hukum pidana

Ulasan Teori Pertanggungjawaban Pidana : Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners

Ulasan Teori Pertanggungjawaban Pidana : Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners /

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman […]

Ulasan Teori Pertanggungjawaban Pidana : Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners Read More »

Tips Agar Perusahaan Anda Terhindar Dari Jeratan Pidana Korporasi ? (Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners)

Tips Agar Perusahaan Anda Terhindar Dari Jeratan Pidana Korporasi ? (Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners) /

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Perusahaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga dalam bentuk organisasi yang dioperasikan dengan tujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan motif atau insentif keuntungan. Pengertian Perusahaan Menurut Undang-Undang : 1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Pengertian perusahaan

Tips Agar Perusahaan Anda Terhindar Dari Jeratan Pidana Korporasi ? (Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners) Read More »

Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners: Penyitaan Pidana, Kepailitan dan Perdata Mana Lebih Kuat ?

Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners: Penyitaan Pidana, Kepailitan dan Perdata Mana Lebih Kuat ? /

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Penyitaan pidana bertujuan untuk kepentingan pembuktian saja, sedang dalam penyitaan kepailitan/perdata untuk pemulihan/penggantian atau pengembalian kerugian. A. Penyitaan Pidana Untuk Kepentingan Pembuktian Penyitaan Pidana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang HUkum Pidana (KUHAP): “Penyitaan adalah serangkaian tindakan

Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners: Penyitaan Pidana, Kepailitan dan Perdata Mana Lebih Kuat ? Read More »

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) /

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië. Pengesahannya dilakukan melalui

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) Read More »

ASAS-ASAS HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Leave a Comment / ASAS-ASAS HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI /

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Secara Hukum Asas legalitas terdapat di pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perUndang-Undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Dalam bahasa Latin: ”Nullum delictum nulla poena sine praevia

ASAS-ASAS HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Read More »

Ulasan Mengenai Perbuatan Tidak Menyenangkan

Leave a Comment / Uncategorized /

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan perkara tanggal 16 Januari 2014 Nomor: 1/PUU-XI/2013 yang dibacakan Ketua MK Hamdan Zoelva menyatakan bahwa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetapi tidak membatalkan Pasal 335 ayat (1) dan ayat

Ulasan Mengenai Perbuatan Tidak Menyenangkan Read More »

Advokat-Penasihat Hukum-Konsultan Hukum-Pengacara-Kuasa Hukum

Leave a Comment / Advokat, bankruptcy law, berita hukum, berita hukum indonesia, Berita Hukum Terbaru, beritar terpopuler, DPC PERADI BANDUNG, hukum, hukum indonesia, hukum online, hukum pidana, ilmu hukum, INGIN JADI ADVOKAT, kabar indonesia, Konsultan Hukum, Konsultasi Hukum,, Kuasa Hukum, kuhp, Lawyer, legal opinion, macam-mcam hukuman, nasehat hukum, penahanan, Penasihat Hukum, pendapat hukum, pendapat hukum pengacara, PENDIDIKAN ADVOKAT, Penegak Hukum, Pengacara, pengacara andri marpaung, Pengacara/Lawyer/Advokat, penjelasan hukuman, PERADI, perhimpunan advokat indonesia, pidana, pidana denda, pidana indonesia, pidana kurungan, pidana mati, pidana penjara, pidana tutupan, PKPA, sejarah hukum, terdakwa, tersangka, tips hukum, tips hukum terbaru, tujuan hukum pidana /

Pengacara, Advokat, Lawyer, Law, Penasihat Hukum atau Kuasa Hukum, Penegak Hukum (Jaksa, Polisi, Hakim) adalah kata benda, subyek. Dalam praktik dikenal juga dengan istilah Konsultan Hukum. Dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat (advis) dan Bantuan Hukum, Jasa Hukum “mewakili, Membela, Mendampingi, ” bagi orang lain yang berhubungan (klien) dengan penyelesaian suatu kasus hukum.

Advokat-Penasihat Hukum-Konsultan Hukum-Pengacara-Kuasa Hukum Read More »

SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA

Leave a Comment / berita hukum indonesia, pidana indonesia, sejarah hukum, sejarah hukum pidana indonesia /

A. ZAMAN VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) Pada masa ini selain hukum-hukum adat pidana yang berlaku bagi kaum pribumi di Indonesia, penguasa VOC mulai memberlakukan plakat-plakat yang berisi hukum pidana. Tahun 1642, Joan Maetsuycker mantan Hof van Justitie di Batavia yang mendapat tugas dari Gubernur Jenderal van Diemen merampungkan suatu himpunan plakat-plakat yang dinamakan Statuten van

SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA Read More »

Ulasan Lengkap Mengenai Dasar Hukum Pengangguhan Penahanan

Leave a Comment / berita, Berita Hukum Terbaru, beritar terpopuler, Dasar Hukum Pengangguhan Penahanan, hakim, hukum, hukum indonesia, hukum online, ilmu hukum, info terkini, jaksa, kepolisian, kuhp, penahanan, pidana, terdakwa, tersangka, Ulasan Lengkap /

Penangguhan Penahanan adalah penangguhan atas penahan badan tersangka/terdakwa dari penahanan badan/penempatan tersangka atau terdakwa dari tempat tertentu oleh penyidik dan/atau penuntut umum atau hakim,terhadap penahanan yang masih sah dan resmi berlaku yang pelaksanaan penahanannya dihentikan dengan jalan mengeluarkan tersangka/terdakwa dari tahanan setelah menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh tersangka dan/atau terdakwa atau orang lain yang

Ulasan Lengkap Mengenai Dasar Hukum Pengangguhan Penahanan Read More »

ASAS-ASAS HUKUM PIDANA

Leave a Comment / Berita Hukum Terbaru, hukum, hukum online, Konsultasi Hukum,, Masalah KPR, nama perusahaan, penjara, perhimpunan advokat indonesia, Perusahaan Leasing, perusahaan,, Sengketa Tanah, tips hukum terbaru /

Pertanyaan : Salam Keadilan !!!!!, perkenalkan saya Bowo Wiranto tinggal di Kalimantan Timur. Saya adalah seorang mahasiswa, mohon ijin Pak saya ini bertanya mengenai Apa saja asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana ? Mohon penjelasannya ya Pak, terimakasih. Pembahasan: Salam Keadilan !!! Terimakasih atas pertanyaan, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya yaitu mengenai Asas-Asas Hukum Pidana,

ASAS-ASAS HUKUM PIDANA Read More »