Dalam delik-delik yang dirumuskan secara materi, harus ada keadaan tertentu yang dilarang, misalnya dalam tindak pidana pembunuhan, harus ada orang yang mati. Misalnya untuk dapat menuntut seseorang karena disangka membuat mati Si A, maka harus dibuktikan bahwa karena kelakukan orang itu lalu timbut akibat, yattu mati A. atau dengan kata lain bahwa akibat kelakuan orang […]
TEORI-TEORI TENTANG SEBAB AKIBAT Read More »
Penghitungan suara hasil pemilihan presiden Amerika Serikat 2020 masih terus berlangsung. Di negara bagian Georgia, petahana Donald Trump untuk sementara unggul atas pesaingnya, Joe Biden. Enam Perusahaan BUMN Ini Sedang Buka Lowongan Kerja, Jangan Sampai Kelewatan Ya ! adminwebsite 2020 November 4, 2020 No Comments Lowongan kerja BUMN banyak dicari selama 2020. Kamu yang baru
Pemeilihan Presiden AS: Trump Unggul, Penghitungan Suara Sudah 92 Persen Read More »
Lowongan kerja BUMN banyak dicari selama 2020. Kamu yang baru lulus kuliah atau ingin pindah kerja mungkin sedang mencari posisi yang kosong. Meski pekerjaan sedang sulit dicari di masa pandemi, berbagai perusahan BUMN membuka lowongan kerja selama bulan Oktober hingga November 2020. Berikut beberapa lowongan kerja di perusahaan BUMN yang bisa kamu coba. Baca Juga
Enam Perusahaan BUMN Ini Sedang Buka Lowongan Kerja, Jangan Sampai Kelewatan Ya ! Read More »
PTUN Jakarta memutuskan pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin di rapat kerja dengan Komisi III DPR bahwa peristiwa Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat adalah tindakan melawan hukum. Kuasa hukum keluarga korban mengapresiasi putusan tersebut dan menilai bahwa adanya ketidakmampuan pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Sumber: https://20.detik.com/detikflash/20201104-201104083/ptun-vonis-jaksa-agung-melawan-hukum-ini-respons-korban-kasus-semanggi Berita Terbaru
PTUN Vonis Jaksa Agung Melawan Hukum, Ini Respons Korban Kasus Semanggi Read More »
Jika melihat aturan dalam Pasal 1 angka 7Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (“UU 5/1986”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 9/2004”) dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Ciri-ciri Sengketa Tata Usaha Negara Read More »
Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (“UU 5/1986”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 9/2004”) dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor
Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Read More »
PERTANYAAN: Salam keadilan Bapak Pengacara, salam kenal saya Susno dari Karawang, saya ingin menanyakan dalam hal suatu Peradilan terdapat adanya Tergugat dan Penggugat, bagaimana dengan subjek hukum di dalam Peradilan Tata Usaha Negara, siapakah pihak Tergugat dan siapakah Pihak Penggugat ?. Terimakasih. JAWABAN: Terimaksih atas pertanyaannya, perkenankan saya Andri Marpaung menjawab pertanyaan bapak, saya ingin
Subjek Dan Objek Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Read More »
Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners Daluwarsa tindak pidana penipuan. Daluwarsa atau lewat waktu (Verjaring) dalam Hukum Pidana adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya Hak untuk menuntut atau melakasanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Hati-Hati Jangan Main Hakim Sendiri, Ada Pidananya
Tenggang Waktu Daluwarsa Tindak Pidana Penipuan Read More »
Pemidanaan terhadap pelaku main hakim sendiri. Main hakim sendiri atau Eigenrichting (dalam Bahasa Belanda) merupakan Tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah main hakim sendiri diartikan sebagai menghakimi oranglain tanpa memperdulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dll). Main hakim sendiri kerapkali merugikan korban, dari mulai luka-luka hingga
Hati-Hati Jangan Main Hakim Sendiri, Ada Pidananya Loh. Read More »
Mengenai ganti kerugian terhadap korban salah tangkap tentunya ada perlindungan hukumnya loh, berpedoman pada Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut : Jangan lupa baca juga artikel ini: 4 Pejabat Inti Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Mengenal Sang Ketua Mahkamah Agung Pemblokiran Rekening
Ingat Apabila Terjadi Salah Tangkap, Korban Dapat Menuntut Ganti Rugi ? Read More »
