Dalam proses penegakan hukum pidana pada kenyataannya sering terjadi orang ditangkap dan ditahan tanpa adanya surat perintah penangkapan dan/atau penahanan, bahkan proses penangkapannya sering pula dilakukan tanpa mengindahkan hak-hak asasi manusia, atau melanggar pasal 18 ayat (1) UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, terkait asas praduga tak bersalah, yang berbunyi: ”Setiap orang yang ditangkap, ditahan, […]
Ulasan Mengenai Upaya Praperadilan Read More »
“Negara Indonesia adalah negara hukum” begitulah bunyi pasal 1 ayat 3 konstitusi kita, UUD 1945. Pasal tersebut memiliki makna bahwa segala hal yang terkait dengan kehidupan bernegara dan berbangsa diatur dengan peraturan atau hukum yang ditetapkan dan diberlakukan di Indonesia. Hukum tersebut tidak hanya mengatur urusan dalam negeri (internal). Namun juga mengatur hubungan Indonesia dengan
Mana Yang Lebih Baik Antara Common Law System Dengan Civil Law System ? Read More »
Dalam Permen Agraria 11/2016, yang disebut dengan kasus pertanahan adalah sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan. Baca juga artikel ini Cara Membatalkan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Jangan lupa baca juga artikel berikut: Tips Hukum Agar Diskresi Tidak Dikategorikan Melakukan Penyalahgunaan
Pembahasan Permasalahan Tanah Mengenai Penyitaan Tanah Dan Pemblokiran Tanah Read More »
Di dalam Hukum Perdata, orang yang berhak mendapatkan harta warisan atau yang berhak menjadi ahli waris dan memiliki kepentingan langsung terhadap harta warisan tersebut adalah para keluarga sedarah, baik yang sah maupun luar kawin, dan suami/istri pewaris yang sah yang masih hidup. Maka suami dari adik Saudara tidak termasuk dalam ahli waris karena suami dari adik
Bagaimana Cara Mendapat Harta Warisan Yang Belum Dibagi atau Tidak Diberikan ? Read More »
Bahwa dalam kehidupan sehari-hari sering kali kita melakukan suatu hubungan kerja sama dengan itikad baik, akan tetapi bisa saja orang yang kita ajak kerjasama ternyata tanpa sepengetahuan kita tersangkut masalah hukum, sementara kita selaku kreditur yang meminjamkan uang kepada orang lain atau disebut sebagai debitur dengan jaminan berupa aset, akan tetapi dalam perjalanan waktu tiba-tiba
Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor. Jangan lupa baca juga artikel ini: Apa
ULASAN MENGENAI EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Read More »
Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Bahwa pengertian diatas diatur dalam Pasal 175 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1
Tips Hukum Agar Diskresi Tidak Dikategorikan Melakukan Penyalahgunaan Wewenang Read More »
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Baru-baru ini sedang hangat pembahasan dikalangan masyarakat mengenai syarat menjadi Advokat, menurut Mahkamah, adanya syarat minimal untuk menjadi advokat yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat bukan bentuk diskriminasi karena penentuan usia tersebut tidak didasarkan
Mengapa Mahkamah Konsitusi Menolak Uji Aturan Syarat Advokat, Ini Alasannya ! Read More »
Apabila pengadilan tingkat pertama belum menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka para pihak dapat menempuh upaya hukum berikutnya. Hierarki upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”), berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri (‘PN”). PHI tidak mengenal upaya hukum banding. Pengadilan tinggi tidak diberi kewenangan memeriksa sengketa perburuhan. Pihak yang berkeberatan terhadap putusan PHI (judex
PARKARA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TINGKAT KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI Read More »
Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”) merupakan pengadilan khusus (special court) di bidang perburuhan. PHI dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”), berkedudukan di dalam pengadilan negeri (PN). UU PPHI memberi kewenangan kepada PHI untuk memeriksa, mengadili dan memutus empat jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu: perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHK) PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Read More »
