September 2020

Direksi yang menjadi bagian dalam organ perusahaan memiliki peranan penting, terutama dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan, dimana pengambilan keputusan tersebut memiliki dua dampak ekonomis yang dapat membawa keuntungan atau kerugian bagi perusahaan itu sendiri. Setiap keputusan yang diambil pun memiliki risikonya masing-masing, terutama risiko Hukum. Baca KABAR GEMBIRA TELAH DIBUKA: PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA) […]

Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) akan kembali melaksanakan Ujian Profesi Advokat (UPA) pada Sabtu, 27 Februari 2021. Melalui surat bernomor 472/DPN/PERADI/XII/2020, DPN Peradi menginformasikan bahwa UPA akan diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia. Baca Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Sebelumnya, pada 22 Februari 2020, DPN Peradi juga telah melaksanakan

Perkreditan merupakan salah satu usaha penting bagi bank dalam memberikan keuntungan, tetapi berbagai masalah atas penyaluran kredit harus dihadapi perbankan. Akhir-akhir ini banyak kritikan terhadap kinerja perbankan nasional yang dilakukan oleh praktisi keuangan ataupun lembaga-lembaga pemerintahan. Hal ini sehubungan dengan adanya kredit bermasalah yang biasa disebut Non Performance Loan (NPL) dengan jumlah yang cukup signifikan

Prosedur Beracara Di Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Berikut ini Adalah Artikel Dengan Judul Prosedur Beracara Di Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Klik Tautan ini Prosedur Beracara Di Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 2. Tata Cara Pelaksanaan Uang Paksa (Dwangsom) Dan Sanksi Administratif Pada Peradilan Tata Usaha Negara Berikut ini

Kementerian Keuangan menghormati gugatan Bambang Trihatmodjo terhadap Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 15 September lalu. Gugatan sendiri terkait pencegahan ke luar negeri terhadap putra kedua mantan Presiden RI Soeharto tersebut. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menilai, pengajuan gugatan tersebut merupakan hak bagi setiap warga negara yang

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh

BATAS WILAYAH KOTA BANDUNG Berdasarkan PP 16/1987, PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG DAN KABUPATEN , sebagai berikut : Pasal 2 Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung diubah dan diperluas dengan memasukan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang meliputi : Sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Utara, yang terdiri dari sebagian Kelurahan Pasirkaliki; Sebagian wilayah

Lima orang Pimpinan KPK baru periode 2019-2023, hari ini, Jumat (20/12/2019) dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Mereka secara resmi terpilih melalui serangkaian proses seleksi yang ketat, mengalahkan puluhan peserta lain yang juga turut mendaftar di bursa capim KPK kala itu. Menggantikan Pimpinan KPK periode sebelumnya, Agus Rahardjo, Laode M Syarif, Basaria

Pengertian Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang dimaksud dengan Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan