December 2020

Ulasan Hukum Mengenai Kedudukan KUHPidana dan KUHPerdata dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Ulasan Hukum Mengenai Kedudukan KUHPidana dan KUHPerdata dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan /

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) merupakan produk peraturan perundang-undangan warisan masa penjajahan Belanda. Menurut buku “Hukum Perdata Indonesia” yang ditulis oleh Abdulkadir Muhammad (hlm. 5), Burgerlijk Wetboek atau KUHPer adalah kodifikasi hukum perdata […]

Ulasan Hukum Mengenai Kedudukan KUHPidana dan KUHPerdata dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Read More »

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) /

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie (disingkat BW) atau dise but sebagai KUH Perdata. BW sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Read More »

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK /

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI no 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Berikut Peraturan Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2020: Download PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 4 TAHUN 2020

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK Read More »

MAHKAMAH AGUNG TERBITKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG – UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

MAHKAMAH AGUNG TERBITKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG – UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI /

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI no 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2020 : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

MAHKAMAH AGUNG TERBITKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG – UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Read More »

Dalam Hukum Sering Mendengar Istilah Mutatis Mutandis, Ini Penjelasan Lengkapnya

Dalam Hukum Sering Mendengar Istilah Mutatis Mutandis, Ini Penjelasan Lengkapnya /

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Menurut buku Terminologi Hukum karangan I.P.M. Ranuhandoko, mutatis mutandis berarti dengan perubahan yang perlu-perlu. Pengertian mutatis mutandis juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan

Dalam Hukum Sering Mendengar Istilah Mutatis Mutandis, Ini Penjelasan Lengkapnya Read More »

Ulasan Hukum Mengenai Perusahaan, Karakteristik, Modal Disetor, Modal Dasar dan Modal Ditempatkan PT

Ulasan Hukum Mengenai Perusahaan, Karakteristik, Modal Disetor, Modal Dasar dan Modal Ditempatkan PT /

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Dalam mendirikan sebuah PT, modal usaha merupakan salah satu komponen yang terpenting. Dalam Perseroan Terbatas (“PT”), modal dibagi menjadi 3 jenis: Baca juga artikel ini: Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN

Ulasan Hukum Mengenai Perusahaan, Karakteristik, Modal Disetor, Modal Dasar dan Modal Ditempatkan PT Read More »

Ulasan Hukum Mengenai Prosedur Melaporkan Oknum Polisi yang Melakukan Pelanggaran

Ulasan Hukum Mengenai Prosedur Melaporkan Oknum Polisi yang Melakukan Pelanggaran /

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Dalam hal seorang polisi berada di hiburan malam dan dalam keadaan mabuk kemudian ia memukul warga sipil sedangkan ia tidak sedang bertugas maka atas tindakan polisi tersebut dapat dikenakan ketentuan terkait tindak pidana umum dan pelanggaran kode etik. Baca

Ulasan Hukum Mengenai Prosedur Melaporkan Oknum Polisi yang Melakukan Pelanggaran Read More »

ULASAN HUKUM MENGENAI MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA KORUPSI

ULASAN HUKUM MENGENAI MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA KORUPSI /

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Dari berbagai kasus yang ditanda tangani Kejaksaan dan instansi penegak hukum lainnya ditemukan bentuk-bentuk cara melakukan korupsi menggunakan modus: Baca juga artikel ini: Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI

ULASAN HUKUM MENGENAI MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA KORUPSI Read More »

Tips Hukum Mengenai Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi

Tips Hukum Mengenai Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi /

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Subjek hukum tindak pidana korupsi di Indonesia pada dasarnya adalah orang pribadi sama seperti yang tercantum dalam hukum pidana umum. Hal ini tidak mungkin ditiadakan,namun ditetapkan pula suatu badan yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat

Tips Hukum Mengenai Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Read More »

ULASAN LENGKAP MENGENAI UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Leave a Comment / ULASAN LENGKAP MENGENAI UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI /

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Baca juga artikel ini: Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan

ULASAN LENGKAP MENGENAI UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI Read More »