketat, mengalahkan puluhan peserta lain yang juga turut mendaftar di bursa capim KPK kala itu. Menggantikan Pimpinan KPK periode sebelumnya, Agus Rahardjo, Laode M Syarif, Basaria Panjaitan hingga Saut Situmorang, berikut 5 pimpinan KPK baru beserta profil singkatnya, yaitu:

Asas-Asas Hukum Islam

Azas secara etimologi memiliki makna adalah dasar, alas, pondasi (M Ali Hasan, 2003 : 18). Hasbi Ash Shiddiqie mengemukakan bahwa hukum Islam mempunyai azas dan…
Read More

Bentuk-Bentuk Perusahaan

Perusahaan Berbadan Hukum Perusahaan ini dapat dimiliki oleh negara atau swasta. Bisa juga bentuknya persekutuan yang dimiliki oleh beberapa pengusaha baik sasta atau negara yang…
Read More

Sejarah Kota Bandung

Kota Badung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota itu dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk pada…
Read More

TEKNIK PERUMUSAN DELIK

Di dalam Buku II dan III KUUHP Indonesia terdapat pelbagai cara atau teknik perumusan delik, yang menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilarang atau yang diperintahkan…
Read More

TEORI KEADILAN (Juctice)

Bagikan Ke: Facebook Tweet on Twitter Menurut Plato sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani, keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah…
Read More

Unsur-Unsur Hukum

Apabila kita perhatikan definisi-definisi hukum atau rumusan dari para sarjana hukum tersebut, pada dasarnya kita dapat menemukan adanya unsur-unsur hukum, ciri-ciri hukum, dan sifat hukum.Unsur-unsur…
Read More

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Pengertian Tata Hukum, yaitu menyusun dengan baik dan Tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup supaya ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk…
Read More

Pengacara Termahal Di Dunia

Di Dunia – Seorang pengacara dan dokter memiliki peranan yang sama dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Bila di satu sisi dokter menyelamatkan masyarakat dari penyakit, sedangkan…
Read More

Delik-Delik Khusus

Delict berasal dari bahasa latin yaitu delictum (delik) disebut strafbaar feit atau tindak pidana. Dalam pengertian lain menurut oleh Van Hamel menyebutkan bahwa strafbaar feit…
Read More

Pengertian Pengacara

Jadi, apa Pengacara itu ? Pengacara atau Advokat adalah sebuah profesi yang luhur karena profesi seorang pengacara juga berperan penting dalam terciptanya suatu keadilan bagi…
Read More

Rahmat Lumbangaol, S.H.

Memperoleh gelar sarjana Hukum dari Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan, Memulai Praktik Hukum sejak Tahun 2017 dan mulai berkarir Sebagai Advokat Di Kota Jakarta. Pendidikan…
Read More

HENGKI SILAEN, S.H

Lahir di Parsoburan, 02 September 1985. Beliau sebagai Pendiri pada Law Office HENGKI SILAEN, S.H., & Associates. Area fokus prakteknya adalah pada Hukum Perdata, Hukum…
Read More

LAYANAN JASA HUKUM KAMI:

RUANG LINGKUP PELAYANAN JASAHUKUM BIDANG NON LITIGASI (DI LUAR PENGADILAN) A. HUKUM PERDATA DAN HUKUM BISNIS Hukum Perusahaan Pendirian Badan Usaha Persekutuan Perdata (Maatshap), Persekutuan…
Read More

LIDOIWANTO SIMBOLON, SH

LIDOIWANTO SIMBOLON, SH. Memperoleh gelar sarjana Hukum dari Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan, Memulai Praktik Hukum sejak Tahun 2014 dan mulai berkarir Sebagai Assosiates Lawyer (Magang) pada KANTOR HUKUM OJAK NAINGGOLAN,…
Read More

Priston Tampubolon, S.H

Lahir di Hutajulu, 18 Oktober 1985. Beliau  adalah pendiri “Kantor PRISTON TAMPUBOLON & REKAN,”yang beralamat atau domisili Hukum di Jl.Cibogo Bawah No. 23-25 Pasteur  Bandung…
Read More

Sejarah KUHP Di Indonesia

Sebelum datangnya penjajah belanda,hukum pidana yang berlaku adalah hukum adat pidana (hukum pidana yang sebagian besar tidak tertulis yang beraneka ragan yang berlaku di masing-masing…
Read More

TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN

Teori-teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pemidanaan dan pemidanaan memiliki pandangan-pandangan tersendiri…
Read More

TUJUAN HUKUM PIDANA

Tujuan Hukum Pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakt dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/…
Read More

ASAS-ASAS HUKUM PIDANA

Pertanyaan : Salam Keadilan !!!!!, perkenalkan saya Bowo Wiranto tinggal di Kalimantan Timur. Saya adalah seorang mahasiswa, mohon ijin Pak saya ini bertanya mengenai Apa…
Read More

TEORI-TEORI PEMIDANAAN

Pidana berasal dari kata straf dari bahasa Belanda, yang biasa diartikan sebagai hal yang dipidanakan atau ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah hukuman adalah…
Read More

1. Firli Bahuri

Posisi Ketua KPK kali ini diisi oleh sosok yang berasal dari kepolisian, Firli Bahuri. Dia adalah satu-satunya calon dengan latar belakang polisi yang berhasil bertahan dan masuk menjadi Pimpinan KPK. Lahir di Prabumulih, Sumatera Selatan, 8 November 1963, jabatan terakhir di kepolisian yang diduduki Firli adalah posisi Kapolda Sumatera Selatan. Sebelumnya, lulusan Akpol 1990 ini pernah menjadi Deputi Penindakan KPK, Kapolda Nusa Tenggara Barat, Wakapolda Jawa Tengah, dan Wakapolda Banten. Pada 2010, Firli menjabat sebagai asisten sekretaris SBY, kemudian 2 tahun setelahnya Jenderal Polisi bintang 3 ini didaulat menjadi ajudan Wapres yang kala itu dijabat oleh Budiono. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 29 Maret 2019, Firli diketahui memiliki harta sebanyak Rp 18 miliar.

2. Lili Pintauli Siregar

Perempuan satu-satunya yang duduk di puncak KPK ini memiliki latar belakang sebagai advokat. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2013-2018. Selepas dari LPSK, Lili mengurus kantor konsultan hukum pribadi miliknya. Hanya selang berapa bulan saja, perempuan kelahiran Tanjung Pandan, Bangka Belitung, 9 Februari 1966 ini mencalonkan diri menjadi calon pimpinan KPK. Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) ini mengawali kariernya di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan dan banyak membantu banyak kasus hukum yang menjerat buruh tani dan nelayan di sana. Namanya mulai banyak dikenal sejak mendampingi Komjen Susno Duadji saat divonis 3,5 tahun atas kasus korupsi yang menjeratnya. Termasuk kasus korupsi di proyek SEA Games tahun 2012.

3. Nurul Ghufron

Di antara semua nama yang ada, Ghufron adalah satu-satunya yang memiliki latar belakang sebagai akademisi. Dia adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. Lahir di Sumenep, Jawa Timur, 22 September 1974, Ghufron menjadi yang termuda di antara 4 pimpinan lainnya. Meskipun terakhir menjabat posisi di lingkup akademis, namun Ghufron pernah juga memiliki pengalaman praktis di bidang hukum sebagai seorang pengacara. Sebagai seorang akademisi di universitas negeri, Ghufron pernah melaporkan harta kekayaannya dan tercatat sebanyak Rp 1,8 miliar.

4. Nawawi Pomolango

Selanjutnya, orang yang menjabat sebagai Petinggi KPK adalah seorang Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali. Ia adalah Nawawi Pomolango. Selain di Denpasar, ia sudah pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ia juga tercatat pernah menangani kasus suap pengaturan kuota impor sapi dan pencucian uang yang menjerat mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Kemudian pada 2017, ia juga menangani kasus suap yang melibatkan mantan Hakim MK, Patrialis Akbar.

5. Alexander Marwata

Nama terakhir ini merupakan satu-satunya petahana yang kembali menjabat di posisi petinggi lembaga antirasuah ini. Ya, Alexander Marwata sebelumnya juga menjabat sebagai pimpinan KPK periode 2015-2019. Pria kelahiran Klaten, 26 Februari 1967 ini merupakan lulusan D4 Jurusan Akuntansi STAN dan S1 Ilmu Hukum UI. Ia banyak meniti karier di Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) sejak 1987-2011. Selain itu, Alexander juga memiliki pengalaman sebagai Hakim di PN Jakarta Pusat. Berdasarkan laporan kekayaan yang diserahkan ke negara per 31 Desember 2018, ia memiliki total harta sebanyak Rp 3,9 miliar.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Profil Singkat 5 Pimpinan Baru KPK Periode 2019-2023”, Klik untuk baca: https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/20/214049965/profil-singkat-5-pimpinan-baru-kpk-periode-2019-2023?page=all#page3.
Penulis : Luthfia Ayu Azanella
Editor : Sari Hardiyanto
Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L

Berita Terbaru “Firma Hukum Dr. iur. Liona N. Supriatna, SH, M.Hum. – Andri Marpaung, SH & Rekan ”:

  1. KABAR GEMBIRA TELAH DIBUKA: PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA) ANGKATAN IX ANGKATAN 2020 DPC PERADI BANDUNG BEKERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
  2. Nikson Kennedy Marpaung, S.H, M.H, CLA
  3. LIDOIWANTO SIMBOLON, SH
  4. Priston Tampubolon, S.H
  5. INILAH DAFTAR ALAMAT DPC PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) SELURUH INDONESIA
  6. SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA
  7. Inilah Biografi Lengkap 7 Presiden Republik Indonesia Dari Dari Indonesia Merdeka Hingga Saat Ini
  8. Kabar Gembira, Ayo Ikuti Webinar Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) Bandung
  9. Ulasan Lengkap Tentang Dasar Hukum Pengangguhan Penahanan
  10. Profil Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
  11. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia
  12. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Negara Penerima Kerja
  13. Bagaimana Cara Mendirikan PT (Persero)
  14. Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Bahasa Inggris
  15. Sejarah KUHP Di Indonesia
  16. TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN
  17. TUJUAN HUKUM PIDANA
  18. MACAM-MACAM SANKSI PIDANA DAN PENJELASANNYA
  19. MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA
  20. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
  21. ADVOKAT ADALAH PENEGAK HUKUM, APA KATA HUKUM ???
  22. APA SAJA HAK – HAK ANDA DAN APA SAJA MEMBERI HUKUM YANG DILALUI KETIKA MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAIK DI KEPOLISAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG
  23. BIDANG PERLINDUNGAN & PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT DPC PERADI BANDUNG
  24. Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
  25. Profil Purnawirawan Walikota TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila
  26. Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan
  27. Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
  28. Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
  29. TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
  30. TEORI-TEORI PEMIDANAAN
  31. Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
  32. 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
  33. Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
  34. DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
  35. Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
  36. Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
  37. Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
  38. Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
  39. Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
  40. Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
  41. Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?
  42. RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja / Buruh
  43. Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
  44. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
  45. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
  46. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
  47. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
  48. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
  49. Cara meminta Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
  50. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *