Ulasan Mengenai Tindak Pidana Korupsi-Berita Terbaru Law Firm Andri Marpaung, S.H. M.H.- Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. & Partners

Leave a Comment / Uncategorized / By

Berita Terbaru Law Firm Andri Marpaung, S.H. M.H.- Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. & Partners: Tindak pidana korupsi adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dengan melakukan penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian masyarakat. Selengkapnya Klik Disini: Lawyer Andri Marpaung, S.H.: Pentingnya Memahami Tenggang Waktu (Tempus Delicti) Dalam Penanganan Pembebasan Harta Kekayaan Yang Diduga Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)

Pengertian Korupsi

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan menggunakan wewenang atau kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.

Jenis-Jenis Korupsi

  • Korupsi Politik: penyalahgunaan wewenang oleh pejabat politik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.
  • Korupsi Birokrasi: penyalahgunaan wewenang oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.
  • Korupsi Swasta: penyalahgunaan wewenang oleh perusahaan swasta untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.

Hukuman Bagi Pelaku Korupsi

Hukuman bagi pelaku korupsi dapat berupa pidana penjara dan denda. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, hukuman bagi pelaku korupsi dapat berupa:

  • Pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun
  • Denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar

Contoh Kasus Korupsi

  • Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, seperti mantan Presiden atau Menteri.
  • Kasus korupsi yang melibatkan perusahaan besar atau BUMN.
  • Kasus korupsi yang melibatkan pegawai negeri atau aparat pemerintah.

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Untuk mencegah dan memberantas korupsi, pemerintah dan masyarakat dapat melakukan beberapa hal, seperti:

  • Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan perusahaan.
  • Meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap penggunaan dana negara.
  • Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas.

Dengan memahami pengertian, jenis, dan hukuman bagi pelaku korupsi, kita dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.

Tips Memilih Pengacara Korupsi

  • Pastikan pengacara memiliki pengalaman dan keahlian di bidang hukum korupsi.
  • Pilih pengacara yang memiliki reputasi yang baik dan dapat dipercaya.
  • Diskusikan biaya jasa pengacara sebelum memulai proses hukum.
  • Pastikan pengacara dapat memberikan pendampingan hukum yang efektif dan profesional.

Pentingnya Pengacara Korupsi yang Berpengalaman

  • Pengacara korupsi yang berpengalaman dapat membantu Anda memahami proses hukum dan prosedur yang berlaku.
  • Mereka dapat membantu Anda dalam mengumpulkan bukti dan membangun strategi pertahanan yang efektif.
  • Pengacara korupsi yang berpengalaman juga dapat membantu Anda dalam berhadapan dengan lembaga penegak hukum, seperti KPK dan Polri.

Dengan memilih pengacara korupsi yang berpengalaman dan terpercaya, Anda dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam kasus korupsi yang dihadapi. Salah satu perkara tata usaha negagara yang dimenangkan adalah Gugatan Aan Karyanto Dikabulkan Oleh PTUN Bandung

Berita Terbaru “Law Firm Andri Marpaung, S.H., M.H.- Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. & Partner’s ”:

