Implementasi Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia dalam Aktivitas Bisnis Perusahaan

Direksi yang menjadi bagian dalam organ perusahaan memiliki peranan penting, terutama dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan, dimana pengambilan keputusan tersebut memiliki dua dampak ekonomis yang dapat membawa keuntungan atau kerugian bagi perusahaan itu sendiri. Setiap keputusan yang diambil pun memiliki risikonya masing-masing, terutama risiko Hukum. Baca KABAR GEMBIRA TELAH DIBUKA: PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA) ANGKATAN IX ANGKATAN 2020 DPC PERADI BANDUNG BEKERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN

Di Indonesia, eksistensi doktrin Business Judgment Rule (BJR) yang mengatur mengenai batasan-batasan tertentu terkait kapan direksi dan komisaris tidak dapat dibebani pertanggungjawaban atas risiko keputusan atau tindakan pengawasan. Hal ini menjadi penting untuk dibahas, dalam rangka memitigasi atau meminimalisir risiko agar terhindar dari tindak pidana korupsi atas keputusan yang diambil. Baca Inilah Biografi Lengkap 7 Presiden Republik Indonesia Dari Dari Indonesia Merdeka Hingga Saat Ini

Maka, berangkat dari kebutuhan bagi perusahaan, konsultan hukum, penegak hukum, serta konsultan hukum dalam perusahaan untuk memahami lebih dalam mengenai penerapan BJR di Indonesia, Hukumonline.com akan menyelenggarakan: Baca MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA

Webinar Hukumonline 2020   “Implementasi Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia dalam Aktivitas Bisnis Perusahaan”  Baca Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat

Waktu Kegiatan

Hari, Tanggal: Kamis, 24 September 2020 Pukul: 09.30 – 12.00 WIB

Fasilitas & Investasi

Fasilitas: Soft File Materi, Notulensi, dan E-Certificate Investasi: Pelanggan: Rp 770.000,- Umum: Rp 880.000,-

Narasumber

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung – Mahkamah Agung RI   Prof. Surya Jaya adalah Hakim Agung di Mahkamah Agung RI, Beliau juga tercatat sebagai Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin. Beliau meraih gelar sarjana hukumnya hingga strata 3 di Universitas Hasanuddin, Makassar. Sebelum diangkat menjadi Hakim Agung, beliau juga pernah menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor Banding Jakarta sejak tahun 2005   Chandra M. Hamzah Co-Founder & Partner – Assegaf Hamzah & Partners   Chandra adalah partner dan salah satu pendiri firma hukum Assegaf Hamzah & Partners. Selain dihormati sebagai advokat litigasi, ia juga dikenal sebagai tokoh anti korupsi. Beliau memiliki fokus praktik hukum di bidang sengketa komersial, anti korupsi dan tata kelola perusahaan yang baik, dan kekayaan intelektual. Setelah ia menyelesaikan jabatannya di KPK pada tahun 2011, beliau kembali berpraktik sebagai advokat. Ia berperan penting dalam mendirikan praktik kepatuhan anti korupsi kami, yang memberikan nasihat hukum terkait dengan kepatuhan terhadap undang-undang anti korupsi di Indonesia dan negara-negara lain, termasuk di Amerika Serikat berdasarkan Foreign Corrupt Practices Act dan di Inggris berdasarkan. Bribery Act.   Moderator:   Hamalatul Qurani Journalist – Hukumonline.com   Mala merupakan Journalist and Premium Stories Team di Hukumonline.com serta pernah memiliki pengalaman kerja di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU RI). Selama bekerja di Hukumonline, aktif menulis isu-isu soal Hukum Bisnis, Persaingan Usaha, Litigasi, Kepailitan & PKPU, Hukum Kontrak, strategi seputar legal compliance dan lainnya.

Materi Webinar

Implementasi Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia dalam Aktivitas Bisnis Perusahaan Garis besar peraturan dan sudut pandang hakim terkait Business Judgment Rule di Indonesia Perbedaan tindak pidana korupsi dan Business Judgment Rule (ruang lingkup dan batasannya) Tanggung jawab Direksi dalam tindakan ultra vires Pengakuan Business Judgment Rule di Pengadilan Indonesia Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perwujudan Business Judgment Rule Peran dan tanggung jawab organ perusahaan dalam lingkup penerapan Business Judgment Rule Praktik Business Judgment Rule pada Badan Usaha Milik Negara maupun Swasta Gugatan Pemegang Saham dalam hal Direksi melakukan tindakan ultra vires Efektivitas Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan regulasi lainnya dalam menerapkan Business Judgment Rule di Indonesia Tantangan dan hambatan Business Judgment Rule di Indonesia

Pendaftaran

Tempat terbatas! First-come, first-served Isi formulir pendaftaran disini Pendaftaran dilakukan dengan cara transfer biaya investasi ke rekening: BNI Cabang KCP Cilandak KKO an. PT Justika Siar Publika Nomor: 060 – 2439 – 193

Contact Person: Fisca Dahlia (021) 2270 8910 atau email: talks@hukumonline.com

Berita Terbaru “Firma Hukum Dr. iur. Liona N. Supriatna, SH, M.Hum. – Andri Marpaung, SH & Rekan ”:

1. KABAR GEMBIRA TELAH DIBUKA: PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA) ANGKATAN IX ANGKATAN 2020 DPC PERADI BANDUNG BEKERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
2. Nikson Kennedy Marpaung, S.H, M.H, CLA
3. LIDOIWANTO SIMBOLON, SH
4. Priston Tampubolon, S.H
5. INILAH DAFTAR ALAMAT DPC PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) SELURUH INDONESIA
6. SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA
7. Inilah Biografi Lengkap 7 Presiden Republik Indonesia Dari Dari Indonesia Merdeka Hingga Saat Ini
8. Kabar Gembira, Ayo Ikuti Webinar Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) Bandung
9. Ulasan Lengkap Tentang Dasar Hukum Pengangguhan Penahanan
10. Profil Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
11. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia
12. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Negara Penerima Kerja
13. Bagaimana Cara Mendirikan PT (Persero)
14. Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Bahasa Inggris
15. Sejarah KUHP Di Indonesia
16. TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN
17. TUJUAN HUKUM PIDANA
18. MACAM-MACAM SANKSI PIDANA DAN PENJELASANNYA
19. MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA
20. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
21. ADVOKAT ADALAH PENEGAK HUKUM, APA KATA HUKUM ???
22. APA SAJA HAK – HAK ANDA DAN APA SAJA MEMBERI HUKUM YANG DILALUI KETIKA MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAIK DI KEPOLISAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG
23. BIDANG PERLINDUNGAN & PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT DPC PERADI BANDUNG
24. Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
25. Profil Purnawirawan Walikota TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila
26. Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan
27. Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
28. Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
29. TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
30. TEORI-TEORI PEMIDANAAN
31. Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
32. 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
33. Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
34. DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
35. Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
36. Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
37. Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
38. Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
39. Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
40. Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
41. Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?
42. RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja / Buruh
43. Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
44. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
45. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
46. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
47. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
48. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
49. Cara meminta Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
50. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

• Cara Dan Strategi Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah/Kredit Macet
• Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
• Kemenkeu Hormati Gugatan Bambang Trihatmodjo Ke PTUN
• JAKSA AGUNG DARI MASA KE MASA DI INDONESIA
• Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus