Tips Cara Melakukan Penggabungan (Merger) Perusahaan

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Penggabungan (merger) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 Perseroan Terbatas (“PT”) atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PT lain yang telah ada dan selanjutnya PT yang menggabungkan diri menjadi bubar. Baca juga artikel ini:

-1. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
0. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
1. Dalam Peraturan Perundang-Undangan Sering Dijumpai Istilah ‘Menimbang’ dan ‘Mengingat’, Apa Maksudnya ? “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”
2. Ulasan Hukum Mengenai Alasan Dan Dasar Hukum Penghentian Penyidikan – Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners
3. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”
4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 10 TAHUN 2020TENTANGBEA METERAI – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”
5. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perkara Pidana Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap “Incraht” – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”
6. Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
7. Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
8. TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
9. TEORI-TEORI PEMIDANAAN
10. Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
11. 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
12. Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
13. DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
14. Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
15. Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
16. Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
17. Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
18. Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
19. Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
20. Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?

Untuk dapat melakukan penggabungan, setidaknya ada 5 tahapan yang harus dilalui, yaitu:

1. Memenuhi persyaratan penggabungan

Pada dasarnya, penggabungan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan PT, pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor dan mitra usaha PT, sertamasyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Perlu diperhatikan, penggabungan harus mencegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

-1. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
0. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
1. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
2. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
3. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
4. Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
5. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

• Upaya Hukum Eksekusi Terhadap Objek Hak Tanggungan Pada Kredit Macet
• Tips Menghindari Pasal Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penilaian Aset
• Ulasan Mengenai Ada Tiga Cara Pembagian Harta Warisan Di Indonesia
• Ancaman Pidana Penjara Bagi Pelaku Menjaminkan Sertifikat Orang Lain Tanpa Seiziin Pemegang Hak
• Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Dan Cara Penyelesaiannya

M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Perseroan Terbatas (hal. 486) menyebutkan syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga satu saja di antaranya dilanggar, mengakibatkan perbuatan hukum penggabungan tidak dapat dilaksanakan.

Selain itu, bagi perseroan tertentu yang akan melakukan penggabungan perlu mendapat persetujuan dari instansi terkait. Yang dimaksud perseroan tertentu yaitu yang mempunyai bidang usaha khusus, seperti lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Sedangkan instansi terkait di sini antara lain Bank Indonesia (“BI”) untuk penggabungan perseroan perbankan.

2. Menyusun rancangan penggabungan

Setelah itu, direksi PT yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan menyusun rancangan penggabungan, minimal memuat:

1. Nama dan tempat kedudukan setiap PT yang akan melakukan penggabungan
2. Alasan dan penjelasan Direksi PT yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan;
3. Tata cara penilaian dan konversi saham PT yang menggabungkan diri terhadap saham PT yang menerima penggabungan;
4. Rancangan perubahan anggaran dasar PT yang menerima penggabungan apabila ada;
5. Laporan keuangan yang meliputi 3 tahun buku terakhir dari setiap PT yang akan melakukan penggabungan;
6. Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari PT yang akan melakukan penggabungan;
7. Neraca proforma PT yang menerima penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
8. Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan PT yang akan melakukan penggabungan diri;
9. Cara penyelesaian hak dan kewajiban PT yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga;
10. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan PT;
11. Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT yang menerima penggabungan;
12. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan;
13. Laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap PT yang akan melakukan penggabungan;
14. Kegiatan utama setiap PT yang melakukan penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan
15. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan PT yang akan melakukan penggabungan.

Setelah itu, rancangan penggabungan tersebut dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris dari setiap perseroan yang menggabungkan diri.

3. Persetujuan rancangan penggabungan

Setelah rancangan penggabungan disetujui Dewan Komisaris dari setiap PT, selanjutnya harus diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) masing-masing PT untuk mendapat persetujuan.

Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan penjelasannya mensyaratkan keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, yang berarti hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS.

RUPS untuk menyetujui penggabungan dapat dilangsungkan jika terdapat minimal 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS. Kemudian keputusan yang sah jika disetujui minimal 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Jika kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua dengan syarat minimal dihadiri 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau diwakili dalam RUPS dan keputusan yang sah jika disetujui oleh minimal 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan yang lebih besar. Jika RUPS kedua gagal karena tidak mencapai kuorum, dapat diadakan RUPS ketiga. Dalam hal ini, PT mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum RUPS ketiga.

4. Membuat akta penggabungan

Setelah rancangan penggabungan disetujui RUPS, selanjutnya rancangan penggabungan dituangkan ke dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

Salinan akta penggabungan tersebut dilampirkan pada:

1. Pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri, jika ada perubahan dalam anggaran dasar tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UUPT; atau
2. Penyampaian pemberitahuan penggabungan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT.

Jika penggabungan PT tidak disertai perubahan anggaran dasar, salinan akta penggabungan harus disampaikan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar PT. Baca juga: Haruskah Merger dan Akuisisi Disetujui Menteri?

5. Pengumuman hasil penggabungan

Direksi PT yang menerima penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam 1 surat kabar atau lebih maksimal 30 hari terhitung sejak tanggal:

1. Persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi penggabungan;
2. Pemberitahuan penggabungan diterima Menteri baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar.

Pengumuman ini dimaksudkan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui bahwa telah dilakukan penggabungan.

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”:

-1. KABAR GEMBIRA TELAH DIBUKA: PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA) ANGKATAN IX ANGKATAN 2020 DPC PERADI BANDUNG BEKERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
0. INILAH DAFTAR ALAMAT DPC PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) SELURUH INDONESIA
1. SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA
2. Inilah Biografi Lengkap 7 Presiden Republik Indonesia Dari Dari Indonesia Merdeka Hingga Saat Ini
3. Kabar Gembira, Ayo Ikuti Webinar Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) Bandung
4. Ulasan Lengkap Tentang Dasar Hukum Pengangguhan Penahanan
5. Profil Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
6. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia
7. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Negara Penerima Kerja
8. Bagaimana Cara Mendirikan PT (Persero)
9. Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Bahasa Inggris
10. Sejarah KUHP Di Indonesia
11. TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN
12. TUJUAN HUKUM PIDANA
13. MACAM-MACAM SANKSI PIDANA DAN PENJELASANNYA
14. MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA
15. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
16. ADVOKAT ADALAH PENEGAK HUKUM, APA KATA HUKUM ???
17. APA SAJA HAK – HAK ANDA DAN APA SAJA MEMBERI HUKUM YANG DILALUI KETIKA MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAIK DI KEPOLISAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG
18. BIDANG PERLINDUNGAN & PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT DPC PERADI BANDUNG
19. Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
20. Profil Purnawirawan Walikota TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila
21. Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan
22. Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
23. Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
24. TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
25. TEORI-TEORI PEMIDANAAN
26. Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
27. 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
28. Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
29. DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
30. Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
31. Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
32. Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
33. Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
34. Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
35. Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
36. Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?
37. RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja / Buruh
38. Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
39. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
40. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
41. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
42. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
43. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
44. Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
45. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

• Dalam Peraturan Perundang-Undangan Sering Dijumpai Istilah ‘Menimbang’ dan ‘Mengingat’, Apa Maksudnya ? “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”
• Ulasan Hukum Mengenai Alasan Dan Dasar Hukum Penghentian Penyidikan – Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners
• PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”
• UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 10 TAHUN 2020TENTANGBEA METERAI – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”
• Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perkara Pidana Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap “Incraht” – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Referensi:

M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.