Uncategorized

Dasar Hukum Perusahaan Modal Ventura (“PMV”) Dasar hukum pendirian PMV antara lain adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) sebagai peraturan umumnya dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura(“POJK 34/2015”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura(“POJK 35/2015”) […]

Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Merujuk pada artikel Apakah MK Berwenang Membuat Norma Hukum Baru?, pada dasarnya, MK tidak dapat mengubah isi suatu pasal atau suatu ayat dalam undang-undang yang dimintakan pengujiannya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(“UUD 1945”), termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(“UU Ketenagakerjaan”).   MK hanya memberikan tafsir

Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”) menegaskan bahwa:   Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.   Jika segala upaya telah dilakukan, tetapi PHK tidak dapat dihindari, maka maksud PHK wajib dirundingkan oleh

Pada artikel ini, Anda akan mempelajari tentang biografi pengusaha sukses paling kreatif di dunia 2) karakteristik utama wirausaha dan 3) daftar  wirausahawan paling kreatif dalam sejarah. Jika di Indonesia contohnya adalah seperti Sudono Salim  Karakteristik Pengusaha Sukses Apa kelebihan yang dimiliki oleh para pengusaha kreatif ini, yang telah memberikan kontribusi signifikan dan nilai yang tak

Cara membuat facebook bisnis plus penjelasan lengkap mengenai berbagai fitur yang terdapat di dalamnya untuk mengembangkan bisnis Anda. Daftar Isi [ Tutup ] 1. Pentingnya Facebook Bisnis 2. Perbedaan Halaman Facebook Pribadi Dengan Facebook Bisnis 2.1 1. Cover Foto 2.2 2. Foto Profil 2.3 3. About/Tentang 2.4 4. Fitur Posts 3. Beberapa Kelebihan Facebook Bisnis

Direksi yang menjadi bagian dalam organ perusahaan memiliki peranan penting, terutama dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan, dimana pengambilan keputusan tersebut memiliki dua dampak ekonomis yang dapat membawa keuntungan atau kerugian bagi perusahaan itu sendiri. Setiap keputusan yang diambil pun memiliki risikonya masing-masing, terutama risiko Hukum. Baca KABAR GEMBIRA TELAH DIBUKA: PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA)

Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) akan kembali melaksanakan Ujian Profesi Advokat (UPA) pada Sabtu, 27 Februari 2021. Melalui surat bernomor 472/DPN/PERADI/XII/2020, DPN Peradi menginformasikan bahwa UPA akan diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia. Baca Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Sebelumnya, pada 22 Februari 2020, DPN Peradi juga telah melaksanakan

Perkreditan merupakan salah satu usaha penting bagi bank dalam memberikan keuntungan, tetapi berbagai masalah atas penyaluran kredit harus dihadapi perbankan. Akhir-akhir ini banyak kritikan terhadap kinerja perbankan nasional yang dilakukan oleh praktisi keuangan ataupun lembaga-lembaga pemerintahan. Hal ini sehubungan dengan adanya kredit bermasalah yang biasa disebut Non Performance Loan (NPL) dengan jumlah yang cukup signifikan

Prosedur Beracara Di Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Berikut ini Adalah Artikel Dengan Judul Prosedur Beracara Di Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Klik Tautan ini Prosedur Beracara Di Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 2. Tata Cara Pelaksanaan Uang Paksa (Dwangsom) Dan Sanksi Administratif Pada Peradilan Tata Usaha Negara Berikut ini

Kementerian Keuangan menghormati gugatan Bambang Trihatmodjo terhadap Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 15 September lalu. Gugatan sendiri terkait pencegahan ke luar negeri terhadap putra kedua mantan Presiden RI Soeharto tersebut. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menilai, pengajuan gugatan tersebut merupakan hak bagi setiap warga negara yang