  1. SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA
  2. Inilah Biografi Lengkap 7 Presiden Republik Indonesia Dari Dari Indonesia Merdeka Hingga Saat Ini
  3. Kabar Gembira, Ayo Ikuti Webinar Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) Bandung
  4. Ulasan Lengkap Tentang Dasar Hukum Pengangguhan Penahanan
  5. Profil Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
  6. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia
  7. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Negara Penerima Kerja
  8. Bagaimana Cara Mendirikan PT (Persero)
  9. Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Bahasa Inggris
  10. Sejarah KUHP Di Indonesia
  11. TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN
  12. TUJUAN HUKUM PIDANA
  13. MACAM-MACAM SANKSI PIDANA DAN PENJELASANNYA
  14. MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA
  15. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
  16. ADVOKAT ADALAH PENEGAK HUKUM, APA KATA HUKUM ???
  17. APA SAJA HAK – HAK ANDA DAN APA SAJA MEMBERI HUKUM YANG DILALUI KETIKA MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAIK DI KEPOLISAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG
  18. BIDANG PERLINDUNGAN & PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT DPC PERADI BANDUNG
  19. Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
  20. Profil Purnawirawan Walikota TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila
  21. Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan
  22. Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
  23. Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
  24. TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
  25. TEORI-TEORI PEMIDANAAN
  26. Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
  27. 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
  28. Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
  29. DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
  30. Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
  31. Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
  32. Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
  33. Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
  34. Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
  35. Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
  36. Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?
  37. RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja / Buruh
  38. Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
  39. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
  40. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
  41. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
  42. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
  43. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
  44. Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
  45. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata
#PengacaraKorupsi, #LawanKorupsi, #PemberantasanKorupsi, #HukumKorupsi, #PengacaraTerpercaya, #KorupsiNoWay, #AdvokatKorupsi, #PakarHukumKorupsi, #BersihDariKorupsi, #HukumYangAdil, #PengacaraKorupsiJakarta, #PemberantasanKorupsiDiIndonesia, #HukumKorupsiDiIndonesia, #SpesialisKorupsi, #PengacaraKorupsiBandung, #AdvokatKorupsiBandung, #SpesialisKorupsidiBandung, #PengacaraKasusKorupsiBandung, #HukumKorupsiBandung, #PengacaraAntiKorupsiBandung, #PengacaraTerpercayaBandung, #SpesialisHukumPidanaKorupsiBandung, #PengacaraKorupsiTerbaikdiBandung, #AdvokatKorupsiProfesionalBandung, #PengacaraKorupsidiPengadilanBandung, #AdvokatKasusKorupsiBandung, #Spesialis Pemberantasan Korupsi Bandung, #PengacaraViralBandung, #AdvokatMilenialBandung, #PengacaraTerkenalBandung, #HukumViralBandung, #PengacaraPopulerBandung, #AdvokatSosmedBandung, #PengacaraMudaBeraniBandung, #HukumTerkenalBandung, #PengacaraInfluencerBandung, #AdvokatViralBandung, #PengacaraViralDiBandung, #AdvokatKasusViralBandung, #PengacaraSosmedTerkenalBandung, #KantorHukumBandung, #PengacaraBandung, #HukumDiBandung, #AdvokatBandung, #KantorHukumTerpercayaBandung, #PengacaraTerbaikBandung, #HukumBisnisBandung, #KantorHukumProfesionalBandung, #AdvokatTerpercayaBandung, #KantorHukumBandungTerbaik, #KantorHukumDiBandung, #PengacaraKasusHukumBandung, #KantorHukumSpesialisBandung, #PengacaraTerbaikBandung, #PengacaraTerbaikCimahi, #AdvokatTerpercayaBandungCimahi, #KantorHukumTerbaikBandungCimahi, #PengacaraProfesionalBandungCimahi, #HukumTerbaikBandungCimahi, #PengacaraKasusHukumBandungCimahi, #AdvokatTerbaikBandungCimahi, #KantorHukumProfesionalBandungCimahi, #PengacaraTerpercayaDiBandungCimahi, #PengacaraPidanaTerbaikBandungCimahi, #PengacaraPerdataTerbaikBandungCimahi, #PengacaraBisnisTerbaikBandungCimahi, #PengacaraPidanaBandung, #PengacaraPerdataBandung, #PengacaraHariIni, #PengacaraBisnisBandung, #PengacaraTerpercayaDiBandung, #HukumDiBandung, #BantuanHukumGratisBandung, #KantorHukumBandung, #PengacaraTerpercayaBandung, #LayananHukumBandung, #BantuanHukumTerpercayaBandung, #HukumBandung, #BantuanHukumPidanaBandung, #BantuanHukumPerdataBandung, #BantuanHukumBisnisBandung, #BantuanHukumGratisDiBandung, #LBHBandung, #BantuanHukumBandung, #LembagaBantuanHukumBandung, #HukumDiBandung, #BantuanHukumGratisBandung, #LBHTerpercayaBandung, #AdvokasiHukumBandung, #BantuanHukumBagiMasyarakatBandung, #LBHProfesionalBandung, #HukumBandung,#LBHUntukKaumDhuafaBandung, #BantuanHukumUntukMasyarakatKurangMampuBandung, #LBHPidanaBandung, #LBHPerdataBandung, #AhliHukumBandung, #AhliHukumCimahi, #PengacaraTerbaikBandungCimahi, #AdvokatTerpercayaBandungCimahi, #PakarHukumBandungCimahi, #HukumDiBandungCimahi, #KantorHukumTerbaikBandungCimahi, #AhliHukumPidanaBandungCimahi, #AhliHukumPerdataBandungCimahi, #AhliHukumBisnisBandungCimahi, #AhliHukumTerpercayaDiBandungCimahi, #PakarHukumPidanaBandungCimahi, #AdvokatKasusHukumBandungCimahi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *