Uncategorized

Benny Tjokro tak terima dinyatakan bersalah melakukan korupsi pengelolaan dana & penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero). tirto.id – Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang memvonis dirinya dengan hukuman seumur hidup. “Kami tetap akan mengajukan banding,” kata pengacara […]

Mahkamah Agung (MA) menunjuk 150 satuan tugas lingkungan empat peradilan untuk pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 disertai pembentukan Satgas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor (P4GN). Penjukan daerah wilayah dan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) P4GN tercantum dalam surat Sekretaris MA nomor: 1719/SEK/OT.01.1/10/2020 tertanggal 9 Oktober 2020. Surat ditandatangani Plt Sekretaris MA Aco Nur. Surat ini ditujukan

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sarifuddin Sudding mengapresiasi vonis seumur hidup dan denda Rp6 triliun terhadap Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro setelah terbukti bersalah melakukan tidak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus Asuransi Jiwasraya. Putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Tipikor,

Berdasarkan KUHAP yang sekarang terdapat 2 (dua) istilah yaitu penyelidikan dan penyidikan. Secara singkat penyelidikan ialah tahapan mengidentifikasi/mencari kasus tindak pidana sedangkan penyidikan adalah tahap pengumpulan bukti tindak pidana. Di dalam KUHAP Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa penyelidikan hanya dapat dilakukan oleh penyelidik yaitu seluruh anggota Polri.  Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, Penyelidikan

Perbedaan pandangan atas suatu perkara antara aparat penegak hukum dan penasihat hukum merupakan hal yang biasa. Sebab masing-masing pihak memang mempunyai tugas dan fungsi berbeda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun dalam undang-undang advokat disebutkan penasihat hukum yang juga merupakan advokat juga merupakan penegak hukum.Hal ini juga terjadi pada perkara Nurhadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung

Proses belajar sejatinya dapat dilakukan di mana pun dan kapan pun. Hal ini juga berlaku bagi para praktisi maupun orang-orang yang tertarik terjun dan berkarier di sektor hukum. Kini, di tengah perkembangan teknologi dan akses internet yang kian memadai, Anda tidak hanya dapat memperoleh wawasan hukum melalui jalur pendidikan formal. Namun, terkadang proses belajar juga

Bagi sebagian perusahaan besar, istilah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sudah tidak asing lagi. Kedua dokumen tersebut mengatur mengenai tata tertib ataupun penentuan hak dan kewajiban bagi perusahaan dengan pekerjanya. Akan tetapi, tahukah Sobat KH, bahwa dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan kedua dokumen ini harus dipahami agar dalam bisnis berjalan dengan

Saat ini banyak masyarakat Indonesia yang masih belum taat hukum. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai hukum yang berlaku. Lalu, seberapa pentingnya mengenal masalah hukum? Simak ulasannya berikut ini. Tingkat Awareness Hukum Masyarakat Indonesia Tingkat awareness masyarakat Indonesia terhadap hukum saat ini masih rendah. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan. Kurangnya kepercayaan terhadap aparat penegak

“Law Firm Perdana Muncul Jaya & Associate” adalah sebuah Firma Hukum dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120314142015, yang bergerak dibidang Jasa Pengacara/Advokat merupakan salah satu bidang usaha dari PT. PERDANA MUNCUL JAYA yang didirikan melalui Akta Notaris Nomor: 02, tertanggal 02 Oktober 2019 dan telah mengalami perubahan sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PERDANA MUNCUL

“Law Firm Perdana Muncul Jaya & Associate” adalah sebuah Firma Hukum dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120314142015, yang bergerak dibidang Jasa Pengacara/Advokat merupakan salah satu bidang usaha dari PT. PERDANA MUNCUL JAYA yang didirikan melalui Akta Notaris Nomor: 02, tertanggal 02 Oktober 2019 dan telah mengalami perubahan sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PERDANA MUNCUL