Jenis-jenis hukum pidana dapat dilahat dari beberpa segi di antaranya : Hukum pidana dalam arti objektif dan dalam arti subjektif Hukum pidana objektif (ius poenale) adalah hukum pidana yang dilihat dari aspek larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Jadi hukum pidana objektif memiliki arti yang sama […]
Ulasan Mengenai Jenis-Jenis Hukum Pidana Read More »
Permintaan ganti rugi dalam suatu kasus pidana dimungkinkan dalam sebuah proses hukum. Seperti kasus hukum pencemaran nama baik, pengrusakan, penganiayaan yang mengakibatkan luka, dan lain-lain. Dan permintaan ganti Rugi untuk korban tindak pidana pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu; Melalui Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan Melalui Permohonan Restitusi.
Tips Hukum Menuntut Ganti Rugi Dalam Kasus Tindak Pidana Read More »
Seringkali kita mendengar istilah hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Apakah artinya ?. Para ahli membagi hukum pidana berdasarkan beberapa hal. Salah satunya, hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dalam bukunya berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana, PAF Lamintang menjelaskan bahwa hukum pidana itu juga dapat dibagi menjadi dua bagian,
Perbedaan Pidana Umum dan Pidana Khusus Read More »
Prestasi Pengertian prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi sama dengan objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang aka nada,
Ulasan Mengenai Prestasi dan Wanprestasi Read More »
Dalam delik-delik yang dirumuskan secara materi, harus ada keadaan tertentu yang dilarang, misalnya dalam tindak pidana pembunuhan, harus ada orang yang mati. Misalnya untuk dapat menuntut seseorang karena disangka membuat mati Si A, maka harus dibuktikan bahwa karena kelakukan orang itu lalu timbut akibat, yattu mati A. atau dengan kata lain bahwa akibat kelakuan orang
TEORI-TEORI TENTANG SEBAB AKIBAT Read More »
Penghitungan suara hasil pemilihan presiden Amerika Serikat 2020 masih terus berlangsung. Di negara bagian Georgia, petahana Donald Trump untuk sementara unggul atas pesaingnya, Joe Biden. Enam Perusahaan BUMN Ini Sedang Buka Lowongan Kerja, Jangan Sampai Kelewatan Ya ! adminwebsite 2020 November 4, 2020 No Comments Lowongan kerja BUMN banyak dicari selama 2020. Kamu yang baru
Pemeilihan Presiden AS: Trump Unggul, Penghitungan Suara Sudah 92 Persen Read More »
Lowongan kerja BUMN banyak dicari selama 2020. Kamu yang baru lulus kuliah atau ingin pindah kerja mungkin sedang mencari posisi yang kosong. Meski pekerjaan sedang sulit dicari di masa pandemi, berbagai perusahan BUMN membuka lowongan kerja selama bulan Oktober hingga November 2020. Berikut beberapa lowongan kerja di perusahaan BUMN yang bisa kamu coba. Baca Juga
Enam Perusahaan BUMN Ini Sedang Buka Lowongan Kerja, Jangan Sampai Kelewatan Ya ! Read More »
PTUN Jakarta memutuskan pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin di rapat kerja dengan Komisi III DPR bahwa peristiwa Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat adalah tindakan melawan hukum. Kuasa hukum keluarga korban mengapresiasi putusan tersebut dan menilai bahwa adanya ketidakmampuan pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Sumber: https://20.detik.com/detikflash/20201104-201104083/ptun-vonis-jaksa-agung-melawan-hukum-ini-respons-korban-kasus-semanggi Berita Terbaru
PTUN Vonis Jaksa Agung Melawan Hukum, Ini Respons Korban Kasus Semanggi Read More »
Jika melihat aturan dalam Pasal 1 angka 7Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (“UU 5/1986”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 9/2004”) dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Ciri-ciri Sengketa Tata Usaha Negara Read More »
Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (“UU 5/1986”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 9/2004”) dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor
Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Read More »
