admin situs web 2020

Andri Marpaung,S.H.,M.H. adalah seseorang yang berprofesi sebagai Pengacara , Advokat atau Pengacara aktip memberikan jasa hukum , bantuan hukum, konsultasi hukum yang berpengalaman selama 10 Tahun dibawah naungan organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) . Adapun latar belakang pendidikan adalah Sarjana Hukum ( S1 ) Jurusan Hukum Pidana di Universitas HKBP Nommensen Medan dan Master Hukum ( S2 ) Jurusan Hukum Bisnis di Sekolah Tinggi Hukum Bandung .

Tips Hukum Mengenai Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi

Tips Hukum Mengenai Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi /

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Subjek hukum tindak pidana korupsi di Indonesia pada dasarnya adalah orang pribadi sama seperti yang tercantum dalam hukum pidana umum. Hal ini tidak mungkin ditiadakan,namun ditetapkan pula suatu badan yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat […]

Tips Hukum Mengenai Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Read More »

ULASAN LENGKAP MENGENAI UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Leave a Comment / ULASAN LENGKAP MENGENAI UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI /

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Baca juga artikel ini: Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan

ULASAN LENGKAP MENGENAI UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI Read More »

ASAS-ASAS HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Leave a Comment / ASAS-ASAS HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI /

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Secara Hukum Asas legalitas terdapat di pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perUndang-Undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Dalam bahasa Latin: ”Nullum delictum nulla poena sine praevia

ASAS-ASAS HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Read More »

Pahami Bentuk-bentuk dan Tipe-tipe Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Agar Terhindar

Pahami Bentuk-bentuk dan Tipe-tipe Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Agar Terhindar /

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, dan membahayakan pembangunan ekonomi, sosial politik, dan menciptakan kemiskinan secara masif sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat serta lembaga sosial. Salah

Pahami Bentuk-bentuk dan Tipe-tipe Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Agar Terhindar Read More »

Cara Menentukan Pilihan Hukum dan Yurisdiksi dalam Perjanjian

Cara Menentukan Pilihan Hukum dan Yurisdiksi dalam Perjanjian /

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Menentukan pilihan hukum dan yurisdiksi hukum yang berlaku dalam suatu perjanjian memang sangatlah penting, karena hal tersebut berkaitan dengan penyelesaian apabila terjadi sengketa antara para pihak.Menurut Sudargo Gautama dalam bukunya Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, berpendapat bahwa mengenai pilihan

Cara Menentukan Pilihan Hukum dan Yurisdiksi dalam Perjanjian Read More »

Kedudukan Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha

Leave a Comment / Kedudukan Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha /

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Terkait pengutamaan alat bukti saksi, berdasarkan logika hukum publik, alat bukti keterangan saksi lebih diutamakan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat kebutuhan dari penegakan hukum persaingan usaha yang memang mencari kebenaran material ketimbang kebenaran formal. Hukum persaingan usaha merupakan bagian

Kedudukan Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha Read More »

ULASAN MENGENAI DASAR HUKUM USAHA WARALABA (FRANCHISE)

Uncategorized /

Waralaba atau Franchise adalah konsep pemasaran produk dan jasa secara cepat dengan memperluas jaringan dalam bentuk pemberian lisensi (nama, produk, sistem, prosedur) dari pemilik merek (franchisor) kepada penerima waralaba (franchisee) pada jangka waktu tertentu dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati kedua belah pihak. stilah franchise berasal dari bahasa prancis, yaitu affranchir yang artinya to

ULASAN MENGENAI DASAR HUKUM USAHA WARALABA (FRANCHISE) Read More »

Ulasan Mengenai Seluk Beluk Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga)

Ulasan Mengenai Seluk Beluk Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga) /

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa derden verzet (Perlawanan Pihak Ketiga) merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga (hal. 299). Yahya Harahap menjelaskan, dalam praktik, tergugat sering mengajukan keberatan atas penyitaan

Ulasan Mengenai Seluk Beluk Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga) Read More »

Ulasan Hukum Mengenai Jenis-jenis Intervensi Pihak Ketiga dalam Perkara Perdata

Ulasan Hukum Mengenai Jenis-jenis Intervensi Pihak Ketiga dalam Perkara Perdata /

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Intervensi dalam Hukum Acara Perdata Keadaan yang Anda terangkan dapat dikategorikan sebagai intervensi dalam hukum acara perdata.   Puri Galih Kris Endarto, dalam Jurnal Pandecta – Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang berjudul Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenkomst sebagai Upaya

Ulasan Hukum Mengenai Jenis-jenis Intervensi Pihak Ketiga dalam Perkara Perdata Read More »

Penundaan Eksekusi Atas Dasar Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)

Leave a Comment / Penundaan Eksekusi Atas Dasar Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) /

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Dalam membahas upaya hukum biasa adalah perlawanan terhadap putusan verzet, banding, dan kasasi. Pada azasnya, upaya hukum ini menangguhkan eksekusi. pengecualiannya adalah apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Pasal 180 ayat 1 HIR), maka meskipun

Penundaan Eksekusi Atas Dasar Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Read More »