November 2020

Bagaimana Cara Mendapat Harta Warisan Yang Belum Dibagi atau Tidak Diberikan ?

Leave a Comment / Uncategorized /

Di dalam Hukum Perdata, orang yang berhak mendapatkan harta warisan atau yang berhak menjadi ahli waris dan memiliki kepentingan langsung terhadap harta warisan tersebut adalah para keluarga sedarah, baik yang sah maupun luar kawin, dan suami/istri pewaris yang sah yang masih hidup. Maka suami dari adik Saudara tidak termasuk dalam ahli waris karena suami dari adik […]

Bagaimana Cara Mendapat Harta Warisan Yang Belum Dibagi atau Tidak Diberikan ? Read More »

Bagaimana Cara Mendapatkan Hak-Hak Kreditur Atas Aset Debitur Yang Disita Oleh Kejaksaan atau Pengadilan Dalam Tindak Pidana Korupsi ?

Leave a Comment / Uncategorized /

Bahwa dalam kehidupan sehari-hari sering kali kita melakukan suatu hubungan kerja sama dengan itikad baik, akan tetapi bisa saja orang yang kita ajak kerjasama ternyata tanpa sepengetahuan kita tersangkut masalah hukum, sementara kita selaku kreditur yang meminjamkan uang kepada orang lain atau disebut sebagai debitur dengan jaminan berupa aset, akan tetapi dalam perjalanan waktu tiba-tiba

Bagaimana Cara Mendapatkan Hak-Hak Kreditur Atas Aset Debitur Yang Disita Oleh Kejaksaan atau Pengadilan Dalam Tindak Pidana Korupsi ? Read More »

ULASAN MENGENAI EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Leave a Comment / hak tanggungan /

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor. Jangan lupa baca juga artikel ini: Apa

ULASAN MENGENAI EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Read More »

Tips Hukum Agar Diskresi Tidak Dikategorikan Melakukan Penyalahgunaan Wewenang

Leave a Comment / berita hukum, berita hukum indonesia, Berita Hukum Terbaru /

Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Bahwa pengertian diatas diatur dalam Pasal 175 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1

Tips Hukum Agar Diskresi Tidak Dikategorikan Melakukan Penyalahgunaan Wewenang Read More »

Mengapa Mahkamah Konsitusi Menolak Uji Aturan Syarat Advokat, Ini Alasannya !

Leave a Comment / Advokat, berita hukum, berita hukum indonesia, INGIN JADI ADVOKAT, Kuasa Hukum, Lawyer, PENDIDIKAN ADVOKAT, Penegak Hukum, Pengacara /

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Baru-baru ini sedang hangat pembahasan dikalangan masyarakat mengenai syarat menjadi Advokat, menurut Mahkamah, adanya syarat minimal untuk menjadi advokat yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat bukan bentuk diskriminasi karena penentuan usia tersebut tidak didasarkan

Mengapa Mahkamah Konsitusi Menolak Uji Aturan Syarat Advokat, Ini Alasannya ! Read More »

PARKARA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TINGKAT KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

Leave a Comment / Uncategorized /

Apabila pengadilan tingkat pertama belum menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka para pihak dapat menempuh upaya hukum berikutnya. Hierarki upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”), berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri (‘PN”). PHI tidak mengenal upaya hukum banding. Pengadilan tinggi tidak diberi kewenangan memeriksa sengketa perburuhan. Pihak yang berkeberatan terhadap putusan PHI (judex

PARKARA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TINGKAT KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI Read More »

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHK) PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Leave a Comment / Uncategorized /

Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”) merupakan pengadilan khusus (special court) di bidang perburuhan. PHI dibentuk dengan Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”), berkedudukan di dalam pengadilan negeri (PN). UU PPHI memberi kewenangan kepada PHI untuk memeriksa, mengadili dan memutus empat jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu: perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHK) PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Read More »

PERMASALAHAN HUKUM ATAS PEMBELIAN RUMAH INDENT

Leave a Comment / Uncategorized /

Saat ini banyak konsep pembelian rumah yang ditawarkan kepada konsumen berupa rumah yang belum dibangun atau biasa disebut rumah indent. Rumah yang ditawarkan masih berupa lahan yang belum dibangun. Untuk melihat spesifikasi bangunan dan fasilitas lainnya, pembeli hanya bisa melihat dari brosur atau maket yang disediakan pengembang, sehingga membeli rumah indent membutuhkan kepercayaan penuh kepada

PERMASALAHAN HUKUM ATAS PEMBELIAN RUMAH INDENT Read More »

Keuntungan Memakai Jasa Pengacara Dalam Proses Persidangan

Leave a Comment / Uncategorized /

Pengacara Kota Bandung: Proses persidangan memakan waktu yang lama dan kalau belum pernah melakukan akan terasa rumit karena dihadapkan proses pembuktian aturan hukum yang berlaku terhadap perkara yang dihadapi tidak terkecuali pada kasus perceraian, hal ini lebih rumit lagi apabila Para Pihak tidak ada kesepakatan untuk mengalah di pengadilan, sehingga hal ini mendorong Pihak-Pihak yang

Keuntungan Memakai Jasa Pengacara Dalam Proses Persidangan Read More »

Apakah Hakim Boleh Memutus Lebih Berat Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dalam Perkara Pidana ?

Leave a Comment / Uncategorized /

Bagikan: Facebook Twitter Pinterest Linkedin WhatsApp Surat tuntutan diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai Jadi, surat tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian di persidangan pidana selesai dilakukan. Pengaturan mengenai tuntutan pidana dan pembelaan terdapat dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: Baca juga artikel ini: Ulasan Mengenai Perusahaan Mendaptarkan Pekerja

Apakah Hakim Boleh Memutus Lebih Berat Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dalam Perkara Pidana ? Read More »