fbpx

buruh

Ulasan Hukum Mengenai Upaya Hukum Jika Perusahaan Telat Memberikan Upah kepada Pekerja Harian Lepas (Freelancer) – Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. M.H & Partners

Leave a Comment / Uncategorized /

Freelancer adalah pekerja lepas yang melakukan sebuah pekerjaan untuk klien tanpa berkomitmen untuk kerja penuh waktu dan bukan untuk satu perusahaan khusus. Pada dasarnya, peristiwa yang terjadi pada Anda adalah perselisihan hak. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU PPHI, perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan […]

Ulasan Hukum Mengenai Upaya Hukum Jika Perusahaan Telat Memberikan Upah kepada Pekerja Harian Lepas (Freelancer) – Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. M.H & Partners Read More »

Pekerja Harus Tolak Jika Perusahaan Menyuruh Mengundurkan Diri – “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”

Leave a Comment / Uncategorized /

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”:   Pemutusan hubungan kerja (“PHK”) dengan alasan pekerja mengundurkan diri hanya bisa dilakukan jika hal tersebut dilakukan atas kemauan pekerja yang bersangkutan, namun jika perusahaan memaksa pekerja mengundurkan diri dan menandatangani surat pengunduran diri (resign). Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 36

Pekerja Harus Tolak Jika Perusahaan Menyuruh Mengundurkan Diri – “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ” Read More »

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHK) PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Leave a Comment / Uncategorized /

Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”) merupakan pengadilan khusus (special court) di bidang perburuhan. PHI dibentuk dengan Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”), berkedudukan di dalam pengadilan negeri (PN). UU PPHI memberi kewenangan kepada PHI untuk memeriksa, mengadili dan memutus empat jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu: perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHK) PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Read More »

Bagaimana Cara Mendirikan PT (Perseroan Terbatas)

1 Comment / bandung, bankruptcy law, berita, beritar terpopuler, bumn, cara mendirikan perusahaan, google lawyer, hukum, hukum online, hukum perusahaan, ilmu hukum, info terkini, perseroan terbatas, pt /

Pertanyaan: Selamat Keadilan pak Andri Marpaung, Saya Mas Joko dari Jakarta, Semoga Bapak dalam keadaan sehat dan sering memberikan tulisan – tulisan yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ingin saya tanyakan adalah Bagaimana cara nya mendirikan Perseroan Terbatas (PT) Terima Kasih. Jawaban: Salam Keadilan Pak Leo, sebelum saya memberikan pemaparan terkait Cara Mendirikan PT terlebih dahulu

Bagaimana Cara Mendirikan PT (Perseroan Terbatas) Read More »

Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan

Leave a Comment / nama perusahaan, Perusahaan Leasing, perusahaan, /

Sejak mewabahnya Virus Corona atau yang disebut dengan Covid-19 memukul produktivitas perusahaan yang semakin menurun dan tidak stabil, baik perusahaan yang bergerak dibidang produksi maupun jasa. Akhir-akhir ini pimpinan perusahaan banyak yang mengeluh mengenai income perusahaan yang semakin menurun dikarenakan berkurangnya permintaan barang sejak mewabahnya Covid-19 sehingga menjadi salah satu hambatan untuk melakukan aktivitas diperusahaan.

Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan Read More »

RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja/Buruh

Leave a Comment / Berita Hukum Terbaru, hukum, hukum online, Konsultasi Hukum,, omnibus law, tolak ruu omnibus law, ruu cilaka, ruu cipta kerja, cipta lapangan kerja, buruh, pekerja, viral buruh demi ruu,, Pengacara/Lawyer/Advokat, tips hukum terbaru /

Pertanyaan: Salam Keadilan Bapak Andri Marpaung SH, perkenalkan saya Makarim Hadiputro di dari Jakarta Timur, saya adalah pekerja di sebuah perusahaan di Jakarta Selatan, baru-baru ini sedang hangat diperbincangkan mengenai Omnibus law yang mana sedang  dalam Rancangan Undang-Undang dan banyak ditentang para pekerja karena dianggap tidak memihak kepada pekerja. Mohon penjelasannya Pak !. Terimakasih. Pembahasan:

RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja/Buruh Read More »