Pengacara Spesialis Perkara Terlapor-Kantor Hukum Dr. Iur Liona N. Supriatna., SH, M.Hum. – Andri Marpaung, SHMH & Rekan

Dalam proses hukum pidana maupun perdata, posisi sebagai terlapor sering kali menjadi situasi yang menekan dan membingungkan. Banyak orang beranggapan bahwa status terlapor sudah identik dengan kesalahan, padahal secara hukum setiap orang berhak atas asas praduga tak bersalah. Di sinilah peran pengacara spesialis perkara terlapor menjadi sangat penting sebagai pelindung hak dan kepentingan hukum klien.

Apa Itu Perkara Terlapor ?

Terlapor adalah seseorang yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum atas dugaan suatu peristiwa hukum, baik pidana maupun perdata. Status ini masih berada pada tahap awal proses hukum, seperti penyelidikan atau penyidikan, dan belum tentu berujung pada penetapan sebagai tersangka. Sayangnya, banyak terlapor yang tidak memahami hak-haknya sejak awal, sehingga berpotensi dirugikan oleh proses hukum yang berjalan.

Siapa Pengacara Spesialis Perkara Terlapor ?

Pengacara yang memiliki spesialisasi menangani perkara terlapor berfokus pada pencegahan risiko hukum sejak dini. Pendampingan sejak tahap awal sangat krusial untuk memastikan klien tidak salah langkah dalam menghadapi proses hukum. Andri Marpaung SH MH adalah salah satu pengacara yang khusus menangani perkara Terlapor, Tersangka, Terdakwa dan Terpidana. Selengkapnya Klik Disini :  
Pengacara Andri Marpaung, SH: Pentingnya Memahami Tenggang Waktu (Tempus Delicti) Dalam Menangani Pembebasan Harta Kekayaan Yang Diduga Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)

Beberapa peran utama pengacara spesialis perkara terlapor antara lain:

  1. Memberikan konsultasi hukum awal terkait laporan yang dihadapi.
  2. Mendampingi klien saat klarifikasi, pemeriksaan, atau pemanggilan oleh penyidik.
  3. Menganalisis laporan dan alat bukti untuk menilai kekuatan maupun kelemahan perkara.
  4. Melindungi hak-hak terlapor, termasuk hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri.
  5. Menyusun strategi hukum agar klien tidak ditetapkan sebagai tersangka apabila bukti tidak cukup.
  6. Mengajukan upaya hukum seperti keberatan, praperadilan, atau penghentian perkara jika dimungkinkan.

Mengapa harus Pengacara yang Spesialis ?

Tidak semua pengacara memiliki fokus dan pengalaman yang sama. Pengacara spesialis perkara terlapor umumnya:

  • Memahami psikologi dan strategi pemeriksaan penyidik
  • Berpengalaman menghadapi perkara pidana sejak tahap laporan
  • Mampu membaca potensi kriminalisasi atau laporan bermotif tertentu
  • Terbiasa menangani perkara sensitif yang berdampak pada reputasi klien

Dengan pengalaman tersebut, pengacara dapat bertindak cepat dan tepat sebelum perkara berkembang ke tahap yang lebih serius.

Keuntungan Pendampingan Sejak Awal

Banyak kasus hukum yang sebenarnya dapat dihentikan atau diselesaikan lebih awal apabila terlapor didampingi pengacara sejak pemanggilan pertama. Pendampingan dini memberikan keuntungan seperti:

  • Menghindari kesalahan dalam memberikan keterangan
  • Meminimalkan risiko penahanan
  • Menjaga nama baik dan reputasi klien
  • Memastikan proses hukum berjalan objektif dan profesional

Tanpa pendampingan hukum, terlapor berisiko menghadapi tekanan psikologis dan prosedural yang dapat merugikan posisi hukumnya.

Jenis Perkara yang Umum Ditangani

Pengacara spesialis perkara terlapor biasanya menangani berbagai jenis perkara, antara lain:

  • Dugaan tindak pidana umum
  • Perkara laporan pencemaran nama baik
  • Dugaan penipuan atau penggelapan
  • Perkara KDRT
  • Pemalsuan
  • Pembunuhan
  • Pemukulan
  • Sengketa bisnis yang berujung laporan pidana
  • Dugaan pelanggaran UU ITE

Setiap perkara membutuhkan pendekatan yang berbeda dan strategi yang disesuaikan dengan karakteristik kasus. Menghadapi status sebagai terlapor bukanlah akhir segalanya. Dengan pendampingan pengacara spesialis perkara terlapor, setiap individu memiliki kesempatan yang adil untuk membela diri dan mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Langkah cepat dan tepat sejak awal adalah kunci utama untuk menjaga hak, kebebasan, serta masa depan hukum Anda.

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. M.H. & Partner’s ”:

  1. SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA
  2. Inilah Biografi Lengkap 7 Presiden Republik Indonesia Dari Dari Indonesia Merdeka Hingga Saat Ini
  3. Kabar Gembira, Ayo Ikuti Webinar Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) Bandung
  4. Ulasan Lengkap Tentang Dasar Hukum Pengangguhan Penahanan
  5. Profil Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
  6. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia
  7. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Negara Penerima Kerja
  8. Bagaimana Cara Mendirikan PT (Persero)
  9. Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Bahasa Inggris
  10. Sejarah KUHP Di Indonesia
  11. TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN
  12. TUJUAN HUKUM PIDANA
  13. MACAM-MACAM SANKSI PIDANA DAN PENJELASANNYA
  14. MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA
  15. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
  16. ADVOKAT ADALAH PENEGAK HUKUM, APA KATA HUKUM ???
  17. APA SAJA HAK – HAK ANDA DAN APA SAJA MEMBERI HUKUM YANG DILALUI KETIKA MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAIK DI KEPOLISAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG
  18. BIDANG PERLINDUNGAN & PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT DPC PERADI BANDUNG
  19. Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
  20. Profil Purnawirawan Walikota TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila
  21. Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan
  22. Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
  23. Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
  24. TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
  25. TEORI-TEORI PEMIDANAAN
  26. Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
  27. 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
  28. Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
  29. DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
  30. Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
  31. Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
  32. Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
  33. Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
  34. Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
  35. Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
  36. Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?
  37. RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja / Buruh
  38. Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
  39. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
  40. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
  41. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
  42. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
  43. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
  44. Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
  45. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *