Mengenal Hukum Bisnis Secara Detail dan Lengkap

Tidak hanya berkutat perihal strategi, pemasaran, dan promosi, salah satu hal penting yang harus dipahami oleh setiap pelaku bisnis adalah mengenai hukum bisnis. Hal ini menjadi sangat penting untuk menghindari adanya resiko bisnis yang bisa merugikan perusahaan di kemudian hari. Selain itu, dengan berpijak pada hukum, maka seluruh proses dalam berbisnis dapat dijalani dengan lebih aman dan mudah. 

Pengertian Hukum Bisnis Menurut Para Ahli

---

1. Munir Fuady

Munir Fuady menyatakan hukum bisnis adalah sebuah kaidah atau perangkat hukum serta termasuk upaya untuk penegakannya dalam mengatur tata cara pelaksanaan dan seluruh aktivitas industri, dagang, dan keuangan. Hal ini juga dihubungkan dengan pertukaran atau produksi barang dan jasa dengan cara menempatkan uang dari pengusaha dalam risiko tertentu dengan motif untuk memperoleh keuntungan.

2. Abdul R. Saliman dkk

Abdul R. Saliman dkk menyatakan bahwa hukum bisnis merupakan seluruh peraturan hukum, yaitu peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur segala hak serta kewajiban yang timbul akibat dari adanya perjanjian ataupun perikatan-perikatan yang terjadi pada praktik sebuah bisnis.

Baca Juga : Mengenal Apa itu Bisnis Database dan Tips Menjalankannya

Mengenal Tujuan dan Fungsi Hukum Bisnis

---

Hukum bisnis tentunya dibuat guna mengatur serta melindungi kegiatan bisnis dari segala resiko yang kemungkinan dapat terjadi. Lalu, apa saja tujuan dari hukum bisnis? Tujuan yang pertama adalah menjamin bahwa keamanan dalam mekanisme pasar berfungsi secara lancar atau efisien. Hukum bisnis juga dapat melindungi semua jenis usaha, terutama untuk Usaha Kecil Menengah atau UKM.

Tujuan lain dari hukum bisnis adalah membantu dalam perbaikan perbankan atau sistem keuangan, memberikan perlindungan bagi pelaku bisnis, serta membantu terwujudnya kegiatan bisnis yang adil dan aman bagi seluruh pelaku bisnis.

Hukum bisnis juga dibuat dengan memberikan banyak fungsi. Nah, apa saja fungsi dari hukum bisnis? Hukum bisnis memiliki fungsi utama sebagai sumber informasi bagi para pelaku bisnis. Dengan adanya hukum bisnis, maka pelaku bisnis bisa mengenal serta memahami apa saja hak dan kewajiban yang harus dijalankan ketika mengerjakan sebuah bisnis.

Dengan begitu, maka tidak akan terjadi penyimpangan yang berseberangan dengan aturan undang-undang. Selain itu, hukum bisnis juga akan mewujudkan perilaku atau sikap bisnis yang dinamis, sehat, jujur, adil, wajar, serta berkeadilan melalui adanya kepastian hukum.

Kaidah Hukum Bisnis bagi Pelaku Usaha Pemula

---

Berikut ini adalah beberapa hukum bisnis yang harus dipahami oleh para pelaku usaha pemula:

1. Menentukan CV atau PT

CV dan PT tentu memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Perbedaan keduanya terletak pada kepemilikan dan pemisahan aset. PT memisahkan aset milik pribadi dan perusahaan, saham juga bisa dialihkan. Sementara itu, CV tidak memisahkan antara aset bisnis dengan aset milik pribadi. Ketika perusahaan mengalami pailit, maka pelaku bisnis harus menutup kerugian tersebut menggunakan dana pribadi.

Dahulu, banyak pengusaha lebih memilih membangun CV karena persyaratan yang wajib dipenuhi terbilang cukup mudah. Namun, kini membuat PT juga tidak kalah mudah sejak ditetapkannya PP Nomor 29 Tahun 2016 serta SE Nomor 6 Tahun 2016. Syarat membuat PT, yaitu harus menyertakan minimal dua orang, yaitu satu orang sebagai direktur dan satu orang lainnya menjadi komisaris. Selain itu, juga harus telah memiliki akta notaris.

Sementara itu, dalam pendirian CV harus menyertakan beberapa berkas, seperti pemesanan nama perusahaan serta tanda tangan akta. Berkas ditujukan kepada Kemenkumham. Jika sudah mendapat SK, maka pengusaha bisa segera membuat NPWP, SKDP, serta SIUP agar bisa mendapatkan tanda daftar perusahaan.

Baca Juga : Bagian Bagian Contoh Proposal Bisnis Beserta Penjelasan Lengkap

2. Melindungi HAKI Perusahaan

Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah bisnis. HAKI akan menjadi identitas bagi perusahaan, sehingga produk atau jasa yang ditawarkan bisa terlihat berbeda dengan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan lain.

HAKI memiliki lima unsur yang harus dipenuhi, yaitu berupa logo atau gambar, kata, suara, hologram, serta bentuk 3D. Agar HAKI terlindungi, maka perusahaan wajib mendaftar ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sekaligus mengajukan permohonan tanggal penerimaan. Proses pendaftaran HAKI ini bisa memakan waktu hingga 2 – 3 tahun. Sementara itu, sertifikat merek berlaku 10 tahun.

3. Menyimpan Semua Bentuk Transaksi dan Kesepakatan

Para pengusaha pemula pastinya akan menjalankan banyak sekali interaksi dan transaksi. Bahkan, pengusaha pemula juga akan membuat banyak kesepakatan kerja, baik dengan vendor, mitra bisnis, atau tenaga kerja.

Oleh karena itu, semua jenis kesepakatan dan transaksi wajib dibuat secara tertulis, meski transaksi sekecil atau sesederhana apa pun. Tujuannya adalah sebagai pengingat untuk para pihak yang terlibat dalam kesepakatan dan transaksi tersebut. Hal ini sangat berguna untuk menghindari kemungkinan buruk apabila di kemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat.

Selain itu, semua dokumen yang berkaitan dengan kegiatan bisnis juga harus disimpan secara baik. Ini juga merupakan hal yang penting supaya calon investor nantinya bisa tertarik untuk memberikan sejumlah modal setelah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan kegiatan bisnis tersebut.

4. Mengelola Keuangan dengan Benar

Dana investasi yang masuk umumnya terdiri dari dua macam, yaitu shareholder agreement dan convertible note. Setelah dana ini diterima, maka pelaku bisnis harus mengelola keuangan bisnis dengan baik. Hal ini memang sangat penting untuk dilakukan, baik oleh pebisnis pemula maupun pebisnis yang telah berpengalaman.

Perlu diketahui bahwa ada banyak pelaku bisnis yang mengalami kegagalan dalam mengembangkan bisnisnya karena tidak mampu mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, catat semua laporan keuangan yang berkaitan dengan aktivitas bisnis secara lengkap dalam satu dokumen. Selain itu, bisa juga memanfaatkan software akuntansi terpercaya yang akan mempermudah pengelolaan keuangan perusahaan.

Baca Juga : Unsur-Unsur yang Ditulis dalam Contoh Bisnis Plan

5. Melaporkan serta Membayar Pajak

Melaporkan dan membayar sejumlah pajak merupakan kewajiban bagi perusahaan yang telah mempunyai badan hukum resmi. Hal ini mengacu pada UU Nomor 36 Tahun 2008, yaitu Pasal 4 Ayat 1 yang menyatakan bahwa unsur yang wajib dikenai pajak adalah penghasilan yang diterima dari jasa atau pekerjaan, berupa dividen, laba usaha, dan lainnya.

Jika perusahaan terlambat melaporkan SPT Tahunan, nantinya akan dikenai sanksi administratif berupa denda uang sebesar Rp1.000.000,- serta wajib membayar bunga 2% dari total kurang bayar. Jadi, segala peraturan tentang pajak perusahaan ini sudah diatur secara detail oleh Undang-Undang. Untuk itu, sangat penting bagi pelaku usaha untuk mengetahui bagaimana cara melapor dan membayar pajak.

Itu dia, beberapa kaidah tentang hukum bisnis yang sekali untuk dipelajari oleh para pelaku bisnis, terutama untuk yang masih baru terjun ke dunia bisnis. Dengan mempelajari beberapa hal di atas, maka diharapkan para pelaku bisnis lebih memahami bahwa hukum bisnis adalah hal yang sangat penting dan bermanfaat untuk perjalanan bisnis ke depannya. Dengan menaati kaidah hukum bisnis, maka dapat meminimalisir risiko perusahaan mengalami kesalahan atau kegagalan bisnis. 

^{Sumber: https://bukausaha.com/hukum-bisnis/}

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”:

-1. KABAR GEMBIRA TELAH DIBUKA: PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA) ANGKATAN IX ANGKATAN 2020 DPC PERADI BANDUNG BEKERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
0. Nikson Kennedy Marpaung, S.H, M.H, CLA
1. LIDOIWANTO SIMBOLON, SH
2. Priston Tampubolon, S.H
3. INILAH DAFTAR ALAMAT DPC PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) SELURUH INDONESIA
4. SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA
5. Inilah Biografi Lengkap 7 Presiden Republik Indonesia Dari Dari Indonesia Merdeka Hingga Saat Ini
6. Kabar Gembira, Ayo Ikuti Webinar Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) Bandung
7. Ulasan Lengkap Tentang Dasar Hukum Pengangguhan Penahanan
8. Profil Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia
10. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Negara Penerima Kerja
11. Bagaimana Cara Mendirikan PT (Persero)
12. Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Bahasa Inggris
13. Sejarah KUHP Di Indonesia
14. TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN
15. TUJUAN HUKUM PIDANA
16. MACAM-MACAM SANKSI PIDANA DAN PENJELASANNYA
17. MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA
18. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
19. ADVOKAT ADALAH PENEGAK HUKUM, APA KATA HUKUM ???
20. APA SAJA HAK – HAK ANDA DAN APA SAJA MEMBERI HUKUM YANG DILALUI KETIKA MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAIK DI KEPOLISAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG
21. BIDANG PERLINDUNGAN & PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT DPC PERADI BANDUNG
22. Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
23. Profil Purnawirawan Walikota TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila
24. Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan
25. Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
26. Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
27. TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
28. TEORI-TEORI PEMIDANAAN
29. Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
30. 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
31. Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
32. DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
33. Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
34. Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
35. Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
36. Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
37. Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
38. Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
39. Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?
40. RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja / Buruh
41. Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
42. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
43. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
44. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
45. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
46. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
47. Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
48. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

• Tips Cara Mendapatkan Bukti Kepemilikan Tanah
• Lowongan Kerja Pengacara Magang Domisili Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat Dan Kota Cimahi
• PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA GUGATAN DI PENGADILAN
• Prosedur Dan Proses Beracara Di Pengadilan Negeri Dalam Perkara Perdata
• Prosedur Pengajuan Gugatan Pada Pengadilan Negeri