Uncategorized

Azas secara etimologi memiliki makna adalah dasar, alas, pondasi (M Ali Hasan, 2003 : 18). Hasbi Ash Shiddiqie mengemukakan bahwa hukum Islam mempunyai azas dan tiang pokok yaitu: Asas Nafyul Haraji; yakni meniadakan kepicikan. Dalam arti bahwa hukum Islam dibuat dan diciptakan itu berada dalam batas-batas kemampuan para mukallaf. Namun bukan berarti tidak ada kesukaran […]

Perusahaan Berbadan Hukum Perusahaan ini dapat dimiliki oleh negara atau swasta. Bisa juga bentuknya persekutuan yang dimiliki oleh beberapa pengusaha baik sasta atau negara yang telah mempunyai syarat-syarat hukum. Contoh perusahan berbadan hukum diantaranya: PT (Perseroan Terbatas). P.T. Tbk. (Perseroan Terbatas, Terbuka). Perusahaan Perseroan (Persero). Koperasi (Co-operative). Perusahaan Umum. Perusahaan yang Bukan Berdasarkan Badan Hukum

Peran Advokat dalam Kepailitan Menjawab pertanyaan Anda, selain berperan sebagai kuasa hukum secara umum, secara khusus peran advokat dalam proses kepailitan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”) yang berbunyi:   Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal

Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama Memang benar yang Anda terangkan bahwa pengadilan agama hanya untuk orang yang beragama Islam saja.   Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan:   Peradilan Agama adalah peradilan

Perhelatan Munas III Peradi yang dilakukan secara virtual berjalan lancar. Salah satu hasil Munas III Peradi memilih Otto Hasibuan sebagai Ketua Umum DPN Peradi periode 2020-2025. Dalam proses pemilihan, Otto meraih suara sebanyak 1.027 suara, disusul Charles E Silalahi yang mendapat 58 suara dan Ricardo Simanjuntak mendapat 36 suara. Jumlah suara abstain 31 dan tidak

Tak jarang kita temukan di masyarakat ataupun di persidangan, seseorang (baik penggugat maupun tergugat) mengagung-agungkan surat pernyataan sepihak dari orang lain lalu menjadikannya sebagai senjata pamungkas untuk membuktikan ataupun untuk menuntut suatu hal. Apalagi jika surat pernyataan tersebut sudah dibuat di atas materai yang akan membuat orang bersangkutan makin besar kepala. Pertanyaan sekarang apakah surat

Mungkin istilah Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terdengar sedikit asing untuk sebagian orang yang tidak berkecimpung dalam dunia hukum. Namun tidak ada salahnya untuk mengetahuinya, karena biasanya dalam gugatan perdata di pengadilan, sering menetapkan sita jaminan. Menurut Yahya Harahap, Sita Jaminan memiliki lingkup penerapan yang pakoknya adalah agar dapat menyita barang milik Tergugat untuk menjamin pembayaran utang atau

elum lama ini kita dihebohkan dengan skandal dari terpidana kasus cessie Bank Bali, Joko Tjandra, agar bisa bebas dari jeratan hukum. Salah satu upaya agar terbebas dari jeratan hukum adalah pengajuan Peninjauan Kembali (PK). Namun, proses PK tersebut tidak dapat diterima oleh hakim karena Joko Tjandra tidak hadir dalam proses PK ?  Bagaimanakah aturannya ?.

Sejumlah hakim dijadwalkan diperiksa KPK dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi tersangka mantan Sekretaris Makamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman. Jadwal pemeriksaan dari KPK tersebut mendapat tanggapan dari Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah yang menyatakan KPK tidak bisa memeriksa aparatur pengadilan. Nah, terkait hal tersebut mari kita lihat aturannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dalam melakukan perbuatan hukum seperti transaksi jual beli rumah, mobil dan bahkan membeli kebutuhan sehari-hari di pasar.  Jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar + 260 juta memberikan potensi kebutuhan yang sangat tinggi untuk menggunakan jasa hukum Advokat.   Yang sering menjadi kesulitan bagi masyarakat atau perusahaan adalah Advokat yang mana tepat