August 2020

Sebagai langkah awal, Anda dapat meminta hak yang Anda miliki kepada pengusaha secara kekeluargaan atau yang dikenal dengan perundingan secara bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat, yang diatur di Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Jangka waktu bipartit harus diselesaikan paling lama 30 hari sejak diadakannya perundingan […]

Pertanyaan: Salam Keadilan Bapak Pengacara Andri Marpaung SH, perkenanlkan saya Candra Joko Samosir, saya ingin bertanya bagaimana prosedurnya agar tanah yang kita kuasai dapat dikatakan sebagai tanah ulayat ? Jawaban: Terimakasih atas pertanyaan Bapak, untuk menjawab pertanyaan bapak sebelumnya terlebih dahulu dijelaskan sebagai berikut: Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang

Lahir di Bunga Melur 16 Juni 1987, 17 September 1989. Beliau adalah pendiri dan Sekjend DPP LSM LP-RI dan juga berprofesi sebagai Advokat yang sedang fokus bidang bisnis dan perusahaan. A. Pendidikan Lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Lulusan S2 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) B. Prestasi Lulusan Terbaik dan Tercepat ke 2

Lahir di Kutacane, 19 Desember 1986. Beliau adalah seorang Advokat yang focus dalam bidang Hukum Pidana, Perdata, TUN Dan juga Pendiri Dan Ketua Umum LSM LP-RI. (Lembaga Peduli Rakyat Indonesia). a) Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Lawe Bulan Kutacane; Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Negeri 1 Kutacane; Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kutacane;

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak. Apa yang menyebabkan hubungan kerja dapat berakhir ? Menurut Pasal 61 Undang – Undang No. 13 tahun 2003 mengenai tenaga

Memperoleh gelar sarjana Hukum dari Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan, Memulai Praktik Hukum sejak Tahun 2017 dan mulai berkarir Sebagai Advokat Di Kota Jakarta. Pendidikan Formal: Sekolah Dasar Negeri Lumba Naungkup ( Berijasah ); Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Negeri 1 Dolok Sanggul (Berijasah); Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pollung ( Berijasah ) ;

Lahir di Medan, 09 Oktober 1991. Beliau memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan, Tahun 2014. Beliau Telah lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) pada tahun 2015. Dan memulai berkarir Sebagai Assosiates Lawyer pada KANTOR HUKUM OJAK NAINGGOLAN, SH., MH., & Rekan di Medan sejak Januari Tahun 2016 sampai tahun 2017, bergabung pada Kantor Hukum

Lahir di Medan, 12 Mei 1969. Beliau  adalah pendiri Kantor Hukum “POLMER SIRAIT., S.H., M.H,. CHt. & REKAN”, yang berlamat di Jl. Muhammad Toha No. 263 Kota Bandung, Jawa Barat, didirikan tahun 2005 dan dipimpin oleh POLMER SIRAIT., S.H,. M.H,. CHt. yang telah beracara sejak tahun 1997 sebagai Pengacara Praktek/Advokat yang telah berpengalaman dalam menangani

Lahir di Parsoburan, 02 September 1985. Beliau sebagai Pendiri pada Law Office HENGKI SILAEN, S.H., & Associates. Area fokus prakteknya adalah pada Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Korporasi, Hukum Perbankan, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Kontrak, Perjanjian Lisensi dan Perjanjian Waralaba, Hukum Lingkungan, Hukum Perhutani, Hukum Hak dan Kekayaan Intelektual dan juga Hukum

Lahir di Temba, 23 Mei 1964. Sebagai Pendiri Kantor Hukum Ojak Nainggolan, SH., MH. & Rekan dan sekaligus Akademisi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan sejak Tahun 1989 sampai dengan sekarang dengan fokus Akedemisi Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Acara. Area fokus prakteknya adalah pada Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum