Perlu Progresivitas Hukum Dalam Menguji Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah

Beralihnya pengujian sengketa Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD) dari Peradilan Perdata ke Peradilan Tata Usaha Negara memerlukan kehati-hatian bagi Hakim PTUN namun juga diperlukan keberanian dan terobosan hukum. Menurut Dewi Asimah, SH, MH yang tampil sebagai Pemantik dalam Diskusi Reboan PTUN Bandung (26/8), kewenangan sengketa perbuatan melawan hukum ke Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) bukanlah sesuatu yang baru karena pada hakekatnya selama ini hakim PERATUN telah terbiasa menguji dan menyelesaikan sengketa perbuatan melawan hukum Pemerintah. Dewi Asimah menuturkan bahwa Sengketa OOD sebelum UU AP diadili di dua lingkungan peradilan: Lingkungan PTUN dan Peradilan Perdata, dalam hal Mengenai OOD keputusan tertulis diajukan di PTUN, sedangkan OOD perbuatan hukum materiel (perbuatan konkrit, factual) diadili di lingkungan Peradilan Perdata. “ Dengan adanya peralihan tersebut, maka pengujian Onrechtmatige Overheidsdaad di Peratun akan semakin konprehensif namun dinamika pengujiannya tentunya juga lebih kompleks karena model-model OOD dewasa ini semakin variatif” ujar Dewi.

Menurut Hakim PTUN Bandung yang baru saja ditetapkan sebagai Asisten Hakim Agung di Mahkamah Agung ini, kompleksitas pengujian OOD menuntut kehati-hatian dan kecermatan dalam menentukan unsur-unsur sebuah tindakan masuk kategori OOD karena Hakim Peratun tidak lagi terikat secara penuh dengan unsur penilain OOD yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. “ Maka terkadang diperlukan terobosan hukum dan progresivitas hukum dari para Hakim dalam menguji persoalan relasi yang muncul antara masyarakat dengan Pemerintah dalam konteks sengketa OOD” tegas Dewi Asimah.

Merespon gagasan dan pemikiran Dewi Asimah, beberapa peserta Diskusi Reboan menyampaikan ide-ide kongkrit terkait dengan peralihan kewenangan pengujian sengketa OOD ini. Pada kesempatan tersebut, Dr. Novy Dewi Cahyati, S.Si., SH., MH. menyampaikan bahwa terkait dengan Penulisan kode perkara dalam pengujian OOD, maka sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Badimiltun yaitu menggunakan ada penambahan TF contoh 92/G/TF/2020/PTUN.BDG. “ Selain itu agar terdapat kesamaan penyebutan nama perkaranya maka sebaiknya para Hakim menggunakan nomenklatur Tindakan Pemerintahan atau Tindakan Administrasi Pemerintahan, jadi tidak lagi menggunakan nomenklatur Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintahan atau OOD atau tindakan faktual” ujar Novy. Menurut Hakim PTUN Bandung lulusan Doktoral Universitas Islam Indonesia ini, perubahan nomeklatur tersebut disebabkan karena setelah diundangkannya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), sengketa administrasi baik mengenai surat keputusan maupun sengketa perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang dalam UU AP disebut tindakan pemerintahan dan menjadi kompetensi Peratun untuk mengadilinya.

Diskusi Reboan yang juga disiarkan melalui aplikasi Zoom ini juga diikuti oleh para Hakim PTUN seluruh Indonesia, antara lain PTUN Tanjung Pinang, PTUN Jayapura, PTUN Manado, PTUN Kupang, PTUN Denpasar dll. Dinamika diskusi juga merekomendasikan beberapa point yang perlu dikaji dan dibahas lebih lanjut, yakni antara lain: Tenggang waktu mengajukan gugatan bagi sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan yang bersifat pasif/tidak melakukan (Ommision), adanya kemungkinan satu subtansi perkara namun berwujud dalam 2 (dua) gugatan, yakni bentuk KTUN dan Tindakan faktual, Perlunya adanya persepsi yang sama untuk kriteria atau unsur Subjek Penggugat, Tergugat dan penulisan Objek, Perlunya ada persamaan Amar Putusan untuk Tindakan Administrasi Pemerintahan, bagaimana menentukan Ganti Kerugian yang berbasis pada kesalahan pejabat yang melakukan penyalahgunaan wewenang.

^{Sumber: www.tunbdg.com}

Berita Terbaru “Firma Hukum Dr. iur. Liona N. Supriatna, SH, M.Hum. – Andri Marpaung, SH & Rekan ”:

Leave a Comment Cancel Reply

Layanan Pelanggan

Contact Details