PT. SURYA ADHI ENERGI

PT. SURYA ADHI ENERGI adalah perusahaan yang bergerak di bidang Penjualan dan Jasa Angkutan Bahan Bakar Minyak Solar yang melayani baik darat dan laut di seluruh Indonesia. PT. SURYA ADHI ENERGI didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang berkedudukan hukum di GRAHA PADALARANG INDAH JL. KECUBUNG 9 N0. 1 RT.003 RW.029 DESA PADALARANG KAB. BANDUNG BARAT – JAWA BARAT. Perusahaan ini berdiri sejak 8 Januari 2019 sesuai dengan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. SURYA ADHI ENERGI Nomor: 5, tertanggal 8 Januari 2019 yang dibuat dihadapan DIAH SURYADI, S.H., MKn selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandung dan telah mendapatkan pengesahan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU 0001959. AH.01. 01. TAHUN 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas  PT. SURYA ADHI ENERGI , tertanggal 14 Januari 2019. PT. SURYA ADHI ENERGI merupakan perusahaan distributor Bahan Bakar Minyak Solar yang senantiasa memberikan layanan yang cepat serta meminimize semua resiko dan keluhan para pelanggan.

DIREKTUR UTAMA           : BENI MAMPETUA MARPAUNG

PENASIHAT HUKUM       : ANDRI MARPAUNG, S.H.

“ANDA MEMBUTUHKAN SOLAR PT. SURYA ADHI ENERGI SOLUSINYA”

VISI & MISI:

VISI

  • Menjadi Perusahaan Distribusi Energi dan Jasa Konstruksi yang berskala Nasional.
  • Kami senantiasa memberikan pelayanan yang maksimal dalam segala aspek usaha kami, sehingga para rekan boleh merasa Confident dengan kami.
  • Kami senantiasa memperhatikan hal-hal yang detail dalam segala aspek usaha kami sehingga dengan demikian dapat meminimize segala resiko yang mungkin timbul.
  • Senantiasa bekerja dalam koridor yang telah ditetapkan dalam Anggaran Perusahaan sehingga sesuatunya dilakukan secara terukur dan terkontrol dalam segala lini organisasi.
  • Menerapkan SOP dan Standar yang dinamis untuk menghadapi kemajuan IT serta tuntutan Pasar pada umumnya.

MISI

  • Menjalankan organisasi perusahaan dengan tata kelola yang baik.
  • Menciptakan dan membina hubungan kerja dengan melakukan komunikasi yang efisien dan efektif.
  • Menempatkan kepuasan klien sebagai komitmen utama.
  • Mengembangkan bisnis energi, konstruksi dan properti yang bereputasi.
  • Menyediakan produk yang berkualitas, bermanfaat dan terpercaya.
  • Memberikan pelayanan yang terbaik dan effisien, yang terimplementasi dalam keputusan -keputusan harga, sehingga dengan demikian diharapkan para Pelanggan dapat memperoleh harga yang bersaing serta akurasi yang tinggi dalam setiap transaksinya dan memberikan keuntungan serta nilai tambah kedua belah pihak.

DATA PERUSAHAAN:

AKTE PENDIRIAN

SK KEMENKUMHAM

DOMISILI & NPWP

NOMOR INDUK BERUSAHA

PERIJINAN


MITRA KERJA:

  1. PT. NAMIRA SELARAS MANDIRI (SUPPLIER SOLAR INDUSTRI)
  2. PT. INTIM PUTRA PERKASA (SUPPLIER SOLAR INDUSTRI)
  3. PT. BLUE BUNKER ENERGI (SUPPLIER SOLAR INDUSTRI)
  4. PT. PERISAI MAS PRATAMA (TRANSPORTIR)
  5. PT. MULTIBRATA ANUGERAH MANDIRI (CUSTOMER)
  6. PT. NURMUDA CAHAYA (CUSTOMER)
  7. CHINE RAILWAY GROUP LTD. JAKARTA-BANDUNG (CUSTOMER)

“KEPERCAYAAN KONSUMEN  TERHADAP PT. SURYA ADHI ENERGI ADALAH HARTA YANG PALING BERHARGA BAGI  KAMI”

KONTAK  PERSON:

  1. BENI MAMPETUA MARPAUNG HP : (62) 82-320-022-789
  2. ANDRI MARPAUNG, S.H. HP : (62) 82-272-188-522


ASAS-ASAS HUKUM PIDANA

Pertanyaan : Salam Keadilan !!!!!, perkenalkan saya Bowo Wiranto tinggal di Kalimantan Timur. Saya adalah seorang mahasiswa, mohon ijin Pak saya ini bertanya mengenai Apa…
Read More

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners” :

  1. SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA
  2. Inilah Biografi Lengkap 7 Presiden Republik Indonesia Dari Sejak Indonesia Merdeka Hingga Saat Ini
  3. Kabar Gembira, Ayo Ikuti Webinar Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) Bandung
  4. Ulasan Lengkap Mengenai Dasar Hukum Pengangguhan Penahanan
  5. Profil Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
  6. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia
  7. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Negara Penerima Kerja
  8. Bagaimana Cara Mendirikan PT (Perseroan Terbatas)
  9. Istilah-Istilah Hukum Dalam Bahasa Inggris
  10. Sejarah KUHP Di Indonesia
  11. TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN
  12. TUJUAN HUKUM PIDANA
  13. MACAM-MACAM SANKSI PIDANA DAN PENJELASANNYA
  14. MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA
  15. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
  16. ADVOKAT ADALAH PENEGAK HUKUM, APA KATA HUKUM ???
  17. APA SAJA HAK – HAK ANDA DAN APA SAJA PROSES HUKUM YANG DILALUI KETIKA MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAIK DI KEPOLISAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG
  18. BIDANG PERLINDUNGAN & PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT DPC PERADI BANDUNG
  19. Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
  20. Profil Purnawirawan Mayor TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila
  21. Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan
  22. Penasaran, Apa Sih Arti New Normal Dalam Pandemi Copid-19
  23. Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
  24. TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
  25. TEORI-TEORI PEMIDANAAN
  26. Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
  27. 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
  28. Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
  29. DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
  30. Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
  31. Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
  32. Bagaimana Proses dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian ?
  33. Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Diserahkan Bank atau developer Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
  34. Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
  35. Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
  36. Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya ? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia ?
  37. RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja/Buruh
  38. Apa Syarat Agar Dapat Suatu Perusahaan Dinyatakan Pailit ?
  39. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
  40. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
  41. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
  42. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum ?
  43. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah ?
  44. Cara Membatalkan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
  45. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata