Ruang Lingkup Jasa Hukum Law Firm Andri Marpaung, S.H. M.H.- Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. & Partners

Leave a Comment / Uncategorized / By

Law Firm Andri Marpaung, S.H. M.H.- Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. & Partners menyediakan layanan hukum yang komprehensif untuk individu, perusahaan, dan organisasi di berbagai bidang hukum. Kami memiliki pengacara berpengalaman yang siap memberikan solusi terbaik untuk setiap masalah hukum yang Anda hadapi. Selengkapnya Klik Disini: Lawyer Andri Marpaung, S.H.: Pentingnya Memahami Tenggang Waktu (Tempus Delicti) Dalam Penanganan Pembebasan Harta Kekayaan Yang Diduga Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)

Berikut adalah ruang lingkup jasa yang kami tawarkan:

1. Hukum Perdata

A. Keluarga dan Perceraian

  • Perceraian: Penanganan kasus perceraian dengan pendekatan yang mempertimbangkan kepentingan keluarga, termasuk pembagian harta gono-gini dan hak asuh anak.
  • Pembagian Harta Gono-Gini: Menyelesaikan sengketa terkait pembagian harta dalam perceraian, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.
  • Hak Asuh Anak: Pengaturan hak asuh anak, baik dalam perceraian maupun sengketa antar orangtua.
  • Konsultasi Pra-Nikah dan Pasca-Nikah: Penyusunan perjanjian pranikah dan penyelesaian masalah hukum dalam rumah tangga.

B. Warisan dan Wasiat

  • Sengketa Warisan: Menyelesaikan perselisihan mengenai warisan antar ahli waris dengan pendekatan yang adil dan mengutamakan kepentingan semua pihak.
  • Penyusunan Wasiat: Membantu penyusunan wasiat yang sah sesuai dengan ketentuan hukum agar warisan dapat disalurkan sesuai keinginan pewaris.

C. Perjanjian dan Kontrak

  • Penyusunan dan Peninjauan Perjanjian: Membantu Anda dalam penyusunan kontrak bisnis, perjanjian sewa, jual beli, kerjasama, dan lainnya.
  • Perjanjian Jual Beli dan Sewa: Penyusunan dan peninjauan perjanjian jual beli properti, kendaraan, maupun perjanjian sewa dengan memastikan semua klausul hukum terpenuhi.

2. Hukum Pidana

A. Pembelaan Pidana

  • Tindak Pidana Umum: Pembelaan dalam kasus pidana umum seperti pencurian, penggelapan, penipuan, penganiayaan, dan kejahatan lainnya.
  • Kasus Narkoba: Penanganan kasus pidana narkotika dengan strategi pembelaan yang disesuaikan dengan situasi klien.
  • Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga): Menangani perkara yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga, baik sebagai korban maupun terdakwa.

B. Penyidikan dan Penuntutan

  • Pendampingan Selama Penyidikan: Membantu klien yang sedang dalam proses penyidikan agar hak-haknya terlindungi.
  • Pembelaan di Pengadilan: Mendampingi klien selama proses persidangan untuk memastikan bahwa pembelaan dilakukan dengan maksimal.

C. Tindak Pidana Khusus

  • Korupsi dan Tindak Pidana Ekonomi: Pembelaan dalam kasus korupsi, penyelewengan dana, dan tindak pidana ekonomi lainnya.
  • Kejahatan Siber (Cybercrime): Menangani kasus-kasus yang melibatkan kejahatan dunia maya seperti penipuan online, peretasan, dan pencurian data.

3. Hukum Bisnis dan Korporasi

A. Pendirian dan Pengelolaan Perusahaan

  • Pendiri Perusahaan: Bantuan dalam pendirian perusahaan, pembuatan akta pendirian, dan pendaftaran badan usaha ke instansi terkait.
  • Perubahan Struktur Perusahaan: Membantu perusahaan dalam perubahan struktur hukum, seperti perubahan anggaran dasar, merger, akuisisi, dan pembubaran perusahaan.

B. Penyusunan Kontrak Bisnis

  • Kontrak Bisnis: Penyusunan dan perjanjian yang mencakup jual beli, distribusi, lisensi, kerjasama, dan kontrak kerja.
  • Penyelesaian Sengketa Bisnis: Menyelesaikan sengketa antar perusahaan atau dengan pihak ketiga melalui mediasi, arbitrase, atau litigasi.

C. Hukum Persaingan Usaha

  • Praktik Anti-Persaingan: Konsultasi mengenai kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan persaingan usaha dan praktik anti-monopoli.
  • Investigasi Persaingan Usaha: Membantu dalam kasus dugaan pelanggaran hukum terkait persaingan usaha yang tidak sehat.

4. Hukum Ketenagakerjaan

A. Penyusunan Kontrak Kerja

  • Perjanjian Kerja: Penyusunan kontrak kerja yang sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
  • Peraturan Perusahaan: Membantu perusahaan dalam merumuskan peraturan internal yang sesuai dengan hukum ketenagakerjaan.

B. Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan

  • Pemutusan Hubungan Kerja (PHK): Pendampingan dalam kasus PHK, baik untuk pekerja maupun perusahaan.
  • Sengketa Upah dan Tunjangan: Membantu pekerja atau perusahaan dalam menyelesaikan sengketa terkait hak-hak upah, bonus, dan tunjangan.

