September 2020

Dalam praktek hukum acara khususnya Hukum Acara Pidana, sering kita mendengar idengan stilah Nomor atau kode P-18, P-19 ataupun P-21 baik di media masa maupun Media Elektronik. Kadang-kadang orang yang tidak mengerti arti dari kode-kode tersebut diatas hanya melewatkanya tanpa bertanya apa sebenarnya yang dimaksud, dalam hal ini tentang kode-kode tesebut diatas saya akan menguraikan […]

Apabila kita perhatikan definisi-definisi hukum atau rumusan dari para sarjana hukum tersebut, pada dasarnya kita dapat menemukan adanya unsur-unsur hukum, ciri-ciri hukum, dan sifat hukum.Unsur-unsur hukum yang dimaksudkan adalah bahwa peraturan-peraturan hukum itu meliputi:1). Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat;2). Peraturan yang ditetapkan oleh badan-badan resmi negara;3). Peraturan yang bersifat memaksa;4).

A. Tujuan hukum menurut teori Teori etis (etische theorie) Teori ini mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Menurut teori ini, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles filsuf Yunani dalam bukunya Ethica Nicomachea dan Rhetorica

A. Aneka arti hukum Hukum dalam arti ketentuan penguasaDisini hukum adalah perangkat-peraturan peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah melalui badan-badan yang berwenang Hukum dalam arti para petugasDisini hukum adalah dibayangkan dalam wujud petugas yang berseragam dan bisa bertindak terhadap orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan warga masyarakat, seperti petugas Polisi patroli, Jaksa dan hakim dengan

I. PENDAHULUANNegara dapat dikatakan sebagai Negara Hukum (rule of law) bilamana superioritas hukum telah dijadikan sebagai aturan main (fair play) dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, terutama dalam memelihara ketertiban dan perlindungan terhadap hak-hak warganya. Jhon Locke dalam karyanya “Second Tratise of Government”, telah mengisyaratkan tiga unsur minimal bagi suatu Negara hukum, sebagai berikut :1. Adanya hukum

Pengertian Tata Hukum, yaitu menyusun dengan baik dan Tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup supaya ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi. Sistem HukumSuatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu dengan yang lain, tersusun dengan suatu rencana atau

Isi dan ruang lingkup Hukum Administarsi Negara menurut Van Vallen Hoven dalam bukunya yang berjudul :Omtrek van het administratiefrecht, memberikan skema tentang hukum administrasi Negara didalam kerangka hukum seluruhnya sebagai berikut : a. Hukum Tata Negara/Staatsrecht meliputi :1. Pemerintah/Bestuur2. Peradilan/Rechtopraak3. Polisi/Politie4. Perundang-undangan/Regelingb. Hukum Perdata / Burgerlijkc. Hukum Pidana/ Strafrechtd. Hukum Administarsi Negara/ administratief recht yang

Redaksi Tanganrakyat.id – Hadir untuk menyajikan informasi terkini dan terdepan baik daerah maupun informasi Nasional juga dunia dan siap menyongsong era globalisasi dan mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat baik di negara maju ataupun negara berkembang terutama Indonesia. Sehingga diperlukan sarana untuk mendapatkan informasi Tercepat, Independen dan Terpercaya. Tanganrakyat.id sebagai media online dibaca khalayak mulai

Assalamualaikum WR WB.  Kepada para senior dan para sahabat yang saya banggakan dan cintai perlu saya memberi klarifikasi tentang kasus JT. Sebenarnya klarifikasi saya ini sudah saya sampaikan melalui jubir MA dan telah ditindak lanjuti tetapi ya begitulah masih ada juga media yang masih menggoreng goreng tidak sesuai fakta seutuhnya yang saya sampaikan sehingga dapat

Pemerintah bakal menyalurkan bantuan sosial tunai sebesar Rp 500 ribu. Bansos tunai Rp 500 ribu itu akan diberikan kepada 9 juta keluarga penerima manfaat (KPM). “Sebanyak 9 juta KPM dari Program Sembako non PKH mendapatkan tambahan bantuan Rp 500 ribu dengan total anggaran senilai Rp 4,5 triliun,” kata Dirjen PFM Kementerian Sosial, Asep Sasa Purnama,