October 2020

Memasuki bulan ke-8 pandemi COVID-19 melanda Indonesia, temuan dan ketersediaan vaksin jadi suatu yang krusial. Kehadiran vaksin COVID-19 diharapkan bisa menangkal infeksi virus SARS-CoV-2, sekaligus menjadi udara segar bagi tatanan kehidupan, tak hanya di Tanah Air tetapi juga dunia yang terdampak pandemi. Di Indonesia, sejumlah persiapan dilakukan Pemerintah guna menyambut kehadiran vaksin COVID-19 yang beberapa […]

Perseroan Terbatas (Naamloze Vennootschap) atau PT, memiliki dasar hukum yang tercantum dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), Perseroan Terbatas—selanjutnya disebut perseroan—adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan

Hukumonline kembali menggelar survei Pro Bono Champions 2020. Ajang tahunan secara nasional kali ini merupakan penyelenggaraan ketiga yang digelar Hukumonline. Seperti tahun-tahun sebelumnya, survei ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih akurat sejauh mana kultur pro bono telah diterapkan oleh kantor-kantor hukum di Indonesia. Bukan hanya itu, Pro Bono Champions 2020 ini merupakan bentuk apresiasi Hukumonline

Perhimpunan Advokat Indonesia-Suara Advokat Indonesia (Peradi-SAI) telah mengangkat 100 advokat di Pengadilan Tinggi Bandung pada Rabu (30/9) dan Jumat (2/10). Prosesi pengangkatan kemudian diikuti dengan Sidang Terbuka Pengambilan Sumpah Advokat pada pukul 09.00 WIB yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, H. Abdul Kadir, S.H., M.H.    Dalam sambutannya, Ketua PT Bandung menyampaikan ucapan selamat

I.  PENDAHULUAN Salah satu hal penting yang telah menjadi perhatian serius oleh pemerintah pada era reformasi adalah diangkatnya masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), diantaranya kekerasan yang dilakukan oleh suami-isteri atau kekerasan oleh orang tua terhadap anak, untuk diatur dengan suatu undang-undang. Hal ini mengingat bahwa KDRT adalah suatu bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia dan

A.     Pendahuluan Istilah, pengertian dan pemahaman tentang tanggung jawab sosial perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR) selama ini masih selalu menjadi pedebatan yang hangat oleh para pendukung dan para penentangnya. Kedua kutup yang  berbeda  pandangan  tersebut  masing-masing mempunyai argumentasi yang bertentangan satu terhadap yang lain sesuai dengan kedudukan dan kepentingannya. Salah satu perbedaan tajam yang ada

Sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini sebagai bentuk penegasan yang bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan Negara Indonesia harus senantiasa berdasarkan atas hukum yang berlaku. Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak asasi manusia,

Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga dengan pengaruh globalisasi peradaban dimana Indonesia sebagai negara anggota WTO harus membuka kesempatan masuknya tenaga kerja asing. Untuk mengantisipasi hal tersebut diharapkan ada kelengkapan peraturan yang mengatur persyaratan tenaga kerja asing, serta pengamanan penggunaan tenaga kerja asing. Peraturan tersebut harus mengatur

Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat, karena pembangunan rumah susun dapat mengurangi penggunaan tanah, membuat ruang-ruang terbuka kota yang lebih lega dan dapat digunakan sebagai suatu cara untuk peremajaan kota bagi daerah yang kumuh. Pembangunan rumah susun memerlukan persyaratan

Di dalam Buku II dan III KUUHP Indonesia terdapat pelbagai cara atau teknik perumusan delik, yang menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilarang atau yang diperintahkan untuk dilakukan, dan kepada barang siapa yang melanggarnya atau tidak menaatinya diancam dengan pidana maksimum. Selain unsur-unsur perbuatan yang dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan dicantumkan juga sikap batin yang