admin situs web 2020

Perbedaan pandangan atas suatu perkara antara aparat penegak hukum dan penasihat hukum merupakan hal yang biasa. Sebab masing-masing pihak memang mempunyai tugas dan fungsi berbeda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun dalam undang-undang advokat disebutkan penasihat hukum yang juga merupakan advokat juga merupakan penegak hukum.Hal ini juga terjadi pada perkara Nurhadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung […]

Proses belajar sejatinya dapat dilakukan di mana pun dan kapan pun. Hal ini juga berlaku bagi para praktisi maupun orang-orang yang tertarik terjun dan berkarier di sektor hukum. Kini, di tengah perkembangan teknologi dan akses internet yang kian memadai, Anda tidak hanya dapat memperoleh wawasan hukum melalui jalur pendidikan formal. Namun, terkadang proses belajar juga

Bagi sebagian perusahaan besar, istilah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sudah tidak asing lagi. Kedua dokumen tersebut mengatur mengenai tata tertib ataupun penentuan hak dan kewajiban bagi perusahaan dengan pekerjanya. Akan tetapi, tahukah Sobat KH, bahwa dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan kedua dokumen ini harus dipahami agar dalam bisnis berjalan dengan

Saat ini banyak masyarakat Indonesia yang masih belum taat hukum. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai hukum yang berlaku. Lalu, seberapa pentingnya mengenal masalah hukum? Simak ulasannya berikut ini. Tingkat Awareness Hukum Masyarakat Indonesia Tingkat awareness masyarakat Indonesia terhadap hukum saat ini masih rendah. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan. Kurangnya kepercayaan terhadap aparat penegak

“Law Firm Perdana Muncul Jaya & Associate” adalah sebuah Firma Hukum dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120314142015, yang bergerak dibidang Jasa Pengacara/Advokat merupakan salah satu bidang usaha dari PT. PERDANA MUNCUL JAYA yang didirikan melalui Akta Notaris Nomor: 02, tertanggal 02 Oktober 2019 dan telah mengalami perubahan sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PERDANA MUNCUL

“Law Firm Perdana Muncul Jaya & Associate” adalah sebuah Firma Hukum dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120314142015, yang bergerak dibidang Jasa Pengacara/Advokat merupakan salah satu bidang usaha dari PT. PERDANA MUNCUL JAYA yang didirikan melalui Akta Notaris Nomor: 02, tertanggal 02 Oktober 2019 dan telah mengalami perubahan sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PERDANA MUNCUL

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk tahap pemungutan suara tetap bakal digelar pada 9 Desember 2020 dengan menerapkan protokol Kesehatan secara ketat. Ada sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Tentunya, setelah pilkada digelar potensi terjadinya sengketa sangat dimungkinkan, khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Negeri (PN), dan Pengadilan

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo menyebut bahwa setidaknya ada empat peran dari sektor pajak untuk memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia. Empat peran dimaksud yakni meningkatkan pendanaan investasi, mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela, meningkatkan kepastian hukum, dan menciptakan iklim berusaha di dalam negeri. Suryo menyebutkan untuk merealiasikan empat tujuan tersebut,

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Ferdian Andi menilai penyataan Presiden Jokowi yang mempersilakan pihak-pihak yang tidak puas bisa mengajukan uji materi UU Cipta Kerja ke Mahkamah Kontitusi (MK) bukan solusi untuk mengakhiri polemik di masyarakat. Demikian pula, pernyataan Presiden yang menilai unjuk rasa dilatarbelakangi beredarnya informasi keliru (hoax) dari UU Cipta Kerja

Sehari sebelum persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja menjadi UU, beredar draf di masyarakat, bahkan terdapat beberapa versi draf. Sebagian masyarakat draf RUU Cipta Kerja yang beredar itu menjadi rujukan yang belum tentu kebenarannya.  Peristiwa ini mengulang saat RUU Cipta Kerja kali pertama disampaikan ke DPR pada Februari 2020 lalu. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang