fbpx

Advokat/Pengacara, Kuasa Hukum, Penasihat Hukum Indonesia

Pengacara merupakan pengacara yang biasanya mengutamakan kualitas dalam menangani permasalahan dan problem hukum yang dialami oleh klien, sehingga klien dapat keluar dari permasalahan maupun problem hukum dengan baik sesuai dengan yang diinginkan. Pengacara Indonesia dalam menjalankan profesinya selalu mengutamakan etika profesi, sehingga klien tidak dirugikan dalam penanganan perkara. Selain itu Pengacara senantiasa menjaga profesionalisme dalam bekerja, sehingga klien dapat benar-benar terbantu dalam mengatasi masalah hukum yang sedang dihadapi.

Persaingan Pengacara sangat ketat, hal itu yang menyebabkan pelayanan kepada klien menjadi hal yang utama, sehingga pada akhirnya kualitas pelayanan menjadi hal yang sangat penting atau hal yang dijadikan nilai lebih bagi seorang Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dalam memberikan pelayanan kepada Klien, sehingga dengan demikian kualitas pelayanan benar-benar menjadi hal yang sangat penting dan menjadi nilai lebih tersendiri antara pengacara yang satu dengan yang lainnya. Untuk itu maka sangat diperlukan pengetahuan yang mendalam tentang pola penanganan perkara, sehingga sekali lagi jam terbang maupun pengalaman sangat dibutuhkan dalam penanganan perkara.

Pengacara sangat dibutuhkan dalam penanganan perkara yang rumit dan membutuhkan keahlian tertentu, sehingga pada akhirnya tujuan penyelesaian perkara dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Hal itu dikarenakan tidak semua perkara dapat diselesaikan oleh pengacara biasa yang tidak memiliki keahlian tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk itu sangat dibutuhkan Pengacara yang ahli dibidang tertentu. Dengan demikian sangat dibutuhkan spesialisasi pengacara yang benar-benar ahli dibidang tertentu.

Harga, tarif maupun jasa pengacara memang lebih sedikit mahal apabila dibandingkan dengan tarif pengacara lainnya. Hal itu dikarenakan profesionalisme dan keahlian pengacara yang dapat dikatakan lebih dari pengacara pada umumnya. Untuk itu untuk masalah harga memang tidak dapat ditentukan dengan pasti, hal itu bergantung pada berat atau ringannya perkara yang sedang dihadapi, selain itu juga bergantung pada beberapa hal teknis seperti jauh tidaknya jangkauan penanganan perkara dan lain sebagainya.

Kantor Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners merupakan Kantor Pengacara yang mengutamakan Kualitas Layanan Hukum guna membela kepentingan Klien atas persoalan hukum yang dihadapi dengan berpegang teguh pada nilai-nilai filosofi keadilan, kepastian dan kemanfaatan Hukum. Berdasar pada nilai-nilai filosofi itulah kami berupaya memberikan layanan jasa hukum terbaik untuk kepentingan klien baik layanan hukum Preventif (Pencegahan) maupun layanan hukum Represif (Pengendalian) yang dihadapi Klien dengan berbagai macam pilihan jalan keluar yang di tawarkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta teori dan prinsip hukum yang berlaku baik pada tingkatan lokal, nasional maupun Internasional. Pada intinya, apa yang menjadi pilihan terbaik bagi Klien adalah menjadi tujuan kami.

Firma Hukum Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners” didukung oleh tim yang ahli dibidangnya masing-masing, serta telah mengembangkan jaringan kerja sama dengan institusi atau tenaga ahli (expert) baik perguruan tinggi maupun praktisi professional yang diakui. Komitmen kami adalah memberikan jasa layanan di bidang hukum dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalisme dan mengutamakan kepentingan pencari keadilan dengan tetap pada koridor instrumen hukum sebagai acuannya.

Pengembangan kantor hukum yang mengedepankan prinsip Professionalisme menjadi jawaban tersendiri atas tantangan dan kebutuhan penyelesaian hukum di dunia modern. Oleh karena itu model kantor hukum yang secara profesional dan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan. Sehingga dalam melaksanakan aktivitasnya selalu berpijak pada tanggung jawab atas profesinya serta kode etik dalam setiap menjalankan profesi bidang hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

PRACTICE AREAS

  • Perkara Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court)
  • Partai Politik dan Pemilihan Umum (Political Party and General Election)
  • Hukum dan Hak Asasi Manusia (Law and Human Rights)
  • Hukum Pemerintahan Daerah (Law of Local Government)
  • Hukum Tata Usaha Negara (Government Law)
  • Rancangan Perundang-undangan (Legislatif drafting)
  • Birokrasi dan good Governance (Bureaucracy and Good Governance)
  • Hukum perpajakan dan Keuangan Publik (Tax Law and Public Finance)
  • Pembuatan Naskah Opini Hukum (Legal opinion)
  • Pembuatan Naskah Audit Hukum (Legal Audit)
  • Tindak Pidana Korupsi (Corruption)
  • Due Diligence (Due diligence)
  • Hukum Perusahaan (Corporate law)
  • Hukum Hak kekayaan Intelektual (Intelectual-property law)
  • Hukum Perbankan (Banking law)
  • Hukum Lingkungan (Environmental law)
  • Hukum Perlindungan Konsumen (Consumers law)
  • Hukum Pertanahan dan Perumahan (Land and Property law)
  • Hukum Perkawinan (Marital law)
  • Hukum Perburuhan (Labor law)
  • Hukum Asuransi (Insurance Law)
  • Hukum Pidana (Criminal Law)
  • Rancangan Kontrak (Legal drafting)
  • Penelitian dan Pengembangan (Research and Development)
  • Consultant Management (Management Consulting)
  • Ketenagakerjaan (Labor)
  • Kurator (Curator)
  • Komersial dan Kriminal Litigasi (Commercial and Criminal Litigation)

Berita Terbaru “Firma Hukum Dr. iur. Liona N. Supriatna, SH, M.Hum. – Andri Marpaung, SH & Rekan ”:

  1. KABAR GEMBIRA TELAH DIBUKA: PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA) ANGKATAN IX ANGKATAN 2020 DPC PERADI BANDUNG BEKERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
  2. Nikson Kennedy Marpaung, S.H, M.H, CLA
  3. LIDOIWANTO SIMBOLON, SH
  4. Priston Tampubolon, S.H
  5. INILAH DAFTAR ALAMAT DPC PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) SELURUH INDONESIA
  6. SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA
  7. Inilah Biografi Lengkap 7 Presiden Republik Indonesia Dari Dari Indonesia Merdeka Hingga Saat Ini
  8. Kabar Gembira, Ayo Ikuti Webinar Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) Bandung
  9. Ulasan Lengkap Tentang Dasar Hukum Pengangguhan Penahanan
  10. Profil Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
  11. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia
  12. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Negara Penerima Kerja
  13. Bagaimana Cara Mendirikan PT (Persero)
  14. Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Bahasa Inggris
  15. Sejarah KUHP Di Indonesia
  16. TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN
  17. TUJUAN HUKUM PIDANA
  18. MACAM-MACAM SANKSI PIDANA DAN PENJELASANNYA
  19. MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA
  20. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
  21. ADVOKAT ADALAH PENEGAK HUKUM, APA KATA HUKUM ???
  22. APA SAJA HAK – HAK ANDA DAN APA SAJA MEMBERI HUKUM YANG DILALUI KETIKA MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAIK DI KEPOLISAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG
  23. BIDANG PERLINDUNGAN & PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT DPC PERADI BANDUNG
  24. Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
  25. Profil Purnawirawan Walikota TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila
  26. Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan
  27. Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
  28. Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
  29. TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
  30. TEORI-TEORI PEMIDANAAN
  31. Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
  32. 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
  33. Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
  34. DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
  35. Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
  36. Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
  37. Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
  38. Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
  39. Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
  40. Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
  41. Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?
  42. RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja / Buruh
  43. Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
  44. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
  45. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
  46. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
  47. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
  48. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
  49. Cara meminta Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
  50. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

Leave a Comment

Your email address will not be published.