5. Hukum Properti dan Tanah

A. Transaksi Properti

  • Pembelian dan Penjualan Properti: Membantu proses pembelian, penjualan, dan pengalihan hak atas properti dengan memastikan transaksi sesuai dengan peraturan hukum.
  • Penyewaan Properti: Penyusunan dan peninjauan perjanjian sewa properti baik untuk rumah, kantor, maupun gudang.

B. Sengketa Properti

  • Sengketa Kepemilikan: Penyelesaian sengketa terkait kepemilikan atau batas tanah.
  • Sengketa Sewa: Penyelesaian sengketa antara pemilik dan penyewa terkait kewajiban sewa dan hak properti.

C. Legalitas Tanah

  • Penyelesaian Status Tanah: Menangani masalah terkait status hukum tanah, seperti sertifikat tanah, hak milik, hak sewa, dan lainnya.

6. Hukum Lingkungan

A. Kepatuhan Lingkungan

  • Izin Lingkungan: Bantuan dalam memperoleh izin lingkungan yang diperlukan untuk kegiatan usaha atau pembangunan.
  • Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL): Penyusunan dan konsultasi terkait proses AMDAL untuk proyek besar.

B. Sengketa Lingkungan

  • Pencemaran Lingkungan: Penyelesaian sengketa terkait pencemaran atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh individu atau perusahaan.
  • Hak Masyarakat terhadap Lingkungan: Membantu masyarakat yang dirugikan oleh kerusakan lingkungan untuk menuntut ganti rugi atau perbaikan.

7. Hukum Internasional

A. Perdagangan Internasional

  • Kontrak Internasional: Penyusunan kontrak perdagangan internasional, termasuk kontrak ekspor-impor dan distribusi internasional.
  • Sengketa Perdagangan Internasional: Menyelesaikan sengketa terkait perdagangan antara perusahaan yang berada di negara berbeda, baik melalui litigasi internasional atau arbitrase.

B. Imigrasi dan Kewarganegaraan

  • Visa dan Izin Tinggal: Bantuan dalam pengajuan visa kerja, izin tinggal, dan kewarganegaraan.
  • Kewarganegaraan Ganda: Penyusunan strategi untuk memperoleh kewarganegaraan ganda dan pemecahan masalah hukum terkait status kewarganegaraan.

8. Hukum Kesehatan

A. Klaim Asuransi Kesehatan

  • Klaim Asuransi: Penyelesaian klaim asuransi yang ditolak atau dipermasalahkan oleh perusahaan asuransi.
  • Malpraktik Medis: Menangani kasus malpraktik medis baik dari sisi pasien yang dirugikan maupun tenaga medis yang terdakwa.

B. Regulasi Kesehatan

  • Peraturan Rumah Sakit dan Klinik: Konsultasi hukum mengenai peraturan yang harus dipatuhi oleh institusi medis dalam operasionalnya.
  • Litigasi Kesehatan: Penyelesaian sengketa yang melibatkan lembaga kesehatan dan pasien, termasuk sengketa biaya pengobatan dan pengelolaan rumah sakit.

Mengapa Memilih Kami ?

  • Transparansi dan Kerahasiaan: Kami berkomitmen
  • Pengalaman dan Keahlian: Tim pengacara kami memiliki keahlian mendalam di berbagai bidang hukum dan berpengalaman menangani berbagai kasus kompleks.
  • Pendekatan Kustomisasi: Setiap kasus ditangani dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi spesifik klien.

Berita Terbaru “Law Firm Andri Marpaung, S.H., M.H.- Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. & Partner’s ”:

  1. SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA
  2. Inilah Biografi Lengkap 7 Presiden Republik Indonesia Dari Dari Indonesia Merdeka Hingga Saat Ini
  3. Kabar Gembira, Ayo Ikuti Webinar Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) Bandung
  4. Ulasan Lengkap Tentang Dasar Hukum Pengangguhan Penahanan
  5. Profil Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
  6. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia
  7. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Negara Penerima Kerja
  8. Bagaimana Cara Mendirikan PT (Persero)
  9. Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Bahasa Inggris
  10. Sejarah KUHP Di Indonesia
  11. TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN
  12. TUJUAN HUKUM PIDANA
  13. MACAM-MACAM SANKSI PIDANA DAN PENJELASANNYA
  14. MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA
  15. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
  16. ADVOKAT ADALAH PENEGAK HUKUM, APA KATA HUKUM ???
  17. APA SAJA HAK – HAK ANDA DAN APA SAJA MEMBERI HUKUM YANG DILALUI KETIKA MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAIK DI KEPOLISAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG
  18. BIDANG PERLINDUNGAN & PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT DPC PERADI BANDUNG
  19. Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
  20. Profil Purnawirawan Walikota TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila
  21. Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan
  22. Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
  23. Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
  24. TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
  25. TEORI-TEORI PEMIDANAAN
  26. Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
  27. 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
  28. Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
  29. DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
  30. Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
  31. Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
  32. Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
  33. Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
  34. Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
  35. Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
  36. Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?
  37. RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja / Buruh
  38. Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
  39. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
  40. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
  41. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
  42. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
  43. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
  44. Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
  45. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *